TNI & Polri
Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam

JAKARTA – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap EHS yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11/2026), berujung pada putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, EHS menyatakan mengajukan banding.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom. menyampaikan, putusan tersebut merupakan wujud komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi secara konsisten terhadap setiap personel yang melakukan pelanggaran.
Menurutnya, langkah tersebut juga sejalan dengan program Kapolri melalui konsep Bersih ke Dalam, yakni membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri yang harus dimulai dari integritas setiap personel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Polri akan terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran. Polri senantiasa berkomitmen menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law,” ujar Trunoyudo dalam doorstop di Lobby Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Selasa malam.
Sidang KKEP terhadap EHS berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB di Ruang Sidang Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divpropam Polri, Gedung Presisi 3, Lantai 2, Mabes Polri. Persidangan dipimpin Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., dengan menghadirkan sembilan orang saksi, termasuk satu saksi yang meringankan berinisial DR atas permintaan terduga pelanggar.
Berdasarkan fakta persidangan, EHS dinyatakan melakukan pemufakatan terkait kegiatan akses ilegal (illegal access), berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural.
Atas perbuatannya, komisi sidang menjatuhkan dua jenis sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Putusan tersebut didasarkan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.
Trunoyudo menegaskan, prinsip equality before the law menjadi landasan penting dalam penegakan aturan internal Polri. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
“Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel,” tegasnya.
Terkait langkah banding yang diajukan EHS, Trunoyudo menjelaskan bahwa proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Nantinya, akan dibentuk Komisi Banding untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut.
Setelah dijatuhkannya sanksi administratif PTDH, EHS selanjutnya akan kembali ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses pidana yang ditangani penyidik Bareskrim.
Dalam kesempatan yang sama, Trunoyudo juga menyampaikan bahwa sidang kode etik terhadap LSP direncanakan berlangsung pada pekan depan. Jadwal pelaksanaannya akan disampaikan lebih lanjut setelah kesiapan pemeriksa, khususnya Bidang Kode Etik Propam Polri, dipastikan.
Sementara itu, Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam, S.H., yang turut menyaksikan langsung jalannya persidangan, menilai proses sidang KKEP telah berlangsung sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Ia menjelaskan, seluruh pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan, menguraikan alur kewenangan, serta mengungkap fakta dan peristiwa yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Bahkan, terduga pelanggar juga diberikan kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan dan menyampaikan pembelaan.
“Kami melihat mekanisme yang berlangsung tadi sudah berjalan sesuai dengan aturan. Kompolnas menilai kredibilitas mekanisme persidangan yang diselenggarakan hari ini tetap terjaga,” kata Choirul Anam.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam persidangan terdapat pernyataan penyesalan dan permintaan maaf dari terduga pelanggar, meskipun yang bersangkutan menyatakan mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan.
Kompolnas, lanjutnya, melihat secara langsung proses persidangan sejak pagi hingga sore hari, termasuk pemeriksaan saksi, penyampaian pembelaan, hingga penuntutan yang berlangsung cukup mendalam.
Menutup keterangannya, Trunoyudo menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan insan pers yang terus memberikan perhatian, kritik, masukan, serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap upaya pembenahan institusi Polri.
“Pembenahan Polri membutuhkan partisipasi teman-teman media dan masyarakat luas. Kami mengapresiasi setiap masukan, informasi, serta kontrol sosial yang diberikan. Polri berkomitmen menjadi lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat,” tutupnya.(Hms/DON)
TNI & Polri
Polri Siapkan Blue Policing, Pendekatan Baru Jaga Laut Indonesia

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan meluncurkan program Blue Policing pada 26 November 2026. Program yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto tersebut menjadi langkah Polri dalam memperkuat keamanan wilayah perairan sekaligus melindungi ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Blue Policing mengedepankan pendekatan kepolisian yang tidak hanya berfokus pada patroli dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup pencegahan kerusakan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi dalam menjaga wilayah perairan Indonesia.
Ketua Program Blue Policing yang juga Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol. Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan program tersebut merupakan implementasi kebijakan Kapolri untuk memperkuat peran Polri dalam menjaga keamanan maritim sekaligus mendukung pelestarian sumber daya kelautan.
“Melalui Blue Policing, Bapak Kapolri ingin menghadirkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menjaga wilayah perairan. Tidak hanya memastikan keamanan, tetapi juga melindungi ekosistem laut dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga lingkungannya,” ujar Pitoyo di Jakarta, pada Selasa (17/11).
Menurutnya, program tersebut sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat yang menjadi arah kebijakan Kapolri. Dalam pendekatan ini, masyarakat ditempatkan sebagai mitra strategis dalam menciptakan keamanan dan menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah pesisir.
Blue Policing akan menyasar sejumlah persoalan di wilayah perairan, mulai dari kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, degradasi mangrove, hingga gangguan keamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat pesisir.
Pitoyo menjelaskan, program tersebut dibangun melalui enam pilar utama, yakni Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact. Keenam pilar ini menjadi dasar pelaksanaan upaya pencegahan, penguatan kemitraan masyarakat, pemetaan kerawanan, penegakan hukum, perlindungan lingkungan, serta pengukuran dampak kegiatan kepolisian.
Penerapannya dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan, dialog bersama masyarakat, patroli dan pengawasan, hingga kegiatan pelestarian lingkungan yang melibatkan berbagai pihak.
“Menjaga laut tidak bisa hanya mengandalkan aparat kepolisian. Dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, kelompok nelayan, pelaku wisata bahari, komunitas lingkungan, dan masyarakat. Kolaborasi inilah yang menjadi kekuatan utama Blue Policing,” jelasnya.
Sebagai tahap awal, Korpolairud Baharkam Polri menyiapkan sejumlah wilayah percontohan dengan fokus kegiatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Kepulauan Riau menjadi wilayah penguatan kemitraan masyarakat pesisir, Sulawesi Tenggara difokuskan pada perlindungan terumbu karang, Sulawesi Utara pada pelestarian mangrove, sedangkan Bali diarahkan untuk mendukung keamanan dan keberlanjutan wisata bahari.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, Korpolairud Baharkam Polri juga menyiapkan tahapan implementasi selama 100 hari. Tahapan tersebut meliputi pemetaan persoalan, penguatan kemitraan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga evaluasi hasil.
Pitoyo menegaskan, keberhasilan Blue Policing tidak hanya diukur dari jumlah patroli atau kegiatan kepolisian, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat, kondisi lingkungan perairan, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap Polri.
“Kami ingin kehadiran Polri benar-benar memberikan dampak. Masyarakat merasa lebih aman, lingkungan laut semakin terlindungi, dan aktivitas ekonomi pesisir dapat berjalan secara berkelanjutan. Itulah tujuan yang ingin dicapai melalui Blue Policing,” tegasnya.(Hms/DON)
TNI & Polri
Polda Jatim Gandeng Koarmada II TNI AL Amankan Perairan dan Antisipasi Peredaran Narkoba

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono memperkuat sinergi dengan Komando Armada (Koarmada) II TNI AL guna mengantisipasi peredaran narkoba serta memberantas kejahatan perairan.
Komitmen tersebut mengemuka saat Irjen Pol Dekananto menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Pangkoarmada II, Laksamana Muda TNI I Gung Putu Alit Jaya di Gedung Mahameru Polda Jatim, pada Selasa (17/11).
Dalam pertemuan itu, Irjen Pol Dekananto menegaskan bahwa kolaborasi TNI-Polri sangat krusial untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan.
Salah satu ancaman yang menjadi perhatian serius adalah peredaran narkotika di Jawa Timur, khususnya di wilayah Pulau Madura.
Menurut Dekananto, ancaman narkoba harus diatasi bersama demi melindungi generasi muda menyongsong era bonus demografi.
“Kami berharap sinergi TNI-Polri semakin meningkat. Salah satu perhatian utama kami adalah ancaman narkoba di Jawa Timur, khususnya Pulau Madura. Karena itu, diperlukan kerja sama semua pihak untuk mengantisipasi dan memberantas peredarannya,” ujar Irjen Pol Dekananto.
Selain narkoba, Irjen Pol Dekananto juga menyoroti pengamanan wilayah laut. Sebagai gerbang baru Nusantara dengan tingginya aktivitas perdagangan, Jawa Timur memerlukan pengawasan perairan lintas institusi yang ketat.
Ia berharap Koarmada II dan Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jatim dapat mengintensifkan koordinasi pencegahan tindak kriminalitas di laut.
“Jawa Timur merupakan gerbang baru Nusantara dengan berbagai aktivitas perdagangan. Untuk itu, kami berharap Koarmada II dan Ditpolairud bersinergi menjaga keamanan laut serta memberantas kejahatan perairan,” ujar Irjen Pol Dekananto.
Merespons hal tersebut, Pangkoarmada II Laksamana Muda TNI I Gung Putu Alit Jaya mengapresiasi sambutan jajaran Polda Jatim dan menyatakan kesiapan penuh untuk berkolaborasi.
“Kami siap berkolaborasi bersama Polda Jawa Timur memberantas kejahatan. Melalui kerja sama ini, kami berharap situasi kamtibmas di Jawa Timur senantiasa aman dan kondusif,” ujar Laksamana Muda Putu Alit Jaya.
Pertemuan ini diharapkan memperkokoh koordinasi kedua institusi dalam menekan angka kriminalitas perairan dan peredaran narkotika di Jawa Timur. (Hms/DON)
TNI & Polri
Perkuat Sinergi Guna Menjaga Kamtibmas, Kapolres Blitar Silahturahmi dengan Pengurus Muhammadiah

BLITAR – Kapolres Blitar AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution melaksanakan kunjungan silaturahmi ke PC Muhammadiah Kab Blitar,pada Selasa (17/11).
Kedatangan Kapolres Blitar disambut hangat oleh Ketua Muhammadiyah dan Pengurus. Kapolres didampingi Kasat Intel Kasat Lantas.
Dalam kesempatan itu, AKBP Ardhy menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat keluarga besar PC Muhammadiah.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara tokoh agama, dan pemerintah daerah guna menciptakan harkamtibmas yang aman di wilayah kab Blitar.
Sementara itu pimpinan PC Muhammadiyah menyambut baik kunjungan Kapolres Blitar beserta rombongan. Ia menilai silaturahmi tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan sekaligus memperkuat komunikasi antara Muhammadiyah, kepolisian, dan pemerintah daerah.
Melalui pertemuan ini, diharapkan sinergi antara kepolisian, ulama, dan pemerintah daerah semakin solid dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).(Hms/Jef)
Redaksi2 minggu agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional7 hari agoDua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan
Investigasi7 hari agoHari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Investigasi1 minggu agoDisebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?
Peristiwa7 hari agoGeruduk Kantor Pemkot Kediri, Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Sampaikan Dugaan Harga Pupuk Subsidi Lebihi HET
Jawa Timur2 minggu agoPolemik Dana Hibah APBD, GPI Soroti Konten Kreator di Media Sosial
Peristiwa3 hari agoSetahun Mengabdi, SPPG Kaweron Talun Blitar Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Gizi
Politik2 minggu agoMaklumat Matraman Desak Pemerintah Kembali Berpihak kepada Rakyat, Ancam Tuntut Pemilu Ulang











