Nepotisme Gerogoti RSUD dr. Iskak Tulungagung, Dewas Disinyalir ‘Hadiah Politik’

TULUNGAGUNG — Belum reda riak kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), kini RSUD dr. Iskak Tulungagung kembali berada di bawah sorotan publik.

Rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung ini seakan tak lepas dari polemik.

Dua mantan pejabatnya telah ditahan di Lapas Kelas II B Tulungagung terkait kasus dugaan korupsi SKTM, namun kini muncul persoalan baru yang tak kalah serius, dugaan nepotisme dalam pengangkatan Dewan Pengawas (Dewas).

Sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan proses pengisian jabatan strategis di tubuh RSUD dr. Iskak Tulungagung.

Mereka menilai, pengangkatan Dewas dilakukan tanpa transparansi dan tak menunjukkan seleksi berbasis kompetensi.

“Yang kami lihat, pengisian Dewas seolah hanya formalitas. Tidak jelas apa pertimbangan kompetensinya, apalagi ini menyangkut sektor kesehatan yang berhubungan langsung dengan nyawa masyarakat,” ujar Ahmad Dardiri, tokoh masyarakat dan pemerhati kebijakan publik, kepada 90detik.com Selasa (16/9).

Kritik publik menguat setelah muncul informasi bahwa sebagian anggota Dewas yang baru ditunjuk tidak memiliki latar belakang medis maupun pengalaman dalam manajemen rumah sakit.

Bahkan, ada dugaan bahwa beberapa nama dipilih karena kedekatan personal dengan Bupati, atau sebagai bentuk “balas jasa politik”.

“Kalau benar orang yang diangkat itu tak punya rekam jejak di bidang rumah sakit, ini sangat mengkhawatirkan. Fungsi pengawasan bisa lumpuh, dan ini rawan konflik kepentingan,” lanjut Ahmad Dardiri.

Beberapa pihak mendesak agar proses pengangkatan Dewas dibuka ke publik, termasuk rekam jejak profesional dan alasan pemilihannya.

Mereka menilai, penunjukan Dewas yang tidak tepat hanya akan memperburuk tata kelola dan citra RSUD ke depan.

Sebagaimana diketahui, Dewan Pengawas memiliki fungsi strategis dalam mengontrol arah kebijakan dan kinerja manajemen rumah sakit.

Di tengah berbagai masalah yang menimpa RSUD dr. Iskak, masyarakat berharap posisi ini diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi tinggi, integritas, dan bebas kepentingan politik.

“Ini bukan sekadar jabatan struktural, tapi menyangkut kredibilitas layanan kesehatan yang digunakan masyarakat luas. Jika Dewas tidak kuat secara kompetensi, maka siapa yang bisa mengawasi rumah sakit ini ke depan?” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Tulungagung maupun manajemen RSUD dr. Iskak terkait dugaan nepotisme dalam pengangkatan Dewas. Masyarakat menunggu adanya klarifikasi dan transparansi, termasuk kemungkinan audit proses seleksi sebagai bentuk tanggung jawab publik. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo