Achmad Zamzami: Di Bawah Kiai Mif dan Gus Kikin, NU Harus Kembali kepada Akar dan Kaum Kecil

Jombang — Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Tambakberas, Jombang, telah melahirkan kepemimpinan baru. Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin kini menghadapi pekerjaan besar untuk menentukan arah organisasi dalam beberapa tahun ke depan.

Bendahara Umum Generasi Muda Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (Gen Muda ISRI), Achmad Zamzami, menilai momentum pergantian kepemimpinan tersebut semestinya tidak berhenti pada konsolidasi internal organisasi.

Menurut dia, tantangan utama NU justru bagaimana mengembalikan kekuatan organisasi kepada akar sosialnya: kader, pesantren, masyarakat desa, serta kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari perjalanan NU.

“Pertanyaan setelah Muktamar bukan hanya siapa yang memimpin NU, tetapi untuk siapa kekuatan NU digunakan dan sejauh mana NU hadir dalam kehidupan masyarakat dan bangsa,” kata Zamzami dalam perbincangan dengan media di lokasi muktamar.

Ia mengatakan, NU memiliki modal sosial yang sangat besar. Jaringan pesantren, ulama, lembaga pendidikan, badan otonom, kader, hingga jutaan warga Nahdliyin merupakan kekuatan yang tidak dimiliki banyak organisasi lain.

Namun, menurut Zamzami, besarnya struktur dan jumlah warga tidak dengan sendirinya menjadi ukuran keberhasilan.

“Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh keberadaan NU menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan paling bawah. Di sanalah akar NU sesungguhnya berada,” ujarnya.

Zamzami melihat penguatan kebangsaan perlu kembali menjadi salah satu agenda utama NU di bawah kepemimpinan baru.

Menurut dia, komitmen NU terhadap NKRI, Pancasila, kebinekaan, dan kehidupan masyarakat yang damai memiliki akar sejarah yang kuat.

Namun, kebangsaan tidak boleh berhenti sebagai wacana di tingkat elite.

“Agenda kebangsaan harus dirasakan sampai ke meja makan rakyat. Nasionalisme tidak cukup dibicarakan dalam pidato. Ia harus hadir dalam pendidikan yang terjangkau, ekonomi yang adil, pelayanan publik yang baik, perlindungan masyarakat kecil, dan kesempatan yang setara,” katanya.

Ia menilai tantangan masyarakat saat ini juga semakin kompleks. Ketimpangan ekonomi, persoalan pendidikan, ketidakpastian pekerjaan, tekanan terhadap petani dan nelayan, hingga kesulitan pelaku usaha kecil merupakan persoalan konkret yang membutuhkan perhatian.

Karena itu, NU dinilai perlu memperkuat kehadirannya di tengah masyarakat, bukan hanya melalui forum-forum organisasi, tetapi juga melalui kerja nyata di tingkat akar rumput.

Dalam membaca arah NU ke depan, Zamzami menyebut pentingnya kembali melihat teladan dua tokoh yang menurut dia memiliki relevansi dengan situasi saat ini, yakni Bung Karno dan KH Abdul Wahab Chasbullah.

Ia mengatakan keduanya memiliki latar perjuangan berbeda, tetapi sama-sama menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.

“Bung Karno menunjukkan pentingnya persatuan sebagai kekuatan bangsa. Sementara Kiai Wahab menunjukkan bahwa tradisi keagamaan dan perjuangan kebangsaan dapat berjalan bersama,” ujarnya.

Menurut Zamzami, warisan pemikiran kedua tokoh tersebut relevan untuk NU dalam menghadapi perubahan zaman.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian membaca zaman. Bukan untuk mengulang masa lalu, tetapi untuk menjawab persoalan hari ini,” katanya.

Keberanian itu, menurut dia, antara lain diwujudkan melalui keberpihakan kepada masyarakat kecil, penguatan kader muda, perjuangan keadilan sosial, serta menjaga independensi moral organisasi.

Salah satu perhatian Zamzami adalah persoalan kaderisasi. Ia menilai IPNU, IPPNU, GP Ansor, dan Fatayat NU harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam desain masa depan NU.

“Mereka bukan sekadar pelengkap struktur. Mereka adalah salah satu sumber utama masa depan NU,” katanya.

Menurut Zamzami, kaderisasi tidak boleh hanya berupa pelatihan atau kegiatan seremonial. Kader harus memperoleh ruang untuk mengembangkan kapasitas sekaligus kesempatan untuk memimpin.

Kader IPNU dan IPPNU, misalnya, perlu dipersiapkan agar mampu membaca perubahan zaman. Sementara kader Ansor perlu diperkuat sebagai penggerak sosial dan ekonomi masyarakat. Fatayat NU juga perlu memperoleh ruang yang lebih besar dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga.

“Mereka harus diberi ruang untuk memimpin. Lebih dari itu, mereka harus diberi kepercayaan,” ujarnya.

Ia menilai kader yang tumbuh dari bawah memiliki kelebihan karena berhadapan langsung dengan persoalan masyarakat.

“Mereka tahu bagaimana sulitnya mencari pekerjaan, menjalankan usaha kecil, mengakses pendidikan, menghadapi persoalan sosial, dan berhadapan dengan birokrasi. Kalau NU ingin memahami suara rakyat, dengarkan kader yang tumbuh bersama rakyat,” kata Zamzami.

Selain kaderisasi, penguatan ekonomi warga juga dinilai perlu menjadi agenda strategis NU.

Zamzami mengatakan sebagian besar warga NU berada dan bekerja di sektor-sektor ekonomi rakyat, seperti pertanian, perikanan, perdagangan kecil, usaha keluarga, dan sektor informal.

Potensi tersebut, menurut dia, dapat dikembangkan melalui penguatan koperasi, UMKM, ekonomi pesantren, kewirausahaan anak muda, akses pembiayaan, serta digitalisasi usaha kecil.

“Kita tidak boleh puas hanya dengan mengatakan NU memiliki warga dalam jumlah besar. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah warga NU semakin sejahtera?” ujarnya.

Jika jawabannya belum, kata dia, maka persoalan tersebut harus menjadi bagian dari pekerjaan rumah kepemimpinan baru.

Zamzami juga melihat ruang digital sebagai medan baru yang tidak dapat diabaikan NU.

Menurut dia, akses terhadap informasi kini ikut menentukan kemampuan masyarakat untuk memperoleh hak dan pelayanan publik.

Karena itu, kader muda NU dapat mengambil peran lebih besar dalam membangun literasi digital dan melawan hoaks serta disinformasi.

“Teknologi jangan sampai semakin menjauhkan masyarakat kecil dari negara. Sebaliknya, teknologi harus menjadi jembatan yang memperkuat akses masyarakat terhadap informasi, hak, dan pelayanan publik,” katanya.

Ia menambahkan, kader muda NU tidak cukup hanya menjadi penyebar pesan keagamaan di media sosial. Mereka juga harus mampu menjadi penghubung pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat.

Mengenai hubungan NU dengan pemerintah, Zamzami berpandangan bahwa kerja sama tetap diperlukan sepanjang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Namun, ia mengingatkan agar kedekatan dengan kekuasaan tidak mengurangi independensi moral NU.

“NU harus menjadi mitra pemerintah ketika kebijakan negara berpihak kepada rakyat. Tetapi NU juga harus berani menyampaikan kritik ketika masyarakat kecil dirugikan,” ujarnya.

Menurut dia, kritik konstruktif bukan berarti sikap anti-pemerintah.

Justru, kata Zamzami, keberanian memberikan kritik merupakan bagian dari tanggung jawab moral organisasi sosial-keagamaan untuk memastikan kekuasaan tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat.

Zamzami berharap kepemimpinan Kiai Mif dan Gus Kikin dapat membawa NU lebih dekat dengan persoalan konkret masyarakat.

“Bukan hanya hadir di ruang-ruang elite, tetapi juga hadir di desa-desa. Bukan hanya berbicara tentang kebangsaan dalam forum resmi, tetapi memperjuangkan agar kebangsaan benar-benar dirasakan oleh rakyat,” katanya.

Ia juga berharap kepemimpinan baru memberikan ruang lebih besar kepada kader-kader muda untuk tumbuh dan mengambil tanggung jawab organisasi.

Pada akhirnya, Zamzami mengatakan NU perlu terus menguji dirinya dengan satu pertanyaan sederhana: apakah keberadaan organisasi benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil?

“Muktamar telah selesai. Kepemimpinan baru telah dimulai. Kini saatnya seluruh energi dikembalikan kepada agenda yang lebih besar: khidmah kepada umat dan bangsa,” katanya.

Menurut dia, kebesaran NU seharusnya tidak berhenti pada besarnya organisasi, tetapi diwujudkan melalui kemampuan memperkuat persatuan, menjaga demokrasi, memperjuangkan keadilan, dan memberdayakan masyarakat.

“NU harus tetap berakar pada tradisi, berdiri tegak dalam kebangsaan, dan berpihak kepada mereka yang membutuhkan keberpihakan,” ujar Zamzami.

Ia menegaskan, ukuran kebesaran NU pada akhirnya bukan seberapa tinggi organisasi itu berdiri, melainkan seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat.

“Ukuran kebesaran NU bukan seberapa tinggi ia berdiri, tetapi seberapa banyak rakyat kecil yang dapat ia angkat dan berdayakan,” pungkasnya. (By/Red)