Pandangan Dr. Sutrisno tentang Peradilan dan Kedaulatan Hukum Indonesia

Jakarta — Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan merupakan fondasi utama negara hukum. Pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai ruang penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai institusi yang memikul harapan masyarakat akan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara. Karena itu, setiap persoalan yang menyentuh integritas aparat peradilan harus ditempatkan dalam kerangka strategis yang lebih luas.

Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat pimpinan Pengadilan Negeri Depok beberapa waktu lalu kembali menegaskan bahwa reformasi peradilan belum dapat dianggap selesai. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pembenahan hukum tidak cukup berhenti pada aspek regulasi dan prosedur, melainkan harus menyentuh dimensi etika, integritas personal, serta pengawasan yang berkelanjutan.

Praktisi hukum senior Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum., menilai pengadilan harus dijaga sebagai ruang yang sepenuhnya bebas dari praktik transaksional. Menurutnya, praktik jual beli perkara bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan ancaman langsung terhadap legitimasi hukum dan wibawa negara.

“Pengadilan adalah benteng terakhir keadilan. Jika proses hukum dapat dinegosiasikan, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada negara hukum,” ujar Dr. Sutrisno, Minggu (8/2/2026).

Ia menegaskan bahwa persoalan integritas aparat peradilan tidak dapat direduksi semata-mata sebagai masalah kesejahteraan. Tantangan utamanya justru terletak pada kemampuan menjaga etika profesi dan tanggung jawab moral yang melekat pada jabatan penegak hukum.

“Integritas dan karakter adalah kunci. Aparat peradilan harus mampu menjaga diri dari godaan kekuasaan dan kepentingan pribadi. Tanpa itu, sistem hukum yang baik pun akan kehilangan maknanya,” tambahnya.

Dalam kerangka yang lebih luas, persoalan integritas peradilan juga memiliki dimensi geopolitik. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, berada pada posisi strategis dalam lanskap Indo-Pasifik. Kepastian hukum dan kredibilitas lembaga peradilan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas politik, iklim investasi, serta posisi tawar Indonesia di tingkat regional dan global.

Dari perspektif geopolitik hukum Nusantara, praktik transaksional di pengadilan bukan semata persoalan domestik. Praktik tersebut berpotensi melemahkan kedaulatan hukum negara. Ketika putusan hukum dipersepsikan dapat dipengaruhi oleh kepentingan modal atau kekuasaan, hukum kehilangan fungsinya sebagai instrumen kedaulatan dan pelindung kepentingan nasional.

Sejarah Nusantara menunjukkan bahwa hukum selalu berperan penting dalam menjaga keteraturan dan kohesi sosial. Di era modern, peran itu menjadi semakin kompleks karena hukum dituntut tidak hanya menjamin keadilan sosial, tetapi juga menghadapi tekanan globalisasi ekonomi. Sengketa lahan, sumber daya alam, dan investasi di wilayah-wilayah strategis Indonesia menuntut sistem peradilan yang kuat dan dipercaya.

Dalam konteks tersebut, pengadilan nasional seharusnya menjadi benteng kedaulatan hukum, bukan justru titik lemah yang membuka ruang intervensi tidak langsung melalui tekanan ekonomi, mekanisme arbitrase internasional, atau kepentingan lintas negara. Negara dengan peradilan yang lemah akan selalu berada pada posisi rentan dalam percaturan geopolitik.

Karena itu, reformasi peradilan perlu dipahami sebagai agenda strategis nasional. Penguatan peran Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, transparansi putusan, serta pembinaan etika aparat peradilan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga kedaulatan hukum Nusantara. Penindakan tegas terhadap praktik transaksional harus berjalan seiring dengan pencegahan sistemik.

Menjaga marwah pengadilan pada akhirnya berarti menjaga kepercayaan publik dan kedaulatan negara hukum. Dalam perspektif geopolitik, integritas peradilan merupakan bentuk pertahanan non-militer yang senyap tetapi menentukan. Ia memastikan hukum tetap menjadi jangkar bangsa di tengah dinamika kepentingan nasional dan global.

Dengan demikian, seruan Dr. Sutrisno untuk menindak tegas praktik transaksional patut ditempatkan sebagai bagian dari agenda besar memperkuat negara hukum Indonesia. Pengadilan yang berintegritas bukan hanya kebutuhan internal sistem hukum, melainkan prasyarat bagi Indonesia untuk berdiri tegak sebagai negara berdaulat di kawasan dan dunia. (By/Red)