Connect with us

Jakarta

Tak Ditemukan Unsur Pidana, Dokumen Ijasah Jokowi Dinyatakan Asli dan Sah

Published

on

Jakarta – Bareskrim Polri menegaskan bahwa dokumen ijazah Joko Widodo dinyatakan asli dan sah berdasarkan hasil penyelidikan dan uji forensik yang mendalam.

Hal ini disampaikan dalam konferensi pers oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri di Lobby Utama Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (22/5).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan menyusul pengaduan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang melaporkan dugaan pemalsuan ijazah S1 milik Jokowi.

“Kami telah memeriksa 39 orang saksi, termasuk pihak UGM, alumni, dosen, pihak SMA, serta satu orang teradu, yaitu Joko Widodo. Dari seluruh hasil pemeriksaan dan uji laboratorium forensik, dapat kami simpulkan bahwa dokumen ijazah Joko Widodo adalah asli dan sah,” ujar Brigjen Pol. Djuhandhani.

Polri menyampaikan bahwa laporan tersebut mencantumkan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 263, 264, dan 266 KUHP, serta Pasal 68 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Namun dari hasil pendalaman, tidak ditemukan indikasi tindak pidana.

Dalam penyelidikan yang mencakup 13 lokasi, termasuk SMA Negeri 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada, ditemukan sejumlah dokumen pendukung mulai dari STTB, formulir pendaftaran, Kartu Hasil Studi, surat keterangan praktek, hingga ijazah asli.

Semua dokumen tersebut telah diuji secara forensik dan dinyatakan identik serta valid.

“Ijazah asli S1 dengan nomor 1120 telah diuji secara forensik, dan dinyatakan identik dengan dokumen pembanding. Skripsi juga ditemukan dan terbukti dibuat dengan mesin ketik serta teknik cetak sesuai periode 1985,” jelas Brigjen Djuhandhani.

Lebih lanjut, Polri juga menegaskan bahwa TPUA tidak terdaftar secara resmi sebagai lembaga berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM.

Meski telah menyimpulkan tidak adanya unsur pidana, proses masih berada pada tahap penyelidikan. Polri belum menaikkan kasus ke tahap penyidikan karena tidak ditemukan dasar hukum yang cukup.

“Kami masih fokus pada penuntasan penyelidikan. Mengenai potensi pertanggungjawaban hukum atas laporan yang tidak berdasar, itu bisa saja dilakukan jika memenuhi unsur pidana. Namun untuk saat ini, belum ada proses ke arah sana,” tandasnya. (By-DON)

Jakarta

Kapolri Terima Penghargaan dari Organisasi Buruh Dunia atas Dedikasi Lindungi Hak Buruh

Published

on

JAKARTA— Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima penghargaan dari Internasional Trade Union Confederation-Asia Pasifik (ITUC-AP). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Indonesian Arena, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (10/7/2025).

Menurut Sigit, penghargaan tersebut menunjukkan dukungan konstruktif yang selama ini telah terjalin antara Polri dengan seluruh khususnya elemen buruh di seluruh Indonesia.

“Dan tentunya ini akan memperkuat komitmen kita bersama khususnya Polri dalam memberikan pelindungan dan meningkatkan kesejahteraan hidup rekan-rekan buruh sekalian,” kata Sigit.

Kapolri sendiri diberikan penghargaan atas dedikasinya dalam perlindungan buruh selama ini. Di antaranya, Polri mengedepankan pendekatan humanis dalam pengamanan aksi unjuk rasa buruh.

Kemudian, Polri berperan aktif dalam memfasilitasi hubungan Industrial yang konstruktif dan membentuk peraturan ketenagakerjaan yang lebih baik. Serta, Polri turut serta menjaga akses pekerja terhadap penghidupan yang layak.

“Seperti kita ketahui, Bapak Presiden telah mencanangkan visi Asta Cita sebagai arah kebijakan dan pembangunan nasional, tentunya kita semua menyadari dan mengakui bahwa rekan-rekan buruh adalah salah satu elemen tulang punggung dan motor penggerak perekonomian bangsa,” ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit menyebut bahwa, dewasa ini terjadi perkembangan dinamika global yang memunculkam sejumlah permasalahan di bidang industri khususnya ketenagakerjaan. Sehingga, kata Sigit, membutuhkan kehadiran Pemerintah untuk memberikan solusi yang tepat.

“Oleh karena itu tentunya kami, institusi Polri bersama stakeholder terkait, mencoba untuk memberikan solusi terhadap situasi yang ada dengan menginisisasi pembentukan desk ketenagakerjaan,” ucap Sigit.

Polri, kata Sigit, akan terus berperan aktif dalam upaya pemulihan sosial ekonomi melalui kolaborasi dengan serikat buruh dan pelaku usaha. Oleh sebab itu, Polri telah memberikan lapangan pekerjaan baru kepada buruh yang terdampak PHK.

“Alhamdulillah dari hasil komunikasi tersebut ada potensi kurang lebih 35.000 lapangan tenaga yang siap untuk menyerap rekan-rekan yang mungkin terdampak PHK,” tutur Sigit.

Sigit menegaskan, penghargaan dari kelompok buruh ini bakal dijadikan motivasi untuk seluruh insan Korps Bhayangkara. Oleh karena itu, Sigit mengajak kepada seluruh elemen buruh di Indonesia untuk terus bersinergi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Terima kasih atas apresiasi dari seluruh rekan-rekan apresiasi dari ITUC Semoga kita semua diberikan kekuatan, kesehatan untuk terus membangun, mengisi dan melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini,” tutup Sigit. (By)

Continue Reading

Jakarta

Kapolri Tegaskan Komitmen Digitalisasi Layanan Publik Lewat Super Apps Presisi dan Smart City

Published

on

Jakarta — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa transformasi layanan Polri kini mengarah pada pendekatan digital yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Hal itu disampaikan dalam pidatonya pada peringatan Hari Bhayangkara ke-79.

“Dalam mewujudkan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Polri melakukan transformasi pelayanan berbasis digital melalui Super Apps Presisi,” ujar Kapolri di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

Super Apps Presisi merupakan platform terpadu layanan kepolisian yang mencakup berbagai fitur, seperti SIM Online, SKCK Online, dan pengaduan masyarakat melalui Dumas Presisi.

Menurut Kapolri, aplikasi ini menjadi simbol komitmen Polri dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan modern, sejalan dengan tuntutan masyarakat di era digital.

Tak hanya pada tataran pusat, pengembangan pelayanan digital juga diperluas hingga ke wilayah. Polri menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan kota cerdas (smart city), salah satunya melalui pengintegrasian Command Center sebagai pusat kendali layanan berbasis data.

“Kami juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan Smart City melalui Command Center yang terintegrasi,” jelas Kapolri.

Transformasi digital Polri terbukti mendapat respons positif dari publik. Kapolri mengungkapkan, jumlah pengguna Super Apps Polri Presisi melonjak 126 persen, dari 2,17 juta pengguna pada tahun 2023 menjadi 4,9 juta pengguna pada tahun 2024.

“Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dan terbantu dengan layanan digital Polri,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas dukungan terhadap institusi Polri.

“Atas nama keluarga besar Polri, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, jajaran DPR, DPD, TNI, kementerian/lembaga, mitra kerja, tokoh masyarakat, NGO, OKP, dan seluruh rakyat Indonesia. Dukungan ini sangat berarti agar Polri dapat terus menjawab tantangan tugas dengan semangat Presisi,” tutup Kapolri. (By/red)

Continue Reading

Jakarta

Kapolri dan Presiden Kenakan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama Saat Pimpin Upacara HUT Bhayangkara ke-79

Published

on

Jakarta— Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mendampingi presiden di mimbar upacara.

Nampak Kapolri dan Presiden Prabowo sama-sama menggunakan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama.

Penghargaan Bintang Bhayangkara Utama adalah kelas tertinggi dari Bintang Bhayangkara.

Pada pejabat yang mendapatkan penghargaan ini setara dengan Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Jalasena Utama, dan Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama.

Tanda kehormatan pada kelas ini terdiri atas kalung, patra, dan miniatur.

Bintang Bhayangkara Utama berbentuk bintang bersudut lima, di mana di antara sudut-sudut bintang tersebut terdapat pancaran sinar yang membentuk segi lima.

Seluruh sinar-sinar tersebut berwarna emas.

Pada sisi tengah bintang terdapat lambang Polri yang diapit setangkai padi dan kapas serta tiga bintang kecil membentuk lengkungan di atasnya.

Di bagian bawah lambang terdapat pita melengkung yang di dalamnya bertuliskan “BHAYANGKARA”.

Lambang Polri, padi, kapas, bintang, dan pita bertulis Bhayangkara tersebut kesemuanya berwarna perak.

Sedangkan pita kalung dan miniatur Bintang Bhayangkara Utama berwarna dasar hitam dengan enam lajur kuning yang membagi pita menjadi tujuh bagian sama lebar.

Tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama itu diberikan Kapolri kepada Presiden Prabowo Subianto pada 2024, di mana saat itu beliau masih menjabat Menteri Pertahanan.

“Ini adalah penghargaan yang diberikan atas hubungan timbal balik dan Kerjasama dalam upaya peningkatan keamanan NKRI,” ujar Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo kala itu.

Komjen Pol. Dedi menerangkan, Presiden Prabowo dinilai memiliki jasa besar untuk kemajuan dan pengembangan institusi Polri.

Terlebih, dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo terus mengingatkan peran dan fungsi TNI-Polri sangat penting bagi rakyat dan negara.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan Nugraha Sakanti kepada tujuh satuan kerja di jajaran Polri dalam upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-79.

Penghargaan itu diberikan sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 49 TK Tahun 2025.

Satker yang mendapatkan penghargaan Nugraha Sakanti adalah Itwasum, Baintelkam, SSDM, Divisi Humas, Propam, Polda Aceh, dan Polda Sumatera Selatan.

Presiden Prabowo juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 50/TK/Tahun 2025 mengenai tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya dianugerahkan ke tiga anggota Polri yang dinilai menunjukkan kebijaksanaan dan ketabahan luar biasa melebihi panggilan tugas.

Mereka yang dapat penghargaan tersebut yaitu Kapolres Kota Besar (Kombes Pol) Leonard Marojahan Sinambela, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Rina Lestari, serta Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) Didik Darmanto.

Ketiganya dianggap memberi sumbangsih penting untuk kemajuan dan pengembangan Polri juga menjalankan tugas tanpa catatan pelanggaran selama masa dinas.

Presiden Prabowo kemudian mengimbau seluruh anggota kepolisian agar profesional dalam menjalankan tugasnya dan menjadi polisi yang bersih serta membela rakyat.

Hal itu disampaikan saat menghadiri Upacara Peringatan ke-79 Hari Bhayangkara yang berlangsung di Pelataran Monumen Nasional, Jakarta.

“Bangsa dan negara kita membutuhkan kepolisian yang tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat. Polisi yang berada di tengah rakyat, membela rakyat, melindungi rakyat, khususnya mereka yang paling lemah, paling tertindas, dan paling miskin,” jelas Presiden Prabowo, Selasa (1/7/25).

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo pun mengakui pelaksanaan tugas Polri belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, Polri akan terus melakukan perbaikan diri dan inovasi.

“Polri berkomitmen untuk selalu berpegang pada keyakinan bahwa setiap kritik dan saran dari masyarakat adalah wujud dukungan dan energi bagi kami agar terus tumbuh, beradaptasi, serta melakukan pembenahan yang berkelanjutan demi satu tujuan mulia, menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat,” jelas Kapolri. (By/red)

Continue Reading

Trending