MUI Tulungagung Tegas: HUT RI ke-81 Jangan Jadi Ajang Hura-hura, Sound Horeg Dilarang

TULUNGAGUNG — Perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Tulungagung diminta tidak kebablasan menjadi ajang pesta dan hura-hura. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tulungagung secara tegas merekomendasikan agar seluruh rangkaian kegiatan Agustusan, termasuk karnaval, perlombaan hingga malam kemerdekaan, tidak menggunakan sound horeg.

Ketua MUI Kabupaten Tulungagung, KH Hadi Muhammad Mahfudz, mengatakan rekomendasi tersebut lahir setelah melalui pertimbangan, penelaahan, musyawarah, serta menyerap berbagai masukan mengenai pelaksanaan perayaan HUT Kemerdekaan RI.

MUI menilai momentum kemerdekaan semestinya diisi dengan rasa syukur, penghormatan terhadap jasa para pahlawan, sekaligus kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Bukan justru berubah menjadi hiburan berlebihan yang berpotensi mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga.

Sound horeg menjadi salah satu poin yang ditegaskan untuk tidak digunakan dalam kegiatan perayaan kemerdekaan.

Ketua MUI juga mengingatkan, seluruh kegiatan selama bulan Agustus wajib tetap berada dalam koridor norma hukum, agama, etika, dan tata susila.

Tak berhenti pada persoalan sound horeg, MUI juga menyoroti berbagai potensi pelanggaran yang kerap muncul dalam kegiatan hiburan masyarakat. Di antaranya penggunaan pakaian yang mengumbar aurat atau terlalu ketat, konsumsi minuman keras, pornoaksi, percampuran laki-laki dan perempuan secara berlebihan, permainan yang mengandung unsur judi atau taruhan, serta penggunaan pakaian yang menyerupai lawan jenis.

Jadwal kegiatan juga diminta tidak mengabaikan waktu salat.

MUI turut meminta masyarakat menghindari penggunaan atribut perguruan pencak silat dalam rangkaian kegiatan perayaan kemerdekaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya gesekan dan menjaga suasana tetap aman serta kondusif.

MUI Kabupaten Tulungagung menekankan bahwa kemeriahan Agustusan tidak boleh menghilangkan substansi kemerdekaan itu sendiri.

Kegiatan yang digelar, menurut rekomendasi MUI, harus memiliki nilai edukasi, merefleksikan perjuangan para pahlawan, serta menjadi bentuk rasa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pesan tersebut menjadi relevan ketika sejumlah kegiatan hiburan dalam perayaan Agustusan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Kemerdekaan tidak semestinya diterjemahkan sebagai kebebasan untuk membuat kegaduhan tanpa mempertimbangkan hak warga lain atas ketenangan dan kenyamanan.

Selain itu, MUI juga mengingatkan instansi pemerintah, lembaga pendidikan maupun organisasi lainnya agar tidak menarik iuran yang justru membebani masyarakat dengan dalih penyelenggaraan kegiatan kemerdekaan.

“Jangan sampai kegiatan yang seharusnya menjadi momentum kebersamaan justru menjadi beban bagi masyarakat,” pesan MUI dalam rekomendasinya.

Tak hanya memberikan batasan terhadap bentuk hiburan, MUI Kabupaten Tulungagung juga merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung agar menginstruksikan seluruh jajaran, mulai tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, untuk mengisi malam tirakatan dengan kegiatan doa bersama.

MUI juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama para pemangku kebijakan, bersama-sama menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif dan harmonis.

Sebab, esensi perayaan kemerdekaan bukan sekadar seberapa keras musik dimainkan atau seberapa meriah acara digelar. Lebih dari itu, kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan dan kecintaan terhadap tanah air.

Jangan sampai pesta kemerdekaan justru melahirkan keresahan, konflik, atau mengganggu ketenangan warga.

Pihaknya juga mengimbau para khatib salat Jumat untuk menyampaikan khutbah bertema “Mensyukuri Nikmat Kemerdekaan dengan Menjaga Persatuan dan Cinta Tanah Air” pada Jumat yang berdekatan dengan tanggal 17 Agustus.

Dengan rekomendasi tersebut, MUI berharap perayaan HUT RI ke-81 di Tulungagung tidak berhenti pada kemeriahan seremonial. Agustusan harus mampu menghadirkan nilai sejarah, pendidikan, rasa syukur, persatuan, sekaligus manfaat nyata bagi masyarakat.

Pesannya terang, kemerdekaan bukan cek kosong untuk berpesta tanpa batas. Menghormati kemerdekaan berarti menghormati para pahlawan termasuk dengan tidak merampas kenyamanan dan ketenangan sesama warga. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo.