JAKARTA – Isu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bakal menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden tidak begitu saja dipercaya politisi sekaligus advokat Gede Pasek Suardika. Ia justru mencium adanya kemungkinan permainan politik (power game) di balik kemunculan rumor tersebut.

Pasek menilai, kemunculan nama Dasco dalam pusaran isu pergantian Wakil Presiden bukan sekadar gosip politik biasa. Ia menduga ada pihak-pihak yang sengaja mengembuskan rumor tersebut untuk mengganggu soliditas komunikasi politik yang selama ini terbangun di sekitar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Pasek, posisi Dasco saat ini justru sangat strategis. Ia berperan sebagai dinamisator sekaligus stabilisator komunikasi politik yang menjembatani berbagai kepentingan dan elemen politik di tengah pemerintahan.

Karena itu, mengangkat nama Dasco ke dalam spekulasi perebutan kursi Wakil Presiden dinilai berpotensi menggeser fokus publik, memunculkan kecurigaan antarkelompok politik, sekaligus mengganggu peran strategis yang sedang dijalankannya.

“ Saya yakin posisi Dasco saat ini sangat dibutuhkan sebagai dinamisator dan stabilitator komunikasi politik dengan posisinya yang sekarang. Jadi sia-sia saja melempar rumor ini karena tidak akan mampu dipercaya publik,” tulis Pasek, dikutip, pada Jumat (6/11/2026).

Pasek juga melihat adanya ironi dalam rumor tersebut. Jika memang terdapat pihak yang menginginkan perubahan posisi Wakil Presiden, mengapa justru nama Dasco yang dilempar ke tengah polemik?

Menurutnya, skenario semacam itu patut dicermati. Sebab, seseorang yang justru dibutuhkan untuk menjaga komunikasi politik dapat berubah menjadi sasaran spekulasi, kritik, bahkan pertarungan kepentingan politik.

Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terseret arus informasi politik yang belum jelas kebenarannya.

“Gosip politik memang selalu menarik tetapi perlu tarikan nafas sesaat sebelum percaya akan derasnya gosip yang beredar. Untuk yang ini saya belum percaya,” tegasnya.

Dasco Sebut Isu Cawapres sebagai Pengalihan Isu

AKAJSebelumnya, Dasco sendiri telah membantah kabar dirinya bakal menjadi calon Wakil Presiden menggantikan Gibran. Melalui akun Instagram @sufmi_dasco, Kamis (5/11/2026), Dasco bahkan menyebut kemunculan isu tersebut sebagai upaya mengalihkan perhatian publik dari persoalan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

“Ada upaya pengalihan isu dari hot isu penyadapan ilegal menjadi Dasco akan jadi cawapres. Ada upaya pengalihan isu. Saya pastikan itu hoax!!” tulis Dasco.

Pernyataan tersebut membuat rumor pergantian Wakil Presiden semakin menarik perhatian. Sebab, kemunculannya beriringan dengan mencuatnya perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.

Dalam draf informasi kasus tersebut, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso disebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada 3 November 2026.

Ketiganya diduga terlibat dalam penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk yang disebut berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto, sepanjang periode 2025–2026.

Dua isu ini kini bertemu dalam satu pusaran perhatian politik nasional: dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan spekulasi pergantian Wakil Presiden.

Bagi Pasek, masyarakat perlu lebih kritis membaca momentum kemunculan sebuah isu. Tidak semua rumor politik lahir secara alamiah. Dalam pertarungan kekuasaan, informasi juga bisa menjadi instrumen untuk menggeser perhatian, membangun persepsi, bahkan mengganggu keseimbangan politik.

Karena itu, ia memilih tidak mempercayai rumor Dasco menjadi Cawapres sebelum ada fakta dan dasar yang jelas.

Di tengah dinamika politik nasional, yang perlu diwaspadai bukan hanya siapa yang akan menduduki kursi kekuasaan, tetapi juga siapa yang memainkan narasi dan untuk kepentingan siapa.(By/Red)

JAKARTA – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Maklumat Matraman menyerukan pengembalian kedaulatan rakyat dan mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar kembali menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, bukan kepentingan elite politik maupun oligarki.

Seruan tersebut disampaikan melalui siaran pers bertajuk “Kembalikan Kedaulatan Rakyat, Wujudkan Pemerintahan yang Berpihak pada Rakyat” yang diterbitkan di Jakarta, 4 November 2026.

Dalam maklumat tersebut, Maklumat Matraman menilai situasi bangsa saat ini membutuhkan koreksi serius terhadap arah kebijakan pemerintah.

Mereka menyoroti meningkatnya beban kehidupan masyarakat dan sejumlah persoalan tata kelola pemerintahan yang dinilai membutuhkan pertanggungjawaban politik.

Salah satu tuntutan utama adalah penurunan harga kebutuhan pokok serta evaluasi kebijakan perpajakan yang dinilai membebani masyarakat. Pemerintah juga didesak memprioritaskan peningkatan daya beli, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan rakyat.

Selain persoalan ekonomi, Maklumat Matraman meminta penghentian sementara program Danantara dan Koperasi Desa Merah Putih selama belum memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang memadai.

Mereka juga menuntut pertanggungjawaban Presiden Prabowo atas berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya kasus keracunan yang menimpa anak-anak. Selain itu, pemerintah diminta bertanggung jawab terhadap dampak kesehatan akibat paparan asap dan karbon dari kebakaran hutan dan lahan.

Soroti Polri dan Dugaan Penyadapan Ilegal

Di bidang penegakan hukum dan kelembagaan negara, Maklumat Matraman mendesak Kapolri mengembalikan marwah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi yang profesional, netral, dan tidak menjadi alat kepentingan politik praktis maupun kekuasaan.

Mereka juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyadapan ilegal, termasuk menangkap dan mengadili pihak yang terbukti memberikan perintah.

Menurut mereka, pelanggaran terhadap hak privasi dan kebebasan warga negara tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum.

Dalam pernyataan yang lebih keras, Maklumat Matraman menyebut dugaan tindakan Listyo Sigit Prabowo dan pihak-pihak yang mereka sebut sebagai kelompoknya sebagai tindakan subversif atau makar. Mereka mendesak agar dugaan tersebut ditindaklanjuti melalui proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Maklumat tersebut juga memuat tuntutan agar pemerintah membersihkan orang-orang yang diasosiasikan dengan pemerintahan Joko Widodo dari kabinet, Polri, TNI, KPK, kejaksaan, lembaga negara lainnya, hingga jajaran komisaris BUMN.

Desak Pemulihan Kedaulatan Rakyat

Lebih jauh, Maklumat Matraman menyerukan pemulihan jati diri bangsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.

Mereka menginginkan penyelenggaraan pemerintahan yang adil, bersih, bermartabat, serta mampu menjamin kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat.

Maklumat tersebut ditutup dengan peringatan politik kepada pemerintah agar seluruh tuntutan segera ditindaklanjuti. Jika tidak, mereka mengangkat opsi pemilu ulang sebagai seruan politik yang dicantumkan dalam pernyataan tersebut.

“Kedaulatan berada di tangan rakyat. Ayo Bung rebut kembali,” demikian seruan penutup Maklumat Matraman.

Siaran pers tersebut mencantumkan lima nama sebagai pihak yang menyatakan sikap, yakni Edysa Girsang (eks Kertanegara, Front Jakarta), Bambang Sri Pujo (Unkris), Josh Napitupulu (eks Trisakti), Togi (eks Trisakti), serta Toni Chenimo (eks Tunas Patria, Front Kota, Volksfront).

Pernyataan ini menjadi bentuk kritik politik yang disampaikan kelompok tersebut terhadap arah pemerintahan dan sejumlah kebijakan negara. Tuntutan-tuntutan yang disampaikan masih merupakan sikap politik Maklumat Matraman dan memerlukan pengujian serta tindak lanjut melalui mekanisme hukum dan konstitusional yang berlaku.(By/Red)

YOGYAKARTA – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) ke-5 menjadi momentum penting bagi seluruh keluarga besar PKN, khususnya jajaran Pimpinan Daerah (Pimda) DIY, untuk memperkuat persatuan, soliditas, dan keharmonisan dalam menjalankan roda organisasi.

Sekretaris Pimda PKN DIY, Atika Maulida, menyampaikan harapannya agar PKN DIY ke depan semakin solid, kuat, dan kokoh. Baginya, kekuatan organisasi bukan semata-mata terletak pada struktur kepengurusan, melainkan juga pada komunikasi, rasa saling percaya, dan kebersamaan seluruh kader.

Bersama Ketua Pimda PKN DIY, Agus Setia Budi, Atika berkomitmen untuk terus membangun dan memperkuat struktur organisasi PKN DIY agar semakin tangguh.

Ia berharap seluruh jajaran pengurus mampu menjaga kesatuan langkah sehingga organisasi tidak mudah goyah ketika menghadapi berbagai tantangan, layaknya sebuah bangunan kokoh yang tetap berdiri meskipun diterpa badai.

Di lingkungan keluarga besar PKN DIY, Atika Maulida kini menjadi sosok yang lekat dengan sebutan figur seorang ibu. Sosok yang diharapkan mampu merangkul, mengayomi, menjaga komunikasi, serta membangun kedekatan antarkader. Sementara itu, Agus Setia Budi sebagai Ketua Pimda menjadi figur ayah yang memberikan arahan, wejangan, dan penguatan bagi seluruh keluarga besar PKN DIY.

Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi. Sebagai seorang ibu, Atika berupaya menjaga komunikasi dengan seluruh jajaran pengurus sekaligus membangun koordinasi yang baik dengan Ketua Pimda.

Sementara itu, komunikasi dan sinergi dengan Agus Setia Budi menjadi bagian penting dalam menjaga arah kepemimpinan dan memperkokoh fondasi organisasi.

Filosofi ibu dan ayah ini menjadi gambaran bahwa sebuah organisasi membutuhkan lebih dari sekadar kepemimpinan struktural.

Dibutuhkan kasih sayang, ketegasan, komunikasi, kebijaksanaan, serta kesediaan untuk saling mendengarkan.

Atika berharap kepengurusan Pimda PKN DIY saat ini dapat menjadi keluarga besar yang sesungguhnya. Tidak mudah terpecah oleh perbedaan, tidak saling melemahkan ketika menghadapi persoalan, tetapi justru semakin erat ketika tantangan datang.

“Harapan kami, PKN DIY semakin solid, semakin rukun, dan semakin kokoh. Kita harus menjaga komunikasi, saling menguatkan, dan berjalan bersama. Jangan sampai ketika badai datang, kita justru terpecah. Sebaliknya, jadikan setiap tantangan sebagai alasan untuk semakin kuat,” menjadi pesan yang menggambarkan semangat kebersamaan tersebut.

Memasuki usia ke-5, PKN DIY diharapkan mampu menjadikan momentum ini sebagai awal penguatan organisasi yang lebih matang.

Dengan sinergi antara Ketua Pimda, Sekretaris, seluruh Pimcab, dan jajaran kader di setiap kabupaten/kota, PKN DIY diharapkan semakin solid dalam menjalankan amanah organisasi.

Pada akhirnya, organisasi yang kuat bukanlah organisasi tanpa masalah, melainkan organisasi yang mampu menyelesaikan setiap persoalan melalui komunikasi, kebersamaan, dan persaudaraan.

Karena PKN DIY bukan sekadar struktur kepengurusan, melainkan sebuah keluarga besar.

Ada ayah yang mengarahkan, ada ibu yang merangkul, dan ada seluruh kader yang bersama-sama menjaga rumah perjuangan agar tetap berdiri kokoh menghadapi badai apa pun.(By/Red)