Jakarta— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi langkah Polri dan Perum Bulog yang menginisiasi Gerakan Pangan Murah.

Ia menilai program tersebut berperan penting dalam mengendalikan harga komoditas serta menjaga inflasi tetap terkendali.

Menurut Tito, pemerintah melalui Kemendagri, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), TNI-Polri, dan berbagai pihak terkait terus berupaya menjaga inflasi pada kisaran 1,5%–3,5%.

“Angka ini masuk dalam target, artinya seimbang. Menyenangkan produsen, petani, nelayan, pabrik-pabrik, karena mereka ongkos operasionalnya tertutup, dapat untung,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/8/2025).

Berdasarkan data BPS, inflasi Juli 2025 secara tahunan (year on year/YoY) tercatat sebesar 2,37%. Tito mengatakan, angka tersebut juga menguntungkan konsumen karena harga bahan pokok tetap terjangkau.

Namun, ia mencatat beberapa komoditas yang memberi andil terhadap inflasi Juli, di antaranya bawang merah, bawang putih, cabai, dan beras.

Ia menegaskan, beras menjadi perhatian utama karena merupakan makanan pokok mayoritas masyarakat.

Dalam beberapa waktu terakhir, harga beras di sejumlah wilayah mulai naik.

“Bapak Presiden memerintahkan untuk melakukan stabilisasi harga beras melalui yang ditugaskan paling utama adalah Bulog yang memiliki stok itu lebih kurang hampir empat juta ton dari hasil panen kemarin,” ungkapnya.

Sebagian stok beras tersebut, lanjut Tito, telah disalurkan melalui berbagai mekanisme, seperti penjualan komersial, gerakan pasar murah, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pasar rakyat, kebijakan pemerintah daerah, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, hingga instansi terkait lainnya.

Ia menilai keterlibatan Polri dalam Gerakan Pangan Murah sangat efektif berkat jaringan yang terstruktur hingga ke daerah.

“Sehingga sangat mudah untuk komandonya melalui gerakan-gerakan (pangan murah),” tandasnya.

Dalam acara peluncuran Gerakan Pangan Murah di Lapangan Bulog Kanwil Jakarta dan Banten, Jakarta Utara, Tito juga berdialog virtual dengan Kapolda Kalimantan Barat terkait upaya pengendalian harga pangan.

Usai acara, Mendagri bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyerahkan bantuan bahan pokok kepada perwakilan masyarakat. (By/Red)

Jakarta— Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP. bersama Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menutup Pendidikan Gapura Panca Waluya Jawa Barat Istimewa bertempat di Lapangan Apel Brigif 1 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (11/08/2025).

Pendidikan Gapura Panca Waluya ini merupakan program pendidikan karakter yang bertujuan untuk membentuk siswa yang kuat, disiplin, dan berintegritas.

Dalam kegiatan ini, Panglima Korps Marinir dan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) secara bersama-sama menutup pendidikan ini sebagai tanda bahwa para siswa telah menyelesaikan program pendidikan karakter dengan baik.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyampaikan apresiasi kepada para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan karakter dengan baik.

Beliau berharap para siswa dapat menerapkan nilai-nilai yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi generasi yang berkarakter, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP. juga memiliki harapan yang sama, bahwa para siswa dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan menjadi aset berharga bagi bangsa dan negara.

Beliau juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas kepercayaan yang diberikan kepada Korps Marinir dalam melaksanakan pendidikan karakter ini.

Upacara penutupan ini diakhiri dengan penyematan brevet kepada para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan karakter.

Dengan demikian, diharapkan para siswa dapat menjadi generasi emas yang kuat, disiplin, dan berintegritas, serta siap menghadapi tantangan di masa depan.

Kolaborasi antara Korps Marinir dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter merupakan langkah positif dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik. (Timo/Red)

Jakarta — Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit Tipid PPA dan PPO) Bareskrim Polri menerima kunjungan resmi Delegasi Kepolisian Nasional Republik Korea Selatan (Korean National Police Agency) pada Senin, 21 Juli 2025, bertempat di ruang RPK Bareskrim Polri, Jakarta.

Kunjungan ini bertujuan memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, serta pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dalam sambutannya, Direktur Tipid PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si., menyampaikan apresiasi atas kunjungan serta komitmen dari Kepolisian nasional Korea Selatan dalam membangun sinergi antarnegara untuk menjawab tantangan perlindungan kelompok rentan.

“Kami merasa terhormat dan antusias untuk menjalin kerja sama yang lebih erat demi perlindungan perempuan dan anak di kedua negara. Direktorat ini dibentuk sebagai respons strategis atas kompleksitas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk TPPO yang sering terjadi lintas negara,” ujar Brigjen Nurul.

Dalam forum tersebut, Dir Tipid PPA-PPO juga memaparkan program unggulan #RiseAndSpeak, sebuah kampanye nasional hasil kolaborasi SSDM Polri dan Dit Tipid PPA-PPO yang bertujuan mendorong masyarakat—khususnya perempuan dan anak—untuk berani melapor dan melawan kekerasan.

“Rise and Speak adalah simbol keberanian bagi masyarakat untuk menyuarakan kebenaran dan menolak kekerasan. Program ini menjadi bagian dari transformasi Polri dalam memberikan perlindungan yang presisi dan humanis,” tambahnya.

Kepolisian nasional Korea Selatan menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dan paparan yang mendalam dari Polri, serta menilai Indonesia memiliki sistem perlindungan perempuan dan anak yang patut dijadikan referensi, terutama karena adanya direktorat khusus di bawah Mabes Polri—yang belum dimiliki oleh Kepolisian nasional Korea Selatan.

“Kami sangat mengapresiasi pembentukan Direktorat PPA-PPO di bawah Mabes Polri. Hal ini menjadi inspirasi untuk kami, karena saat ini di Korea selatan masih berada di bawah biro keamanan umum,” ujar Ms. Choi, perwakilan dari Directorate General of Women and Juvenile Safety Planning Kepolisian nasional Korea selatan.

Delegasi Kepolisian nasional korea selatan juga memaparkan sejumlah sistem dan regulasi di negaranya, termasuk platform I-NARAE dan pusat layanan korban “Haebalagi” (Sunflower Center) yang berbasis di rumah sakit dan mengintegrasikan pelaporan, pemeriksaan medis, dan pendampingan psikologis. Namun, mereka mengakui adanya tantangan dalam pengembangan layanan tersebut akibat keterbatasan dukungan medis dan pendanaan.

Dalam sesi diskusi, Kasubdit III PPA-PPO Polri menjelaskan bahwa TPPO di Indonesia paling banyak terjadi pada kategori pekerja migran non-prosedural, diikuti oleh modus pengantin pesanan, eksploitasi seksual, perdagangan organ, serta kejahatan digital seperti scam dan judi online.

Kasubdit I menambahkan bahwa penanganan korban kekerasan berbasis kolaborasi lintas kementerian, seperti dengan KemenPPPA, Kemensos, LPSK, serta pengawasan dari Komnas Perempuan dan KPAI. Sementara Kasubdit II mengangkat tantangan baru berupa peningkatan jumlah anak sebagai pelaku kejahatan, yang menuntut pendekatan edukatif dan keadilan restoratif.

Dari pihak Kepolisian nasional Korea selatan, sistem peradilan anak dibagi menjadi tiga tingkatan usia, dengan pendekatan rapat dan perundingan antara aparat dan pemangku kepentingan, guna menyeimbangkan aspek penegakan hukum dan pemulihan pelaku yang juga kerap menjadi korban kekerasan di masa lalu.

“Kami percaya bahwa kerja sama ini tidak hanya mempererat hubungan institusional, tetapi juga membuka peluang transformasi sistem perlindungan perempuan dan anak di tingkat regional dan global,” pungkas Brigjen Nurul.

Selain Dir Tipid PPA-PPO, turut hadir dalam pertemuan ini perwakilan dari Kepolisian nasional Korea Selatan, termasuk Ms. Cho Joo Eun (Deputy Director General for Women and Juvenile Safety Planning), Ms. Song Jin Young, Mr. Jang Dong Ho, Ms. Park So Eun, serta Kim Daejin selaku Atase Kepolisian nasional Korea selatan. Delegasi didampingi interpreter dan staf Kedutaan Korea Selatan. Sementara dari Bareskrim Polri, hadir Wadir, para Kasubdit I, II, dan III PPA-PPO. (By/red)