Pasca OTT KPK, Ratusan Massa GEMPAR Tuntut Bersih-Bersih Birokrasi di Tulungagung

TULUNGAGUNG – Ratusan massa yang tergabung dalam Gabungan Elemen Perjuangan Aspirasi Rakyat (GEMPAR) menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Tulungagung, pada Selasa (9/6).

Aksi tersebut menjadi sorotan lantaran massa membawa sederet tuntutan keras terhadap pemerintah daerah, DPRD, hingga aparat penegak hukum menyusul situasi pemerintahan pasca operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, aksi damai tersebut disebut dilatarbelakangi keresahan masyarakat atas dugaan tidak optimalnya fungsi pengawasan DPRD pasca OTT KPK di Tulungagung.

Massa menilai pengawasan terhadap jalannya pemerintahan perlu diperkuat agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

Dalam orasinya, massa menilai kondisi pemerintahan daerah membutuhkan pengawasan ketat dan langkah pembenahan menyeluruh.

Mereka juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD setelah kasus OTT KPK yang mengguncang Tulungagung.

Orator aksi, Sugeng Sutrisno, menegaskan bahwa demonstrasi itu bukan sekadar aksi simbolik, melainkan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.

“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Kami ingin pemerintahan di Tulungagung berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu,” tegas Sugeng di hadapan massa aksi.

Ratusan peserta demonstrasi membawa berbagai spanduk berisi 11 poin tuntutan, mulai dari penegakan hukum, evaluasi birokrasi, transparansi anggaran, pelayanan publik, hingga persoalan lingkungan dan tata kelola pemerintahan.

Dalam aspek penegakan hukum, GEMPAR mendesak KPK segera menuntaskan seluruh kasus dugaan korupsi di Tulungagung tanpa tebang pilih.

Massa juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Bupati bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pasca OTT KPK.

“Jangan sampai kasus yang sedang berjalan berhenti di tengah jalan. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganannya dan siapa saja yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Selain isu korupsi, massa juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengelolaan sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), peningkatan layanan kesehatan, hingga minimnya fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) serta kebutuhan pemasangan CCTV di titik strategis untuk meningkatkan keamanan masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Marsono, Plt Bupati Ahmad Baharuddin, Kepala ATR/ BPN Tulungagung, penasihat hukum GEMPAR, Mohammad Ababilil Mujaddidyn, menunjukkan surat pernyataan tuntutan aksi yang telah ditandatangani bersama sebagai bentuk komitmen, (dok/JK).

Plt Bupati dan Ketua DPRD Temui Massa

Suasana aksi sempat memanas, namun tetap berlangsung kondusif ketika Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin bersama Ketua DPRD Tulungagung Marsono keluar dari gedung DPRD untuk menemui demonstran.

Kehadiran kedua pimpinan daerah tersebut disambut antusias massa yang berharap tuntutan tidak berhenti sebagai formalitas administratif, melainkan diwujudkan dalam langkah konkret.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ahmad Baharudin menyatakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung siap menjalankan berbagai langkah pembenahan demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan terbuka.

“Kami terbuka untuk berdiskusi terkait jalannya pemerintahan, sehingga langkah-langkah yang kami ambil tetap sesuai dan tidak menyalahi aturan,” kata Ahmad Baharudin.

Ia juga meminta masyarakat ikut berperan aktif mengawasi jalannya pemerintahan agar tercipta sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Sementara, penasihat hukum GEMPAR, Mohammad Ababilil Mujaddidyn, menegaskan pihaknya meminta KPK mengusut kasus OTT secara menyeluruh hingga ke akar persoalan.

“Kami menuntut agar KPK menuntaskan kasus OTT di Tulungagung sampai ke akar-akarnya agar semua pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya,” kata Billy panggilan karibnya usai kegiatan.

Tak hanya itu, GEMPAR juga mendesak Pemerintah Kabupaten Tulungagung segera mengaktifkan fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung, Desa Nyawangan dan Picisan Kecamatan Sendang, serta Desa Kalitengah Kecamatan Pucanglaban.

Menurut mereka, sejumlah warga tengah memperjuangkan redistribusi lahan namun kerap menghadapi berbagai hambatan di lapangan.

Sebagai bentuk keseriusan tuntutan, GEMPAR memberikan tenggat waktu dua bulan kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.

“Kami memberikan waktu dua bulan kepada Pemkab Tulungagung untuk menindaklanjuti tuntutan kami. Apabila tidak dikerjakan, aksi serupa juga akan kami gelar dengan massa yang lebih banyak,” tegasnya.(DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo