Opini
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Siapa yang Mengawasi Kewenangan Negara?

Keterangan: Gambar Ilustrasi, yang dibuat oleh AI, Tim Editorial 90detik.com
JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi babak baru dalam upaya pemerintah memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
Namun, di balik harapan besar untuk memulihkan aset hasil kejahatan, muncul pertanyaan mendasar: siapa yang akan mengawasi kewenangan negara dalam merampas harta kekayaan masyarakat?
DPR RI bersama pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 19 November 2026.
Regulasi ini diharapkan menjadi instrumen hukum untuk memperkuat upaya penelusuran, penyitaan, dan perampasan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, termasuk korupsi, pencucian uang, serta kejahatan ekonomi lainnya.
Selama ini, pemulihan aset hasil kejahatan menjadi salah satu tantangan dalam penegakan hukum. Tidak sedikit perkara korupsi yang telah diproses secara hukum, tetapi pengembalian seluruh aset yang berasal dari tindak pidana masih menghadapi berbagai kendala.
Melalui undang-undang tersebut, negara diharapkan memiliki mekanisme yang lebih efektif untuk memastikan pelaku kejahatan tidak tetap menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya.
Namun, efektivitas pemberantasan korupsi tidak boleh hanya diukur dari seberapa besar aset yang berhasil dirampas. Kepastian hukum, perlindungan hak kepemilikan, serta pengawasan terhadap aparat juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Mekanisme Perampasan Aset Menjadi Perhatian
Salah satu substansi yang menjadi perhatian dalam regulasi ini adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku, sepanjang memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan undang-undang.
Mekanisme tersebut dinilai dapat menjadi solusi ketika proses pidana terhadap seseorang tidak dapat dilanjutkan, sementara aset yang diduga berasal dari tindak pidana tetap dapat ditelusuri melalui proses hukum yang berlaku. Meski demikian, penerapannya membutuhkan kehati-hatian.
Sebab, perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pemiliknya berpotensi menimbulkan persoalan apabila proses pembuktian, pemeriksaan pengadilan, dan perlindungan terhadap pihak ketiga tidak dijalankan secara ketat.
Negara harus memastikan bahwa harta kekayaan yang diperoleh secara sah tidak menjadi korban kesalahan identifikasi maupun penyalahgunaan kewenangan.
Kritik Masyarakat Sipil: Jangan Sampai Menjadi Alat Kesewenang-wenangan
Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyambut pentingnya instrumen hukum perampasan aset, tetapi mengingatkan agar regulasi tersebut tidak mengabaikan prinsip hak asasi manusia dan kepastian hukum.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), misalnya, memberikan perhatian terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan aparat dalam proses pelacakan, pemblokiran, penyitaan, hingga perampasan aset.
YLBHI juga menyoroti perlunya perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki aset secara sah dan beritikad baik. Hubungan keluarga atau kedekatan dengan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak semestinya secara otomatis menjadi alasan untuk merampas harta kekayaan pihak lain.
Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti aspek transparansi dalam proses pembentukan undang-undang. Keterbukaan dokumen dan pelibatan masyarakat sipil dinilai penting agar regulasi yang dihasilkan memiliki legitimasi publik.
Dari kalangan advokat, PERADI juga memberikan sejumlah masukan mengenai perlindungan hak milik, asas praduga tidak bersalah, mekanisme keberatan, serta jaminan proses hukum yang adil.
Berbagai catatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada penolakan terhadap pemberantasan korupsi, melainkan bagaimana memastikan kewenangan negara dijalankan secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan Aparat Menjadi Ujian Berikutnya
Pengesahan undang-undang ini sekaligus menempatkan aparat penegak hukum pada tanggung jawab yang lebih besar.
KPK, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, serta lembaga terkait lainnya diharapkan mampu menjalankan kewenangan sesuai ketentuan hukum, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas.
Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mekanisme pengawasan terhadap proses penyitaan dan perampasan aset tersebut dijalankan.
Apabila aparat memiliki kewenangan untuk menelusuri, memblokir, dan mengajukan perampasan aset, masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana pengawasan dilakukan ketika terjadi kesalahan prosedur atau dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Transparansi pengelolaan aset hasil perampasan juga menjadi hal penting. Publik perlu mendapatkan informasi mengenai jumlah aset yang berhasil dipulihkan, nilai ekonominya, proses pengelolaan, hingga pemanfaatannya untuk kepentingan negara dan pemulihan korban.
Jangan sampai aset yang berhasil dirampas justru menimbulkan persoalan baru akibat pengelolaan yang tidak transparan.
Antara Kepentingan Negara dan Perlindungan Hak Warga
Di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi, kehadiran UU Perampasan Aset memang menjadi langkah penting. Namun, keberhasilan regulasi ini tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya aset yang berhasil disita atau dirampas.
Lebih jauh, undang-undang tersebut harus mampu membuktikan bahwa negara dapat mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan tanpa mengorbankan hak masyarakat yang tidak bersalah.
Pemerintah dan DPR juga dituntut memastikan aturan pelaksanaan, kelembagaan pengawasan, serta mekanisme keberatan berjalan efektif sebelum kewenangan tersebut diterapkan secara penuh.
Pada akhirnya, UU Perampasan Aset bukan hanya menjadi ujian bagi keberanian negara memberantas korupsi, tetapi juga ujian bagi komitmen negara dalam menjamin keadilan.
Sebab, negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu merampas aset hasil kejahatan, melainkan negara yang juga mampu memastikan tidak ada satu pun warga kehilangan hak miliknya akibat kesewenang-wenangan kekuasaan.(*)
Oleh : Tim Redaksi Editorial 90detik.com
Opini
Dana BOS Jatim Rp 4.089 Triliun Diadukan ke KPK, Kewenangan , Klasifikasi Swakelola dan Aliran Dipertanyakan

SURABAYA – Pengelolaan anggaran Hibah BOS Pendidikan SD dan SMP Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 senilai Rp4.089.159.160.000 atau sekitar Rp4,089 triliun menjadi sorotan.
Menurut sumber A1 dari aktivis di Tulungagung, persoalan ini telah diadukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi hingga informasi diperoleh, belum ada tindak lanjut yang diketahui oleh sumber tersebut.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), tercatat alokasi BOS SD sebesar Rp2,649 triliun (Kode RUP 24985720) dan BOS SMP sebesar Rp1,439 triliun (Kode RUP 24985754).
Keduanya ditampilkan sebagai paket Swakelola Tipe I, dengan Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara, volume masing-masing satu paket, dan lokasi pekerjaan di Jalan Gentengkali 33, Surabaya.
Persoalan kewenangan menjadi salah satu titik penting investigasi
Berdasarkan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, pengelolaan pendidikan dasar merupakan kewenangan kabupaten/kota, sedangkan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan provinsi.
Memang, Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 memberikan dasar bagi provinsi untuk menganggarkan hibah BOS bagi SD dan SMP. Namun, kewenangan menganggarkan hibah tidak serta-merta berarti mengambil alih kewenangan pengelolaan pendidikan dasar.
Pertanyaan berikutnya, apakah seluruh penerima memang sesuai kategori yang diperbolehkan?
Mengapa nomenklatur paket mencantumkan Bidang PK-PLK, sementara uraian paket menyebut hibah BOS SD dan SMP?
Apakah penerimanya sekolah khusus, sekolah reguler negeri, atau swasta?
Di mana daftar penerima dan dasar penetapan alokasinya?
Klasifikasi Anggaran Juga Patut Diperiksa
Mengapa hibah BOS berupa transfer uang dicatat sebagai Swakelola Tipe I, padahal FAQ resmi SiRUP LKPP mengategorikan hibah transfer uang yang tidak melalui proses pengadaan sebagai non-pengadaan?
Mengapa masing-masing anggaran triliunan rupiah hanya dicatat dalam satu paket?
Lebih jauh, bagaimana aliran dan pertanggungjawaban dananya?
Pada 2021, penyaluran BOS dilakukan langsung dari RKUN ke rekening sekolah melalui KPPN. Lantas, bagaimana pencatatan penerimaan, pengesahan belanja, rekonsiliasi, dan pertanggungjawabannya dalam administrasi APBD Provinsi Jawa Timur? Apakah seluruh pagu dapat direkonsiliasi dengan jumlah sekolah, peserta didik, dana yang disalurkan, realisasi penggunaan, serta sisa dana?
Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 juga mengatur NPHD, kewajiban pelaporan, pengawasan, dan tanggung jawab pejabat pengelola dana BOS.
Karena itu, dokumen DPA, NPHD, daftar penerima, RKAS, bukti penyaluran, SP2B, laporan realisasi, serta hasil pemeriksaan BPK menjadi penting untuk dibuka.
Jika benar telah diadukan kepada KPK, sudah sejauh mana penanganannya?
Publik juga berhak mengetahui apakah persoalan ini telah diregistrasi, ditelaah, atau ditindaklanjuti.
Rp4,089 triliun bukan angka kecil. Yang harus dijelaskan bukan hanya berapa uang dianggarkan, tetapi siapa yang berwenang, siapa penerimanya, bagaimana klasifikasinya, ke mana dana disalurkan, dan siapa yang bertanggung jawab.
Uang Pendidikan adalah amanah publik jangan biarkan triliunan rupiah hanya menjadi angka dalam dokumen tanpa pertanggungjawaban yang terbuka.
Oleh : Ahmad Dardiri Syafi’i, Aktivis dan Pengamat Kebijakan Publik
Opini
PRABOWO IS A BORN POLITICIAN: AN INDONESIAN ARMY BLEND

Veni, Vidi, Vici — I Came, I Saw, I Conquered.
TULUNGAGUNG – Prabowo Subianto bukan politisi yang lahir dari kemenangan. Ia adalah produk perjalanan panjang antara militer, ambisi, kekalahan, kompromi, dan kecerdikan membaca momentum kekuasaan.
Karier militernya pernah mencapai posisi strategis sebagai Komandan Jenderal Kopassus dan Pangkostrad. Namun, badai politik 1998 mengakhiri karier militernya. Ia diberhentikan dari dinas keprajuritan setelah keputusan Dewan Kehormatan Perwira, di tengah kontroversi penculikan aktivis dan pelanggaran rantai komando. Prabowo membantah sejumlah tuduhan terhadap dirinya dan tidak pernah menjalani persidangan pidana atas kasus tersebut.
Setelah menjalani pengasingan di Yordania, ia kembali ke Indonesia pada 2001. Ia tidak memilih pensiun dari panggung sejarah. Ia kembali, membangun kekuatan ekonomi, memasuki politik, dan mendirikan Partai Gerindra pada 2008.
Tahun 2009, ia mendampingi Megawati Soekarnoputri sebagai calon wakil presiden. Mereka dikalahkan pasangan SBY–Boediono.
Kemudian datang dua pertarungan besar melawan Jokowi: Pilpres 2014 dan 2019. Dua kali kalah, dua kali pula ia harus menerima kenyataan bahwa Istana belum menjadi miliknya.
Tetapi Prabowo bukan tipe politisi yang menganggap kekalahan sebagai garis akhir.
Setelah kalah pada 2019, ia justru masuk ke kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Mantan rival berubah menjadi mitra pemerintahan. Kritik keras berganti kompromi politik.
Pada 2014, di hadapan BBC, Prabowo pernah menyebut Jokowi sebagai alat oligarki dan menudingnya berpura-pura merakyat.
Namun, pada 2024, sebuah manuver politik yang cerdas mengubah peta permainan: Prabowo menggandeng Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sebagai calon wakil presiden.
Jokowi menjadi salah satu sumber dukungan politik penting bagi kemenangan pasangan tersebut.
Prabowo akhirnya menang. Setelah puluhan tahun mengejar kekuasaan, ia sampai juga di Istana.
Veni, Vidi, Vici. Ia datang, melihat peluang, dan menaklukkan pertarungan.
Namun, babak paling menarik justru terjadi setelah kemenangan itu. Pada November 2026, Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden di tengah kontroversi persyaratan pendidikan dan tekanan politik. Prabowo menerima pengunduran tersebut.
Secara politik, peristiwa ini memutus salah satu mata rantai paling terlihat yang menghubungkan pemerintahan Prabowo dengan kekuasaan Jokowi.
Maka muncul sebuah ironi besar: Jokowi yang dahulu memberikan dukungan penting bagi kemenangan Prabowo kini menyaksikan putranya meninggalkan jabatan yang menjadi simbol kompromi politik keduanya.
Apakah Prabowo sejak awal merencanakan semua ini? Tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkannya. Tetapi hasil politiknya memperlihatkan perubahan posisi tawar yang dramatis.
Dahulu terlihat akomodatif terhadap Jokowi, sekarang Prabowo semakin menunjukkan kemandirian kekuasaannya.
Sang jenderal yang pernah berada dalam posisi kalah, kemudian menjadi mitra, kini tampil sebagai pemegang kendali utama pemerintahan.
Prabowo tidak sekadar kembali ke panggung politik. Ia belajar dari kekalahan, memanfaatkan kompromi, membangun aliansi, dan akhirnya memenangkan kekuasaan.
Tetapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Pada 2014, ia mengkritik Jokowi sebagai alat oligarki. Setelah menjadi presiden, apakah Prabowo benar-benar akan membongkar oligarki, atau sekadar mengganti konfigurasi para pemainnya?
Sebab, menjadi pemenang dalam politik tidak selalu berarti menjadi pemenang bagi rakyat.
Veni, Vidi, Vici. Prabowo telah memenangkan pertarungan menuju Istana. Kini sejarah menunggu pembuktian: apakah ia akan menjadi pemimpin yang menaklukkan oligarki, atau justru menjadi bagian dari oligarki itu sendiri?
Politik bukan hanya tentang siapa yang berhasil merebut kekuasaan, tetapi siapa yang tetap setia kepada prinsip setelah kekuasaan berada di tangannya. (*)
Oleh : Ahmad Dardiri, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik
Opini
Siapa Raja di Atas Hukum? Dugaan Penyadapan Presiden dan Kekuasaan Polri

TULUNGAGUNG- Ada ironi besar ketika institusi yang diberi mandat menjaga keamanan dan menegakkan hukum justru dihadapkan pada dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak di dalam lingkaran kekuasaannya sendiri
Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Salah satu tersangka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang saat ini menjabat Kepala Staf Kepresidenan.
Dua tersangka lainnya merupakan perwira tinggi Polri. Penetapan tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta.
Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan penyadapan berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026 melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Penyidik juga mendalami dugaan penggunaan sistem tersebut tanpa melalui prosedur dan verifikasi sebagaimana mestinya, serta dugaan penghapusan data hasil penyadapan.
Perkara ini menjadi perhatian serius karena menyangkut dugaan penggunaan instrumen negara di luar ketentuan hukum. Jika terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan juga menyangkut perlindungan privasi, keamanan informasi, dan prinsip negara hukum.
Sejumlah pertanyaan mendasar pun muncul. Siapa saja yang menjadi sasaran penyadapan? Untuk kepentingan apa informasi tersebut dikumpulkan? Siapa yang memberikan perintah, mengendalikan sistem, dan menerima hasilnya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui proses penyidikan yang profesional, transparan, dan independen.
Raja-raja Kecil di Wilayah Hukum
Peristiwa ini membuka ruang diskusi lebih luas mengenai konsentrasi kewenangan dalam struktur hierarki kepolisian.
Kapolri, Kapolda, hingga Kapolres memiliki kewenangan besar dalam menentukan arah operasional penegakan hukum.
Mereka memiliki kapasitas untuk menentukan prioritas penanganan perkara, menggerakkan sumber daya, serta mengendalikan kebijakan operasional di wilayah masing-masing.
Kewenangan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan organisasi. Namun, tanpa pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif, kekuasaan yang besar berpotensi membuka ruang penyalahgunaan.
Dalam kondisi tertentu, muncul risiko adanya perkara yang mendapat perhatian dan penanganan cepat, sementara perkara lain berjalan lambat atau kehilangan prioritas.
Risiko itu semakin besar apabila keputusan penanganan perkara dipengaruhi kepentingan pribadi, kedekatan, tekanan politik, maupun kepentingan ekonomi.
Di sinilah pertanyaan penting perlu diajukan: siapa yang memastikan bahwa setiap perkara diproses berdasarkan hukum dan alat bukti, bukan berdasarkan kehendak pemegang kewenangan?
Kapolres bukan raja kabupaten. Kapolda bukan raja provinsi. Kapolri bukan pemilik hukum.
Mereka adalah pejabat negara yang menjalankan mandat berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Jabatan bukanlah hak untuk bertindak tanpa batas, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Ketika Pengawasan Kehilangan Taring
Dalam struktur kepolisian terdapat mekanisme pengawasan internal, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum).
Di luar institusi kepolisian, terdapat sejumlah lembaga yang memiliki fungsi pengawasan sesuai kewenangannya, antara lain Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Ombudsman RI, Komnas HAM, dan DPR RI.
Namun, keberadaan lembaga pengawas tidak otomatis menjamin bahwa pengawasan berjalan efektif.
Pengawasan internal harus mampu bekerja secara objektif, termasuk ketika dugaan pelanggaran melibatkan pejabat dengan jabatan dan pangkat tinggi.
Demikian pula pengawasan eksternal harus memiliki independensi dan keberanian untuk menjalankan fungsi kontrol tanpa terpengaruh konflik kepentingan maupun tekanan kekuasaan.
Sebab, pertanyaan mendasarnya bukan hanya siapa yang mengawasi aparat penegak hukum, tetapi juga bagaimana memastikan lembaga pengawas menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh.
Siapa yang mengawasi pengawas? Bagaimana memastikan tidak ada kewenangan yang luput dari pertanggungjawaban?
Pertanyaan tersebut penting dalam membangun sistem penegakan hukum yang sehat.
Pagar yang Memakan Tanaman
Ada peribahasa Jawa yang berbunyi pager mangan tanduran, yang berarti pagar justru memakan tanaman yang seharusnya dilindungi.
Peribahasa tersebut menggambarkan ironi ketika pihak yang diberi mandat menjaga hukum justru dihadapkan pada dugaan pelanggaran hukum.
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal ini, penyidikan tidak cukup hanya mengungkap aspek teknis penggunaan sistem LIMS.
Penegak hukum juga perlu mendalami siapa yang memberikan perintah, siapa yang mengendalikan sistem, siapa yang menerima informasi, serta apakah ada pihak lain yang memanfaatkan hasil penyadapan tersebut.
Pengungkapan secara menyeluruh menjadi penting agar penanganan perkara tidak berhenti pada satu atau beberapa individu tanpa menjelaskan keseluruhan rangkaian peristiwa.
Meski demikian, perlu ditegaskan bahwa status tersangka bukanlah putusan bersalah. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan kesempatan membela diri sesuai ketentuan perundang-undangan.
Justru karena perkara ini menyangkut pejabat dengan posisi strategis, proses pembuktiannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi.
Hukum Tidak Boleh Kalah oleh Pangkat
Reformasi kepolisian tidak cukup hanya diwujudkan melalui pergantian pejabat atau pembenahan struktur organisasi. Hal yang lebih mendasar adalah memastikan adanya pembatasan kewenangan, transparansi penanganan perkara, pengawasan independen, serta pertanggungjawaban hukum tanpa membedakan jabatan dan pangkat.
Instrumen penegakan hukum, termasuk teknologi penyadapan, harus digunakan berdasarkan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Tidak boleh ada ruang bagi penggunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan di luar mandat negara.
Polisi harus kuat dalam menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi kekuatan tersebut harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Ketika aparat yang diberi mandat menjaga hukum justru diduga melanggar hukum, persoalannya tidak hanya menyangkut nama baik institusi. Lebih jauh, hal itu dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.
Jangan sampai pagar yang dibangun untuk melindungi tanaman justru menjadi perusaknya.
Dalam negara hukum, tidak boleh ada raja-raja kecil. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada hukum. Tidak boleh ada perkara yang diperlakukan berbeda hanya karena siapa yang terlibat atau siapa yang memiliki kewenangan.
Sebab, yang berdaulat dalam negara hukum adalah konstitusi dan hukum, dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, bukan mereka yang kebetulan sedang menduduki jabatan. Hukum harus berdiri di atas kekuasaan, bukan sebaliknya.(*)
Oleh: Ahmad Dardiri Syafi’i
Redaksi2 minggu agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional1 minggu agoDua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan
Investigasi1 minggu agoHari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Investigasi1 minggu agoDisebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?
Peristiwa1 minggu agoGeruduk Kantor Pemkot Kediri, Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Sampaikan Dugaan Harga Pupuk Subsidi Lebihi HET
Hukum20 jam agoGPI Bawa Polemik Gus Iqdam ke Istana hingga Mabes Polri, Jaka Prasetya Desak Kepastian Penegakan Hukum
Jawa Timur3 minggu agoPolemik Dana Hibah APBD, GPI Soroti Konten Kreator di Media Sosial
Peristiwa4 hari agoSetahun Mengabdi, SPPG Kaweron Talun Blitar Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Gizi







