Hukum
Mabes Polri Gelar Sidang Etik Anggota Berinisial EHS, Wujud Komitmen Transparansi

JAKARTA – Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap anggota berinisial EHS, Selasa (17/11/2026). Sidang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom., menjelaskan bahwa sidang tersebut merupakan bagian dari proses penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri.
“Pada hari ini kami menyampaikan pembaruan informasi resmi terkait penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (17/11).
Sidang KKEP dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., selaku Ketua Komisi merangkap anggota, dengan Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K.
Adapun anggota komisi terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, S.I.K., M.H., Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.
Dalam persidangan tersebut, EHS diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan akses ilegal (illegal access) dengan menggunakan kewenangan di lingkungan Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri.
Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang bersangkutan, baik ketika menjabat sebagai Kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Trunoyudo menegaskan bahwa dalam proses penegakan kode etik, Polri berpegang pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegasnya.
Ia juga memastikan tidak ada perlakuan istimewa dalam penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota Polri. Seluruh proses persidangan dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas, prosedur, proporsionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.
“Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” lanjut Trunoyudo.
Dalam pelaksanaan sidang, turut dihadirkan dua pendamping hukum dari Divisi Hukum (Divkum) Polri sebagai pembela dan dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri sebagai penuntut. Selain itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut dilibatkan sebagai unsur pengawasan eksternal untuk memantau jalannya persidangan.
Trunoyudo menyampaikan bahwa hingga keterangan tersebut diberikan, proses persidangan masih berlangsung. Polri akan menyampaikan perkembangan dan hasil resmi persidangan setelah seluruh rangkaian proses selesai.
“Perkembangan resmi mengenai hasil persidangan akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” pungkasnya.(DON/Red)
Hukum
GPI Siapkan Pengaduan ke Presiden dan Kapolri Terkait Dugaan Serangan terhadap Gus Iqdam

BLITAR – Peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-22 organisasi Bledug Kelud di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, pada Minggu (15/11), tidak sekadar menjadi ajang konsolidasi organisasi.
Kegiatan yang dirangkai dengan pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas) oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pembaharuan Indonesia (LSM GPI) itu juga diwarnai pernyataan tegas Ketua GPI, Jaka Prasetya, terkait dugaan serangan terhadap nama baik pendakwah Gus Iqdam di media sosial.
Dalam sambutannya, Jaka menyatakan GPI bersama anggota Bledug Kelud memiliki ikatan emosional dengan Gus Iqdam.
Menurut dia, hubungan tersebut telah terjalin sejak 2017, ketika Gus Iqdam diundang memberikan tausiah dalam kegiatan ulang tahun Bledug Kelud.
Jaka mengatakan, pihaknya tidak ingin dugaan penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik, maupun penyebaran berita bohong melalui media elektronik dibiarkan tanpa proses hukum.
“Kami bersama anak-anak Bledug Kelud akan melakukan gerakan melawan,” kata disela kegiatan kepada awak media.
Ia menjelaskan, GPI telah menyiapkan pengaduan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Kapolri. Pengaduan tersebut juga direncanakan ditembuskan kepada sejumlah lembaga dan institusi, di antaranya DPR RI, Komnas HAM, Panglima TNI, Polda Jawa Timur, Kodam V/Brawijaya, serta PBNU.
Jaka mengatakan, pihaknya berencana membawa persoalan tersebut ke Jakarta pada Senin (16/11).
Dalam wawancara setelah kegiatan, Jaka kembali menegaskan bahwa langkah tersebut dilatarbelakangi dua hal. Pertama, kedekatan emosional anggota Bledug Kelud dengan Gus Iqdam. Kedua, keinginan agar dugaan pelanggaran hukum yang terjadi di ruang digital mendapatkan penanganan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurut Jaka, pihaknya juga menyoroti adanya pernyataan seseorang yang diduga mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan persoalan tersebut.
“Kami akan mengklarifikasi kepada Presiden Prabowo, apakah benar beliau berada di belakang pihak yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Kalau tidak, kami meminta agar persoalan ini ditindaklanjuti dan pihak yang bersangkutan diperiksa sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.
Ia juga menyinggung adanya laporan masyarakat yang disebut telah disampaikan langsung ke Polda Jawa Timur. Menurut dia, laporan tersebut dapat menjadi salah satu dasar untuk mendorong penanganan perkara lebih lanjut.
Ia berharap proses penyelidikan yang berjalan di Polda Jawa Timur dapat menjadi perhatian Mabes Polri. Namun, mengenai perkembangan dan status penanganan laporan tersebut, masih diperlukan konfirmasi dari pihak kepolisian.
Pembinaan Organisasi dan Penguatan Generasi Muda
Di luar persoalan tersebut, Jaka menegaskan bahwa Bledug Kelud merupakan organisasi sosial kemasyarakatan. Ia meminta masyarakat tidak menilai sebuah organisasi hanya dari penampilan fisik anggotanya.
Ia mencontohkan sejumlah kegiatan sosial yang pernah dilakukan anggota Bledug Kelud, termasuk membantu pembangunan rumah bagi warga kurang mampu dan masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Jaka, setidaknya terdapat lima rumah yang pernah dibangun melalui kegiatan sosial anggota Bledug Kelud di sejumlah wilayah. Bantuan tersebut, kata dia, menjadi bukti bahwa keberadaan organisasi diarahkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.
Jaka juga mengingatkan kiprah anggota Bledug Kelud dalam menyuarakan persoalan penetapan batas administratif Gunung Kelud yang pernah menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Blitar.
“Secara fisik mungkin kelihatannya seperti anak-anak perang, tetapi hati dan kepedulian sosialnya terhadap masyarakat sangat luar biasa,”ujarnya
Dalam kesempatan itu, ia meminta seluruh anggota Bledug Kelud terus menjaga perilaku dan tidak membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan persaudaraan dengan berbagai elemen organisasi maupun masyarakat.
Kegiatan HUT ke-22 Bledug Kelud tahun ini mengusung tema “Generasi Potensial Bledug Kelud Indonesia untuk Nusa dan Bangsa”.
Acara tersebut dihadiri unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Srengat serta anggota GPI dan Bledug Kelud.
Melalui kegiatan pembinaan rutin tersebut, GPI berharap anggota Bledug Kelud semakin memahami peran organisasi kemasyarakatan, terutama dalam menjaga ketertiban, membangun kepedulian sosial, dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan.
Jaka juga menegaskan bahwa keanggotaan Bledug Kelud tidak membatasi kebebasan individu untuk bergabung dengan organisasi lain. Menurut dia, setiap anggota tetap memiliki hak untuk menentukan aktivitas dan keterlibatan organisasinya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Ia berharap momentum peringatan HUT ke-22 ini menjadi kesempatan untuk memperkuat solidaritas sekaligus memperbaiki citra organisasi melalui tindakan nyata di tengah masyarakat.
Di tengah rencana GPI membawa persoalan dugaan serangan terhadap Gus Iqdam ke tingkat pusat, Jaka menegaskan bahwa pihaknya tetap mengedepankan jalur hukum dan meminta seluruh anggota menjaga kondusivitas.
“Jangan membuat onar, jangan membuat kegaduhan. Kami berharap seluruh anggota tetap memberikan contoh yang baik di tengah masyarakat,” katanya.
(JK/Red)
Hukum
Polri Jatuhkan Sanksi PTDH terhadap AS dalam Sidang KKEP, Terduga Pelanggar Ajukan Banding

JAKARTA – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap terduga pelanggar AS dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Gedung Divpropam Polri, Selasa (10/11/2026). Putusan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi secara objektif, transparan, serta akuntabel tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P. mengatakan, sidang KKEP terhadap AS dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas dugaan penyalahgunaan kewenangan berupa penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” ujar Johnny Isir dalam keterangannya, pada Selasa (10/11).
Sidang yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB tersebut dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. selaku Ketua Komisi, dengan Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si., serta tiga anggota komisi lainnya.
Dalam persidangan, AS dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri. Terhadap putusan tersebut, AS telah menggunakan haknya dengan mengajukan banding. Selanjutnya, permohonan banding akan diproses melalui Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku.
Johnny menegaskan, putusan tersebut menunjukkan keseriusan Polri dalam melakukan pembenahan internal serta memastikan setiap personel bertanggung jawab atas perbuatannya.
“Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku,” tegasnya.
Ia menambahkan, penegakan kode etik terhadap personel yang diduga melakukan pelanggaran lainnya juga akan dilanjutkan. Polri menjadwalkan sidang KKEP berikutnya pada pekan depan. Pelaksanaannya akan disampaikan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam, S.H. menyampaikan bahwa pihaknya hadir untuk memastikan seluruh proses persidangan berjalan sesuai prosedur serta menjamin terpenuhinya hak setiap pihak yang terlibat.
Menurut Anam, proses persidangan telah memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mendalami keterangan saksi maupun alat bukti yang dihadirkan.
“Kami melihat proses tersebut menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa proses yang berjalan sesuai prosedur serta akuntabilitasnya terjaga,” ungkap Anam.
Selain penegakan kode etik, Johnny juga menjelaskan perkembangan penanganan sejumlah dugaan perkara lain yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan makar.
Ia menyebut Kapolri telah membentuk tim yang dipimpin Kabareskrim Polri untuk melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut.
Sementara itu, penyelidikan terkait dugaan illegal tapping, illegal access, serta penghapusan atau perusakan data elektronik juga masih berjalan di Dittipidsiber Bareskrim Polri. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan Polri telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait perlindungan saksi.
“Kami memastikan tim yang dipimpin Kabareskrim sedang bekerja. Proses pendalaman dan penyelidikan tentu membutuhkan waktu. Mari kita sama-sama mendukung dan mengawal agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Johnny kembali menegaskan bahwa Polri berkomitmen menjalankan pembenahan internal secara konsisten. Ia mengajak masyarakat dan seluruh elemen untuk terus mengawal proses penegakan hukum dan kode etik sebagai bagian dari upaya meningkatkan integritas institusi.
“Polri memastikan setiap proses penindakan kode etik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mendukung Polri menjadi lebih baik Polisi bersama masyarakat,” pungkasnya.(Hms/D
Hukum
Fredi Moses Desak Polda Maluku Tuntaskan Tiga Dugaan Kasus Korupsi

MALUKU — Praktisi hukum Fredi Moses Ulemlem mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku segera menuntaskan penanganan tiga perkara yang disebutnya belum selesai, yakni dugaan penyimpangan terkait Covid-19, pembangunan jalan di Pulau Wetar, serta dugaan gratifikasi yang dikaitkan dengan Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas Noach.
Fredi meminta Kapolda Maluku beserta jajaran pejabat yang baru memberikan perhatian serius terhadap perkembangan ketiga perkara tersebut. Ia juga meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mendorong pengawasan agar penanganan perkara berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.
Menurut Fredi, pihaknya telah dua kali menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dan Penyidikan (SP2HP2) dari Propam Polda Maluku.
Ia menyebut pemberitahuan tersebut memuat rencana koordinasi dengan unsur tindak pidana korupsi Kortas Polri untuk gelar perkara dan pemeriksaan lanjutan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dalam perkara gratifikasi.
Namun, Fredi menilai belum terdapat kejelasan yang memadai mengenai tindak lanjut perkara tersebut.
“Kami meminta agar penanganan perkara ini segera memperoleh kejelasan. Penyidik perlu menyampaikan perkembangan secara transparan agar tidak menimbulkan pertanyaan dan spekulasi di tengah masyarakat,” ujar Fredi.
Ia mendesak Ditreskrimsus Polda Maluku menindaklanjuti setiap perkara berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mengambil langkah hukum apabila persyaratan untuk meningkatkan status perkara dan menetapkan tersangka telah terpenuhi.
Fredi juga mengingatkan agar kewenangan penyidik tidak disalahgunakan dalam penanganan perkara. Menurutnya, integritas aparat penegak hukum merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Ia menolak anggapan bahwa pejabat atau kepala daerah dapat kebal hukum karena memiliki kekuatan finansial maupun dukungan politik.
“Jangan sampai berkembang persepsi bahwa hukum bisa dipengaruhi uang, kekuasaan, atau jaringan politik. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana harus diproses sesuai hukum. Negara tidak boleh kalah dalam pemberantasan korupsi,” tegasnya.
Fredi kembali meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan perhatian terhadap penanganan ketiga perkara tersebut dan memastikan jajarannya bekerja sesuai prosedur.
Menurutnya, kepastian perkembangan perkara penting untuk menjawab pertanyaan publik sekaligus memastikan bahwa setiap laporan dugaan tindak pidana ditangani secara serius.(By/Red)
Redaksi2 minggu agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional6 hari agoDua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan
Investigasi6 hari agoHari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Investigasi1 minggu agoDisebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?
Peristiwa6 hari agoGeruduk Kantor Pemkot Kediri, Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Sampaikan Dugaan Harga Pupuk Subsidi Lebihi HET
Jawa Timur2 minggu agoPolemik Dana Hibah APBD, GPI Soroti Konten Kreator di Media Sosial
Peristiwa2 hari agoSetahun Mengabdi, SPPG Kaweron Talun Blitar Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Gizi
Politik2 minggu agoMaklumat Matraman Desak Pemerintah Kembali Berpihak kepada Rakyat, Ancam Tuntut Pemilu Ulang













