Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang kali ini menyasar Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dalam operasi tersebut, Bupati Tulungagung Gatot Sunu Wibowo bersama 15 orang lainnya diamankan petugas.

Tak hanya mengamankan belasan orang, tim penindakan KPK juga menyita uang tunai dalam jumlah besar yang diduga erat kaitannya dengan praktik korupsi di daerah tersebut.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi bahwa uang yang disita mencapai ratusan juta rupiah.

“Ada uang ratusan juta rupiah,” ujar Fitroh di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Kendati demikian, Fitroh belum merinci angka pasti dari uang sitaan tersebut karena masih dalam proses penghitungan oleh penyidik. Ia hanya memastikan bahwa nilai sementara sudah menyentuh angka ratusan juta.

Seluruh pihak yang terjaring dalam OTT ini, total 16 orang, saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di kantor KPK, Jakarta.

Proses pendalaman terus dilakukan untuk mengungkap lebih lanjut kasus yang menjerat orang nomor satu di Tulungagung tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum merinci bentuk korupsi yang disangkakan. Namun penangkapan terhadap kepala daerah dan belasan orang lainnya menunjukkan keseriusan lembaga anti rasuah dalam memberantas korupsi di tingkat daerah. (By/DON)

Editor: Joko Prasetyo

TULUNGAGUNG— Operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Tulungagung, Jawa Timur, pada Jumat malam (10/4/2026), menggegerkan publik. Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan total 16 orang, termasuk Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi jumlah pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

“Salah satunya adalah Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo,” ujar Budi kepada wartawan, Jumat malam.

Meski jumlah yang terjaring cukup besar, KPK masih menutup rapat detail perkara. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi terkait dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat para pihak, termasuk nilai uang yang diamankan maupun peran masing-masing individu.

Budi hanya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan tertutup yang dilakukan tim penindakan KPK di wilayah Jawa Timur.

Sorotan Harta Kekayaan Bupati: Rp 20,3 Miliar, 20 Bidang Tanah, 18 Mobil.

Di tengah minimnya informasi kasus, perhatian publik justru mengarah pada profil kekayaan Gatut Sunu Wibowo. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir per 3 Maret 2026, total hartanya tercatat mencapai Rp 20.335.211.000.

Rincian kekayaan tersebut meliputi:

• 20 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Tulungagung, Trenggalek, Surabaya, hingga Tanah Laut (Kalimantan Selatan), dengan total nilai Rp 14.532.711.000.

• 18 unit kendaraan senilai Rp 3.470.500.000, di antaranya Toyota Alphard, Toyota Innova, Toyota Land Cruiser, serta sejumlah kendaraan lainnya.

• Harta bergerak lainnya sebesar Rp 1.740.000.000.

• Kas dan setara kas sebesar Rp 592.000.000.

Data LHKPN ini menjadi gambaran awal profil finansial pejabat publik, meski tidak serta-merta berkaitan langsung dengan perkara yang tengah diselidiki KPK.

Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari 16 orang yang diamankan. Dalam kurun waktu tersebut, penyidik akan melakukan gelar perkara guna memutuskan apakah pihak-pihak tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, juga membenarkan adanya OTT tersebut.

“Benar, yang bersangkutan (Bupati) diamankan dalam OTT,” ujarnya singkat.

Isu OTT ini telah beredar sejak Jumat siang. Situasi di Mapolres Tulungagung tampak tidak biasa dengan penjagaan superketat. Dua pintu gerbang utama ditutup rapat, sementara awak media tidak diizinkan memasuki area dalam.

Sejumlah kendaraan dengan pelat nomor “L” (wilayah Surabaya dan sekitarnya) terlihat keluar-masuk area Mapolres. Mobil-mobil tersebut juga terpantau hilir mudik di kawasan Pendopo Tulungagung sejak sore hari.

Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang dikonfirmasi memilih bungkam.

Kini, publik Tulungagung dan Jawa Timur menanti perkembangan lanjutan dari operasi ini. Apakah kasus ini akan berkembang lebih luas? Siapa saja pihak lain yang terlibat? Semua masih menjadi tanda tanya besar. (By/DON)

Editor: Joko Prasetyo

Jakarta— Wakil Bendahara Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Ade Jona Prasetyo, resmi mengambil formulir pendaftaran calon Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026–2029, Jumat (10/4/2026).

Langkah tersebut menandai awal kontestasi menuju Musyawarah Nasional (Munas) XVIII HIPMI yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026.

Jona menyatakan, pengambilan formulir ini menjadi titik awal komitmennya untuk mendorong peran strategis pengusaha muda dalam pembangunan nasional. Menurut dia, momentum pemilihan ketua umum bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan kesempatan memperkuat posisi HIPMI sebagai mitra strategis pemerintah.

“Pengusaha muda harus mengambil peran utama dalam mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Jona.

Secara profil, Jona merupakan pengusaha sekaligus politikus Partai Gerakan Indonesia Raya. Ia saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI Fraksi Gerindra dari daerah pemilihan Sumatera Utara I periode 2024–2029, serta Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara.

Sebelumnya, ia juga pernah memimpin BPD HIPMI Sumatera Utara pada periode 2021–2024. Dalam kontestasi politik nasional, Jona turut berperan sebagai ketua tim kampanye daerah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024.

Ia menilai, HIPMI ke depan perlu bertransformasi menjadi organisasi yang tidak hanya berfungsi sebagai wadah jejaring, tetapi juga sebagai ekosistem ekonomi yang mampu memperluas akses permodalan, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan daya saing pelaku usaha muda di tingkat nasional maupun global.

Sejumlah pihak menilai, kemunculan nama Jona menjadi salah satu indikator mulai menghangatnya bursa calon Ketua Umum HIPMI. Namun hingga saat ini, peta persaingan dinilai masih dinamis seiring belum seluruh kandidat menyatakan sikap secara terbuka.

Munas XVIII HIPMI diperkirakan akan menjadi momentum penting dalam menentukan arah organisasi pengusaha muda tersebut ke depan. (By/Red)