BLITAR, – Organisasi Masyarakat (Ormas) Rakyat Djelata (Radja) Blitar secara tegas mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Blitar untuk segera menetapkan mantan Bupati Blitar, Rini Syarifah (Mak Rini), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Dam Kali Bentak yang merugikan negara hingga Rp 4,9 miliar.

Desakan ini muncul setelah pemeriksaan intensif yang dilakukan Kejari pada Rabu (16/4), yang dianggap oleh publik sebagai langkah awal untuk mencapai keadilan dalam kasus tersebut.

Ketua Ormas Radja Blitar, Tugas Nanggolo Yudho Dili Prasetyono, yang akrab disapa Bagas, menegaskan bahwa tuntutan ini bukanlah tanpa alasan.

Menurutnya, dalam struktur pemerintahan, seorang bupati adalah penanggung jawab utama atas kebijakan dan pengelolaan anggaran, termasuk proyek pembangunan Dam Kali Bentak yang menggunakan APBD 2023.

“Bupati memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam setiap proyek yang dibiayai oleh anggaran daerah. Jika Kejari konsisten dalam penegakan hukum, maka penetapan tersangka terhadap Mak Rini harus segera dilakukan,” ujar Bagas dalam konferensi pers yang digelar di Warung Istana Gebang pada Kamis (17/4).

Bagas menambahkan bahwa Ormas Radja Blitar telah memantau perkembangan kasus ini sejak awal. Kejari juga sudah menetapkan kontraktor proyek tersebut, MB, sebagai tersangka, serta memeriksa anggota keluarga Mak Rini.

Hal ini, menurutnya, menunjukkan adanya keterlibatan pihak-pihak yang dekat dengan mantan bupati.

“Jika penetapan tersangka tidak segera dilakukan, kami akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan kantor Kejari Blitar dan siap melakukan langkah hukum lebih lanjut,” tegas Bagas.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Blitar memanggil dan memeriksa mantan Bupati Blitar, Rini Syarifah (Mak Rini), pada Rabu (16/4) dalam rangka pengusutan kasus dugaan korupsi pembangunan Dam Kali Bentak. Pemeriksaan terhadap Mak Rini berlangsung hampir enam jam oleh tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Blitar.

Selain itu, dalam penyidikan kasus ini, Kejari telah menetapkan Direktur CV Cipta Graha Pratama, berinisial MB, sebagai tersangka pada 11 Maret 2025. Kejari juga memeriksa Muhammad Muchlison, kakak dari Mak Rini, serta menggeledah dua rumah miliknya. Pemeriksaan terhadap mantan Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso, juga telah dilakukan pada 19 Maret 2025.

Kejari Blitar hingga kini terus mendalami kasus ini untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain yang terlibat dalam dugaan korupsi tersebut.

(JK-RED)

SURABAYA,- Komisi C DPRD Jawa Timur mendesak Gubernur Khofifah Indar Parawansa segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk memberhentikan seluruh direksi dan komisaris Bank Jatim.

Desakan ini menyusul kasus dugaan pembobolan kredit fiktif senilai Rp 569,4 miliar di cabang Jakarta yang sedang diusut Kejaksaan Tinggi DKI.

Sorotan semakin panas setelah data LHKPN mengungkap kekayaan fantastis sejumlah pejabat Bank Jatim, termasuk Direktur IT & Digital, Zulhelfi Abidin, yang hartanya mencapai Rp 122 miliar. mengalahkan total kekayaan direktur utama.

Kasus ini dinilai sebagai “pukulan telak” bagi reputasi Bank Jatim, BUMN daerah yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pembobolan melalui kredit fiktif di cabang Jakarta ini disebut mirip modus yang pernah terjadi tahun-tahun sebelumnya, namun dengan nilai tertinggi sepanjang sejarah bank tersebut.

Adam Rusydi, Ketua Komisi C DPRD Jatim, menegaskan pergantian direksi wajib dilakukan untuk mencegah kasus serupa terulang.

“Kalau tidak tegas, ini bisa jadi template kejahatan berulang,” tegas Adam, pada Sabtu (12/4/2025), mengutip keterangannya.

Berdasarkan laporan LHKPN 2024, tujuh direktur Bank Jatim tercatat memiliki kekayaan kolektif mencapai Rp 195,6 miliar, dengan disparitas mencolok antar pejabat. Zulhelfi Abidin (Direktur IT & Digital) menjadi yang tertajir dengan harta Rp 122 miliar, 80% berasal dari surat berharga dan properti mewah di Jakarta dan Depok.

Angka ini jauh melampaui kekayaan Direktur Utama Busrul Iman Rp 16,9 miliar. Sementara itu, Direktur Kepatuhan Umi Rodiyah hanya memiliki aset Rp 845 juta, tetapi tercatat utang Rp 1,57 miliar.

Pola kekayaan direksi juga dipertanyakan. Sebanyak 5 dari 7 direktur memiliki lebih dari 5 properti, dengan lokasi tersebar di Jakarta, Surabaya, hingga daerah non-urban seperti Probolinggo dan Jombang. Edi Masrianto (Direktur Keuangan), misalnya, mengantongi 8 properti di 7 kota berbeda.

Komisi C memberi tenggat hingga April 2025 kepada Gubernur Khofifah untuk merespons rekomendasi pergantian direksi. Jika diabaikan, dewan mengancam akan menggunakan hak interpelasi.

“RUPS-LB harus digelar sebelum Mei. Kami tak mau ini jadi bom waktu baru,” kata Adam.

Namun, sikap Khofifah masih menjadi tanda tanya. Sejauh ini, Pemprov Jatim sebagai pemegang saham mayoritas (93,8%) belum memberikan pernyataan resmi.
(Tim)

BLITAR,- Anggota Komisi VIII DPR RI Ir. Endro Hermono, MBA, menggelar kegiatan serap aspirasi masyarakat di Rumah Makan Gandhos, Kelurahan Rembang, Kota Blitar, Jumat (11/4).

Acara yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat Kabupaten Blitar dan sebagian wilayah timur Kabupaten Tulungagung ini menjadi ajang sosialisasi capaian 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus menjalin dialog dua arah antara wakil rakyat dan konstituen.

Dalam sambutannya, Endro Hermono menekankan pentingnya transparansi pemerintah kepada publik.

“Tema kegiatan ini adalah menyampaikan keberhasilan Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari pertama kepemimpinan. Masyarakat berhak mengetahui langkah strategis yang diambil untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Capaian Tekan Harga Pokok dan Program Makan Bergizi 

Salah satu poin utama yang disorot adalah keberhasilan pemerintah menekan harga kebutuhan pokok melalui kebijakan terintegrasi.

Ia menyebut, harga rata-rata kebutuhan bulanan berhasil diturunkan hingga Rp 4 juta, dengan upaya lebih lanjut untuk meredam inflasi.

“Presiden terus menginstruksikan kontrol harga pasar dan kenaikan gaji untuk meringankan beban masyarakat,” jelasnya.

Program lain yang mulai dijalankan adalah penyediaan makan bergizi gratis, khususnya untuk anak sekolah. Meski masih tahap awal, Endro menjanjikan perluasan cakupan program.

“Ini investasi masa depan generasi muda. Kedepan, distribusinya akan semakin meluas,” tegasnya.

Endro Hermono, saat menyampaikan keterangan pers pada awak media, (dok/JK).

Sekolah Rakyat dan Penguatan Industri Lokal

Endro juga memaparkan inisiatif “sekolah rakyat” yang dirancang untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pembangunan karakter dan keterampilan hidup.

“Tujuannya, menciptakan generasi mandiri yang mampu menjadi tulang punggung keluarga dan mengentaskan kemiskinan dari akar,” paparnya.

Sebagai anggota Komisi VIII, Endro turut menyebut program bantuan sosial Kementerian Agama yang disalurkan secara merata. Ia juga menanggapi isu strategis nasional, seperti program Danantara, yang bertujuan mengoptimalkan hilirisasi industri dalam negeri.

“Dengan Danantara, kita stop ekspor bahan mentah dan olah sendiri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri. Pelaku UMKM tidak perlu khawatir, karena program ini justru mendorong sinergi,” tegasnya.

Antusiasme Masyarakat dan Komitmen Fortifikasi Program  

Kegiatan yang berlangsung interaktif ini dihadiri puluhan perwakilan masyarakat Blitar Selatan dan Tulungagung Timur. Dalam sesi tanya jawab, Endro menjawab sejumlah pertanyaan terkait implementasi program hingga jaminan keberlanjutannya. Ia menegaskan, kegiatan serupa akan digelar secara berkala dan bergilir di daerah lain.

“Komunikasi dengan masyarakat adalah prioritas kami untuk memastikan kebijakan tepat sasaran,” pungkasnya.

Endro berharap masyarakat semakin memahami langkah pemerintah sekaligus aktif menyuarakan aspirasi untuk pembangunan yang inklusif.

(JK-RED)