BPN Dinilai Abaikan Aksi Damai, Diminta Presiden Prabowo Turunkan Satgas Mafia Tanah ke Tulungagung

TULUNGAGUNG— Kuasa hukum Pokmas Pejuang Gayatri, Mohammad Ababililmujaddidyn, melontarkan kekecewaan usai menghadiri klarifikasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulungagung, pada Rabu (1/10/2025).

Menurutnya, BPN terkesan mengabaikan tuntutan aksi damai yang digelar pada Kamis 11 September 2025 lalu.

Billy, pengacara muda dari Bily Nobile & Associates, menyebut pihaknya hanya ditemui pejabat setingkat kepala seksi, bukan langsung oleh Kepala BPN.

Ia menilai, hal itu menunjukkan kurangnya keseriusan lembaga pertanahan dalam menanggapi aspirasi masyarakat.

“Kami kecewa. Tidak ada jawaban yang positif terhadap pokmas. Kepala BPN seolah tidak mengindahkan aksi damai kemarin,” tegas Billy.

Ia meminta BPN Tulungagung segera memberikan surat tanggapan resmi atas pertanyaan empat pokmas yang selama ini memperjuangkan hak masyarakat.

Tak berhenti di situ, Billy juga mendesak pemerintah pusat turun tangan. Ia menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Jaksa Agung, Bareskrim Polri, hingga Satgas Mafia Tanah melakukan audit atas dugaan persoalan pertanahan di Tulungagung.

“Permasalahan ini tidak bisa dibiarkan. Kami minta Presiden segera mengirimkan Satgas Mafia Tanah untuk mengusut dugaan pelanggaran, mulai dari pembangunan tanpa perda Sangrila Memorial Park hingga sengketa warga dengan PT ,” tandasnya.

Hingga kini, Kepala BPN Tulungagung belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan tersebut. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo