Ketua Pembina Al Azhaar Sebut: Sunat Anggaran Menu MBG Sama dengan Korupsi, Satgas MBG Diminta Turun ke SDN 1 Tertek

TULUNGAGUNG — Polemik menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulungagung kembali mendapat sorotan. Ketua Pembina Yayasan Al Azhaar Kedungwaru, Imam Mawardi Ridlwan, menegaskan bahwa mitra penyedia makanan merupakan tumpuan utama Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memastikan kualitas gizi bagi para penerima manfaat (PM).

Karena itu, ia mengingatkan bahwa mitra penyedia tidak diperbolehkan mengurangi biaya maupun kualitas menu yang telah ditetapkan.

Menurutnya, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk dugaan korupsi karena mengurangi hak gizi anak-anak.

“Jika mitra mengurangi biaya atau kualitas menu, itu sama saja merampas hak penerima manfaat. Secara prinsip, itu bisa dikategorikan sebagai korupsi,” tegasnya.

Ia juga mendorong para penerima manfaat, termasuk wali murid dan pihak sekolah, untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan menu MBG yang tidak sesuai standar.

Laporan tersebut dapat disampaikan langsung kepada Satgas MBG agar pengawasan terhadap program berjalan maksimal.

Pernyataan tersebut muncul setelah adanya keluhan dari salah satu sekolah dasar negeri di wilayah Tertek, Tulungagung, yang disampaikan kepada awak media 90detik.com.

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa menu MBG yang dibagikan kepada siswa hanya bernilai sekitar Rp 6.750.

“Nilai menu makanan itu seharga 6.750 ribu rupiah”, ungkapnya, Kamis(12/3).

Menu yang diterima siswa disebut hanya terdiri dari jeruk hijau, tempe, serta baceman ayam dengan porsi kecil. Nilai tersebut dinilai jauh di bawah standar menu MBG yang seharusnya dipenuhi oleh mitra penyedia makanan.

Menanggapi temuan itu, Ketua Pembina Yayasan Al Azhaar Kedungwaru meminta Satgas BGN Kabupaten Tulungagung untuk segera turun langsung ke lapangan guna melakukan pengecekan dan evaluasi.

Menurutnya, langkah cepat sangat penting agar kasus serupa tidak kembali terulang dan tidak merusak tujuan utama program MBG, yakni meningkatkan gizi anak-anak sekolah.

Ia juga menambahkan bahwa jika mitra penyedia yang telah diperingatkan tetap melakukan pelanggaran, maka perlu dibuat laporan khusus untuk diteruskan kepada Satgas BGN tingkat provinsi hingga BGN pusat.

Dengan langkah tersebut, diharapkan penindakan bisa dilakukan secara lebih tegas sehingga kualitas program MBG tetap terjaga dan benar-benar memberikan manfaat bagi para siswa sebagai penerima program. (DON/Red)