DPRD Tulungagung Semprot Bappeda, APBD 2026 Jangan Hanya Jadi Tumpukan Dokumen

TULUNGAGUNG— Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung mengingatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar bergerak lebih cepat dalam merealisasikan program-program yang telah ditetapkan dalam APBD 2026. Peringatan tersebut disampaikan menyusul masih rendahnya realisasi sejumlah program pembangunan pada tahun sebelumnya yang berdampak pada tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).

Anggota Komisi D DPRD Tulungagung, Winarno, menegaskan bahwa seluruh kegiatan yang telah mendapat persetujuan dan masuk dalam APBD 2026 tidak boleh lagi mengalami keterlambatan pelaksanaan. Menurutnya, program yang menyangkut kepentingan masyarakat harus segera dijalankan sejak awal tahun anggaran agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh warga.

“Kegiatan yang sudah tertuang dalam APBD 2026 khususnya untuk kepentingan umum, jangan sampai tidak terserap dan menjadi Silpa,” tegas Winarno kepada 90detik.com Kamis(4/6).

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai, percepatan pelaksanaan program menjadi langkah penting untuk menjaga efektivitas penggunaan anggaran daerah. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan proses administrasi tidak boleh lagi dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.

Menurutnya, pola kerja yang lamban berpotensi menghambat target pembangunan daerah dan berdampak langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat. Padahal, banyak program yang berkaitan dengan kebutuhan dasar warga menunggu untuk segera direalisasikan.

“Program yang sudah direncanakan harus mulai bergerak sejak awal tahun anggaran. Jangan sampai waktu habis untuk urusan administratif sementara masyarakat menunggu hasil pembangunan,” ujarnya.

Winarno secara khusus menyoroti sektor infrastruktur yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius. Pembangunan dan perbaikan jalan, fasilitas umum, sarana pelayanan publik, hingga infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Dirinya menilai rendahnya realisasi pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2025 menjadi alarm bagi seluruh organisasi perangkat daerah untuk memperbaiki pola kerja dan meningkatkan kecepatan pelaksanaan program. Jika kondisi tersebut kembali terulang, maka dampaknya tidak hanya pada serapan anggaran, tetapi juga memperlambat pertumbuhan pembangunan daerah.

“Jangan sampai proyek-proyek yang dibutuhkan masyarakat tertunda hanya karena proses yang terlalu lama. Infrastruktur dasar harus menjadi perhatian bersama karena manfaatnya langsung dirasakan warga,” jelasnya.

Sebagai lembaga pengawas, DPRD Tulungagung juga memastikan akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2026. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Winarno menegaskan bahwa DPRD tidak hanya mengkritisi, tetapi juga siap memberikan dukungan terhadap upaya percepatan yang dilakukan pemerintah daerah. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai penting agar target pembangunan dapat tercapai sesuai jadwal.

Komisi D DPRD Tulungagung, lanjutnya, mendukung penuh langkah Bappeda dalam mempercepat pelaksanaan program, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik.

“Prinsipnya kami mendukung Bappeda melakukan percepatan, terutama kegiatan yang menyangkut infrastruktur dasar masyarakat. Yang terpenting program berjalan tepat waktu dan manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. (DON/Red)