Connect with us

Hukum

GPI Bawa Polemik Gus Iqdam ke Istana hingga Mabes Polri, Jaka Prasetya Desak Kepastian Penegakan Hukum

Published

on

BLITAR – Polemik dugaan pencemaran nama baik yang menyeret nama pendakwah Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam memasuki babak baru. Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional dengan menyerahkan surat pengaduan kepada sejumlah lembaga negara di Jakarta, pada Senin (16/11).

Penyerahan surat dilakukan dalam satu rangkaian kunjungan yang menyasar Istana Presiden, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), DPR RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Panglima TNI, hingga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ketua GPI, Jaka Prasetya, mengatakan langkah tersebut merupakan upaya meminta perhatian lembaga negara sekaligus mengawal proses penegakan hukum terkait dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan konten media sosial seorang konten kreator perempuan yang disebut bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di Taiwan.

Menurutnya, surat kepada Presiden Prabowo Subianto disampaikan melalui Istana Presiden, sedangkan surat kepada Kapolri diserahkan melalui Mabes Polri. Adapun lembaga lainnya turut menerima surat dari GPI sebagai bagian dari penyampaian aspirasi dan pengawasan masyarakat terhadap proses hukum.

“Kami mendatangi Istana Presiden, Mabes Polri, kemudian menyampaikan kepada Ketua DPR RI, Komnas HAM, Panglima TNI, dan PBNU. Intinya, kami ingin melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum,” kata Jaka kepada wartawan, pada Rabu (18/11) malam.

Ia menjelaskan, penyampaian surat kepada sejumlah lembaga tersebut merupakan tindak lanjut dari agenda yang sebelumnya telah diumumkan GPI. Organisasi ingin memastikan persoalan yang berkembang di media sosial tidak berhenti sebagai polemik, tetapi mendapatkan kejelasan melalui mekanisme hukum.

Meskipun membawa persoalan tersebut ke sejumlah lembaga negara, Jaka menegaskan GPI bukan pihak yang secara langsung membuat laporan pidana terhadap konten kreator yang dipersoalkan.

Ia menyebut posisi organisasinya sebatas melakukan pengawasan terhadap proses penanganan perkara yang dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Menurut Jaka, kepolisian perlu menjalankan tahapan hukum dengan memeriksa pihak yang mengaku menjadi korban, meminta keterangan saksi, serta mengumpulkan alat bukti sebelum menentukan kelanjutan perkara.

Pihaknya juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, penyidik kepolisian telah mengirimkan surat pemanggilan kepada pihak yang diduga membuat konten tersebut.

Namun, ia tidak menyebutkan nomor laporan polisi, identitas pelapor, satuan penyidik yang menangani perkara, maupun dokumen resmi yang dapat memastikan tahapan penanganan kasus tersebut.

Karena itu, informasi mengenai pemanggilan tersebut masih memerlukan konfirmasi langsung dari kepolisian.

“Kalau memang ada pihak yang merasa dirugikan dan sudah membuat laporan resmi, tentu prosesnya harus berjalan sesuai hukum acara. Penyidik harus meminta keterangan korban, memeriksa saksi-saksi, serta mengumpulkan alat bukti,” ujarnya.

Keberadaan Konten Kreator di Taiwan Jadi Sorotan

Persoalan lain yang disoroti GPI adalah keberadaan konten kreator tersebut yang disebut berada di Taiwan sebagai pekerja migran Indonesia.

Ia berpandangan, keberadaan seseorang di luar negeri tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum Indonesia apabila yang bersangkutan masih berstatus warga negara Indonesia dan perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana.

Pun, ia juga menyinggung asas nasional aktif atau asas personalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam Pasal 8 KUHP, hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah NKRI dengan sejumlah persyaratan.

Penerapannya tidak otomatis, karena harus memperhatikan ketentuan mengenai jenis tindak pidana, ancaman pidana, dan apakah perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat perbuatan dilakukan.

Dengan demikian, keberadaan seseorang di Taiwan bukan satu-satunya faktor penentu. Penyidik tetap harus menguji unsur perbuatan, yurisdiksi, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Jaka berharap persoalan tersebut mendapatkan perhatian aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan kesan bahwa keberadaan seseorang di luar negeri menjadi penghalang proses hukum.

Ia bahkan menyebut kemungkinan kerja sama internasional apabila nantinya terdapat kebutuhan penegakan hukum lintas negara.

Namun, mekanisme seperti penerbitan Red Notice melalui Interpol maupun tindakan deportasi tidak dapat dilakukan secara otomatis. Seluruhnya harus memenuhi persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku.

GPI Beri Tenggat untuk Meminta Tindak Lanjut

Jaka mengatakan, ketika mendatangi Istana Presiden pada Senin (16/11), pihaknya memperoleh informasi bahwa perkembangan surat dapat ditanyakan kembali dalam waktu sekitar tiga hingga empat hari.

Hal serupa, menurut dia, juga disampaikan saat menyampaikan surat ke Mabes Polri. GPI disebut dapat meminta informasi perkembangan melalui surat maupun surat elektronik.

Ia menegaskan organisasinya akan terus memantau tindak lanjut pengaduan tersebut. Jika tidak mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan, GPI berencana kembali meminta penjelasan kepada lembaga-lembaga yang telah menerima surat.

“Kami akan kawal terus. Harapan kami, masyarakat juga bersabar karena perkara yang sifatnya delik aduan harus melalui prosedur hukum acara yang benar,” katanya.

Pernyataan tersebut menunjukkan GPI ingin menempatkan persoalan ini sebagai bagian dari pengawasan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Namun, pengawasan publik juga perlu dibedakan dari kewenangan penyidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana.

Pada akhirnya, penentuan unsur pidana, penetapan tersangka, hingga tindakan hukum lainnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, klarifikasi dari Gus Iqdam atau perwakilannya serta pihak konten kreator yang disebut dalam polemik ini diperlukan untuk memberikan gambaran yang berimbang.

Sebab, dalam perkara yang menyangkut dugaan pencemaran nama baik dan kehormatan seseorang, pernyataan organisasi, klaim pihak yang merasa dirugikan, maupun konten yang beredar di media sosial tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti kesalahan pidana.

Hingga berita ini disiarkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari kepolisian mengenai status dan perkembangan laporan tersebut, termasuk tanggapan pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.

Karena prinsip praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(JK/Red)

Hukum

Polres Lumajang Tak Hadir Sidang Perdana Praperadilan Solar Bersubsidi, Pemohon Ungkap Rasa Kecewa : Masyarakat Butuh Kepastian Hukum 

Published

on

LUMAJANG – Sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan dua mahasiswa di Pengadilan Negeri (PN) Lumajang terkait penanganan perkara dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang ditangani Polres Lumajang batal digelar setelah pihak termohon, yakni Polres Lumajang, tidak hadir dalam persidangan.

Sidang yang telah dijadwalkan pada Rabu, 18 November 2026, pukul 09.00 WIB tersebut sedianya menjadi momentum awal bagi pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum sekaligus menguji proses penanganan perkara yang menjadi perhatian publik.

Namun, ketidakhadiran pihak Polres Lumajang dalam sidang perdana tersebut menimbulkan kekecewaan dari pihak pemohon. Amar Qusairi, salah satu pemohon praperadilan, mempertanyakan alasan ketidakhadiran pihak termohon dalam agenda persidangan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

“Jadwal sudah ditentukan hari ini, bahkan ini merupakan sidang perdana. Tetapi kenapa dan apa alasannya pihak termohon, dalam hal ini Polres Lumajang, tidak ada yang hadir? Kami sebagai pemohon tentu sangat kecewa. Kami datang untuk mencari kejelasan melalui jalur hukum, bukan untuk memperpanjang polemik,” ungkap Amar saat memberikan keterangan pers.

Menurutnya, sebagai mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap persoalan hukum dan kepentingan masyarakat, langkah mengajukan praperadilan merupakan bentuk partisipasi dalam mengawal transparansi serta akuntabilitas penegakan hukum.

Pihaknya menilai, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut kepentingan pemohon, melainkan juga menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana sebuah perkara yang menjadi perhatian publik ditangani oleh aparat penegak hukum.

Amar menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap proses penanganan perkara, terlebih yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, harus dijelaskan secara terbuka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa ada persoalan yang tidak mendapatkan penjelasan secara utuh. Kami ingin semuanya terang. Apa yang menjadi dasar penanganan perkara, bagaimana prosesnya, serta apa alasan di balik keputusan yang telah diambil, semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Menurutnya, BBM bersubsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan negara yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, dugaan penyimpangan dalam distribusinya harus ditangani secara serius, profesional, dan tidak menimbulkan tanda tanya berkepanjangan.

Ia juga menegaskan bahwa praperadilan merupakan mekanisme hukum yang sah dan menjadi bagian dari sistem pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, proses persidangan semestinya dihormati oleh seluruh pihak yang terlibat.

“Kami berharap Polres Lumajang dapat memberikan penjelasan mengenai ketidakhadiran dalam sidang perdana tersebut dan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan”, pungkasnya.(DD/Red)

Continue Reading

Hukum

SP3 Kasus Dugaan Penimbunan Solar Subsidi Hasil OTT Bupati Lumajang Digugat Mahasiswa, Polres Siap Hadapi Praperadilan

Published

on

SP3 Kasus Dugaan Penimbunan Solar Subsidi Hasil OTT Bupati Lumajang Digugat Mahasiswa, Polres Siap Hadapi Praperadilan

LUMAJANG – Penanganan kasus dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang sebelumnya terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Lumajang, Indah Amperawati, kini kembali menjadi sorotan publik.

Dua mahasiswa bernama Amar Qusairi Sebagai Pemohon I dan Daffa Akbar Al-Farros Pemohon II mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polres Lumajang ke Pengadilan Negeri (PN) Lumajang.

Gugatan tersebut dilayangkan menyusul keputusan kepolisian yang menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan solar subsidi melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Perkara ini bermula pada Senin (3/11/25), ketika Bupati Lumajang, Indah Amperawati, melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang sopir truk yang diduga terlibat dalam praktik penimbunan solar bersubsidi.

Dalam operasi tersebut, Bupati Indah menemukan sekitar 1.000 liter solar subsidi yang disimpan di dalam sebuah tandon air dan diangkut menggunakan truk. Temuan itu diketahui sesaat setelah kendaraan tersebut melakukan pengisian BBM di salah satu SPBU.

Bupati Lumajang saat melakukan sidak dan menemukan BBM subsidi, (dok/redaksi).

Hal tersebut kemudian diserahkan kepada Polres Lumajang untuk ditindaklanjuti melalui proses hukum. Namun, sekitar enam bulan setelah peristiwa penangkapan, kepolisian menyampaikan bahwa tidak ditemukan unsur pelanggaran pidana dalam perkara tersebut. Penanganan kasus pun akhirnya dihentikan melalui penerbitan SP3.

Keputusan penghentian perkara inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan dan mendorong dua mahasiswa mengajukan gugatan praperadilan.

Salah satu penggugat, Amar Qusairi, mengatakan bahwa langkah hukum tersebut dilatarbelakangi keprihatinannya terhadap proses penegakan hukum di Kabupaten Lumajang. Ia mengaku belum menemukan informasi maupun dokumen resmi yang dapat menjelaskan secara terbuka dasar penghentian perkara tersebut.

Menurut Amar, gugatan yang diajukan ke PN Lumajang menggunakan materi Pasal 158 huruf e KUHAP baru untuk menguji dugaan undue delay, yakni penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah.

“Sehingga materi gugatan kami di PN Lumajang adalah Pasal 158 huruf e KUHAP baru untuk menguji undue delay yakni penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah,” kata Amar kepada media, Rabu (18/11/2026).

Ia berharap melalui proses praperadilan, perkembangan dan kepastian hukum atas kasus dugaan penimbunan solar subsidi yang telah berjalan sekitar satu tahun tersebut dapat dibuka secara transparan kepada masyarakat.(Red)

Continue Reading

Hukum

Mabes Polri Gelar Sidang Etik Anggota Berinisial EHS, Wujud Komitmen Transparansi

Published

on

JAKARTA – Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap anggota berinisial EHS, Selasa (17/11/2026). Sidang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom., menjelaskan bahwa sidang tersebut merupakan bagian dari proses penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri.

“Pada hari ini kami menyampaikan pembaruan informasi resmi terkait penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (17/11).

Sidang KKEP dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., selaku Ketua Komisi merangkap anggota, dengan Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K.

Adapun anggota komisi terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, S.I.K., M.H., Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.

Dalam persidangan tersebut, EHS diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan akses ilegal (illegal access) dengan menggunakan kewenangan di lingkungan Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri.

Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang bersangkutan, baik ketika menjabat sebagai Kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Trunoyudo menegaskan bahwa dalam proses penegakan kode etik, Polri berpegang pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegasnya.

Ia juga memastikan tidak ada perlakuan istimewa dalam penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota Polri. Seluruh proses persidangan dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas, prosedur, proporsionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.

“Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” lanjut Trunoyudo.

Dalam pelaksanaan sidang, turut dihadirkan dua pendamping hukum dari Divisi Hukum (Divkum) Polri sebagai pembela dan dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri sebagai penuntut. Selain itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut dilibatkan sebagai unsur pengawasan eksternal untuk memantau jalannya persidangan.

Trunoyudo menyampaikan bahwa hingga keterangan tersebut diberikan, proses persidangan masih berlangsung. Polri akan menyampaikan perkembangan dan hasil resmi persidangan setelah seluruh rangkaian proses selesai.

“Perkembangan resmi mengenai hasil persidangan akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” pungkasnya.(DON/Red)

Continue Reading

Trending