APBD Jebol untuk Gaji Pegawai, Jalan Rusak di Tulungagung Jadi Anak Tiri

TULUNGAGUNG— Jalan rusak di Kabupaten Tulungagung terus menjadi momok. Aksi protes warga tak lagi hanya di media sosial, tetapi sudah meledak dalam bentuk unjuk rasa di jalanan.

Kelompok Pejuang Gayatri, misalnya, telah dua kali berdemo. Namun, tanggapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dinilai sekadar janji normatif, dengan dalih efisiensi anggaran.

Melalui Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung, Agus Sulistiono, Pemkab menyatakan perbaikan jalan akan dilakukan secara bertahap.

Rencana tersebut dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang memangkas sejumlah pos, termasuk perbaikan infrastruktur.

“Penganggaran untuk penanganan jalan rusak akan kita selesaikan di 2025. Lalu, kita buat penganggaran lagi di 2026 sesuai prioritas untuk jalan-jalan yang rusak parah,” jelas Agus, Senin (6/10).

Janji ‘tahapan’ ini justru memantik reaksi keras dari masyarakat. Susetyo Nugroho, pegiat Masyarakat Kritis Tulungagung, menegaskan bahwa klaim efisiensi tidak sesuai fakta di lapangan.

Menurut pria yang akrab disapa Yoyok ini, APBD Tulungagung sebenarnya sangat mampu mengatasi masalah jalan rusak.

“Masalahnya, postur APBD kita timpang. Alokasi untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) non-teknis jauh lebih besar daripada OPD teknis. Akibatnya, anggaran lebih banyak tersedot untuk belanja pegawai,” paparnya, Kamis(9/10).

Ia mengungkap fakta lebih mencengangkan. Terjadi penumpukan anggaran hingga 30% di Dinas Pendidikan, dengan porsi terbesar untuk belanja pegawai.

“Penggunaan anggaran di Dinas Pendidikan mencapai Rp 933 miliar lebih di APBD Perubahan 2025. Ini sangat tidak wajar,” tegas pria berambut putih itu.

Tak berhenti disana, Yoyok juga menyoroti potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Ia menyinggung kenaikan signifikan bagi hasil pajak kendaraan bermotor (opsen PKB) sebesar 66% untuk pemkab.

“Seharusnya, dengan besaran itu, PAD kita juga naik signifikan dan bisa dialokasikan untuk perbaikan jalan,” ujarnya.

Di tengah kondisi tersebut, masyarakat mendesak Bupati Tulungagung selaku penanggung jawab utama untuk bertindak profesional dan proporsional dalam mengelola APBD.

“Yang harus didorong saat ini adalah bagaimana Bupati lebih profesional dalam pengelolaan APBD. Jangan sampai anggaran yang melimpah justru tidak menyentuh kebutuhan mendesak warga, seperti jalan yang layak,” pungkasnya. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo