Ketahanan Pangan di Bawah Bayang-Bayang Geopolitik: Stabilitas atau Sekadar Ilusi?

JAKARTA — Di tengah ketidakpastian global yang kian meningkat, isu ketahanan pangan kembali mendapat sorotan. Jan Prince Permata mengingatkan bahwa ketahanan pangan nasional tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan domestik semata.

Melalui tulisannya di Kompas.com pada Senin (30/3/2026), ia menguraikan keterkaitan erat antara geopolitik, energi, dan pangan sebuah hubungan yang kini semakin nyata dampaknya hingga ke tingkat rumah tangga.

Sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia dan pegiat di Yayasan Kekal Berdikari, Jan menegaskan bahwa perubahan lanskap global telah menyeret sektor pangan ke dalam pusaran kepentingan strategis dunia.

“Ketika konflik terjadi, yang terganggu bukan hanya politik. Energi dan logistik ikut terguncang. Dan Indonesia tidak berdiri sendiri, kita ikut merasakan dampaknya”, tegasnya.

Menurutnya, konflik geopolitik, lonjakan harga energi, serta gangguan rantai pasok global kini menjadi faktor langsung yang memengaruhi stabilitas pangan nasional.

Dalam konteks ini, energi menjadi simpul krusial yang sering kali terabaikan. Kenaikan harga energi tidak hanya berdampak pada sektor migas, tetapi juga merambat ke seluruh rantai produksi pangan mulai dari pupuk, distribusi, hingga harga di tingkat konsumen.

“Energi dan pangan itu tidak bisa dipisahkan. Ketika energi terganggu, pangan pasti ikut terdampak”, ujarnya.

Namun demikian, tekanan eksternal bukan satu-satunya tantangan. Jan juga menyoroti kerentanan struktural dalam negeri, khususnya ketergantungan terhadap impor komoditas strategis. Dalam kondisi normal, hal ini mungkin tidak terasa. Namun saat negara pemasok membatasi ekspor, risiko krisis menjadi nyata.

“Kalau negara pemasok menahan ekspor, kita tidak punya kendali. Di situlah krisis bisa dimulai”, tuturnya.

Ia pun mengkritik cara pandang yang masih sempit dalam memaknai ketahanan pangan. Selama pasokan tersedia dalam jangka pendek, kondisi kerap dianggap aman. Padahal, menurutnya, ukuran sesungguhnya adalah kemampuan bertahan dalam situasi krisis.

Istilah “ilusi ketahanan pangan” yang ia gunakan menjadi pengingat bahwa stabilitas yang tampak belum tentu mencerminkan ketahanan yang sesungguhnya.

Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah untuk mengubah pendekatan kebijakan dari yang reaktif menjadi strategis dan terintegrasi. Keterkaitan antara pangan, energi, dan geopolitik perlu dipahami secara menyeluruh dalam perumusan kebijakan.

Pesan yang disampaikan konsisten: tanpa perubahan cara pandang, ketahanan pangan hanya akan menjadi narasi yang rapuh.

Pada akhirnya, isu ini melampaui sekadar angka produksi atau data impor. Ia menyentuh kebutuhan paling mendasar manusia kepastian atas pangan.

Dan dari situ, pertanyaan mendasar kembali mengemuka: Apakah Indonesia benar-benar siap, atau baru sekadar merasa siap? (By/Red)