BLITAR – Polemik unggahan konten kreator di media sosial yang menyoroti penyaluran dana hibah bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Blitar mendapat perhatian Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI).

Organisasi yang dipimpin Jaka Prasetya tersebut menggelar diskusi untuk menyikapi perkembangan polemik yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.

Pembahasan tidak hanya berkaitan dengan persoalan dana hibah, tetapi juga konten yang dinilai menyinggung sosok pendakwah kondang di Kabupaten Blitar. Diskusi berlangsung di salah satu rumah makan di kawasan Mboro, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, pada Sabtu (31/10).

Ketua GPI Jaka Prasetya mengatakan, pihaknya mencermati perkembangan polemik yang awalnya berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran dana hibah pemerintah daerah.

Namun, menurut dia, perdebatan tersebut kemudian berkembang hingga menyentuh persoalan kehormatan pribadi seorang pendakwah.

“Kami hanya menyikapi serangan terhadap pendakwah. Bagi kami, seorang pendakwah merupakan bagian dari perjuangan meneruskan ajaran Nabi dan agama Islam,” ujar Jaka seusai diskusi.

Menurutnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk persoalan penyaluran dana hibah, merupakan hal yang dapat disampaikan dalam ruang demokrasi.

Namun, ia berharap penyampaian kritik tetap memperhatikan etika dan tidak berkembang menjadi serangan personal yang berpotensi memicu ketegangan di masyarakat.

Jaka juga menyoroti penggunaan sejumlah istilah dalam konten yang beredar. Ia menilai terdapat ungkapan yang berpotensi merendahkan martabat seseorang, terlebih jika ditujukan kepada tokoh agama.

Meski demikian, Jaka mengakui belum melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap keseluruhan video yang beredar, termasuk memastikan keaslian konten maupun kemungkinan adanya penyuntingan atau penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI).

“Kami kurang begitu memahami potongan-potongan video tersebut. Untuk memastikan apakah video itu asli, hasil editan, atau menggunakan AI, tentu ada pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian,” jelasnya.

GPI Buka Kemungkinan Langkah Hukum

Selain menyampaikan sikap terhadap konten yang beredar, GPI juga menyinggung kemungkinan langkah hukum terhadap konten kreator yang bersangkutan.

Jaka berpendapat, persoalan tersebut perlu dikaji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga menyinggung kemungkinan penerapan hukum Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang melakukan dugaan tindak pidana di luar negeri.

Namun, ia mengakui bahwa langkah hukum harus mempertimbangkan ketentuan hukum acara, termasuk pihak yang memiliki kedudukan sebagai korban dalam pengaduan.

“Kalau berdasarkan hukum acara, laporan pengaduan harus dilakukan oleh pihak yang menjadi korban. Pihak lain tidak bisa serta-merta menggantikan,” katanya.

Meski demikian, GPI menyatakan masih mempertimbangkan langkah lain melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait apabila pihak yang merasa dirugikan tidak mengambil langkah pelaporan secara langsung.

Jaka menegaskan, diskusi tersebut merupakan inisiatif internal GPI. Ia mengaku tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan pendakwah yang menjadi sorotan dalam polemik tersebut.

Menurutnya, kedekatan dengan pendakwah itu sejak sekitar 2017 menjadi salah satu alasan pihaknya merasa terpanggil untuk menyampaikan sikap.

“Kami murni terpanggil. Tidak ada pihak lain yang menyuruh atau mengompori kami untuk melakukan gerakan ini,” tegasnya.

Dalam diskusi tersebut, Jaka juga menyampaikan pandangannya mengenai awal mula pengajuan dana hibah yang menjadi pemicu polemik.

Ia mengaku tidak mengetahui secara langsung proses awal pengajuan proposal maupun pihak yang pertama kali menginisiasi permohonan dana tersebut.

Menurut pandangannya, kemungkinan terdapat pihak lain yang mendorong pengajuan dana hibah untuk pembangunan fasilitas keagamaan. Ia menduga pengajuan tersebut belum tentu berasal dari inisiatif langsung pendakwah yang menjadi sorotan.

“Kalau membangun tempat religi seperti itu, saya yakin kemampuan beliau ada. Menurut perasaan saya, kemungkinan ini bukan keinginan beliau secara langsung, tetapi ada pihak-pihak lain yang ingin mencari perhatian di hadapan beliau,” ungkap Jaka.

Ia menambahkan, secara administrasi disebut terdapat proposal yang diajukan oleh pihak terkait. Namun, ia menilai pemahaman mengenai mekanisme pemerintahan dan konsekuensi pengajuan dana hibah perlu menjadi perhatian.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Jaka. Hingga kini, belum ada keterangan maupun bukti yang disampaikan dalam diskusi tersebut untuk memastikan siapa pihak yang pertama kali menginisiasi pengajuan dana hibah.

Saat ditanya apakah polemik dana hibah tersebut berkaitan dengan kompensasi atau kepentingan politik tertentu, Jaka memilih tidak memberikan penilaian lebih jauh.

“Kami tidak berbicara politik,” ujarnya.

Polemik ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dana hibah yang bersumber dari anggaran publik.

Proses pengajuan, verifikasi, penetapan penerima hingga realisasi anggaran perlu mengacu pada ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Di sisi lain, perbedaan pandangan yang berkembang di media sosial diharapkan tidak mengaburkan substansi persoalan maupun memicu konflik di tengah masyarakat.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

JAKARTA – Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengembalikan hak-hak keuangan daerah, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH). Sebab, dana tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Ketua Umum PKN, I Gede Pasek Suardika menegaskan, upaya menahan dan memusatkan hak keuangan daerah di pemerintah pusat berpotensi melemahkan pelaksanaan otonomi daerah.

Seharusnya tugas pemerintah pusat memastikan pembagian kewenangan dan pemenuhan hak keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kekhawatiran pemerintah pusat mengenai penggunaan anggaran daerah yang tidak optimal maupun potensi penyimpangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menarik kewenangan keuangan daerah secara berlebihan,” ujar Pasek.

Pasek menegaskan, pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan melakukan pengawasan melalui perangkat hukum dan mekanisme yang berlaku.

Selain itu, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam pengelolaan anggaran.

Untuk itu, PKN mendesak pemerintah pusat segera memenuhi hak daerah atas DBH dan dana lainnya yang menjadi bagian dari kewenangan daerah.

“Kembalikan semua hak anggaran milik daerah dan jangan semua dikangkangi oleh pusat,” tegas Pasek.

Pasek mengingatkan, pemusatan anggaran yang tidak mempertimbangkan kebutuhan daerah dapat memicu ketidakpuasan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada solidaritas nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” terangnya.

Sementara itu, Pasek juga menilai pelaksanaan otonomi daerah sebagai salah satu hasil penting reformasi perlu diperkuat kembali. Sebab, dalam pemerintahan saat ini terdapat kecenderungan sentralisasi yang dinilai mengurangi ruang bagi daerah untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kewenangan pemerintah pusat harus dijalankan sesuai pembagian urusan yang telah diatur dalam konstitusi dan undang-undang. Sementara itu, pemerintah daerah perlu memperoleh ruang yang memadai untuk mengembangkan potensi dan karakteristik wilayahnya,” ungkapnya.

Pasek juga mengkritik anggapan bahwa otonomi daerah berpotensi melahirkan raja-raja kecil.

Menurut Pasek, persoalan penyalahgunaan kewenangan seharusnya ditangani melalui pengawasan dan penegakan hukum, bukan dengan menjadikan sentralisasi sebagai solusi utama.

Sebab, pemusatan kekuasaan justru berisiko memperbesar konsentrasi kewenangan apabila tidak diimbangi mekanisme pengawasan yang efektif.

“Bagi PKN, penguatan otonomi daerah harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi anggaran, dan akuntabilitas penggunaan keuangan publik,” terang Pasek.

Pasek menegaskan, pemerintah daerah memiliki posisi strategis. Karena lebih dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan pelayanan di wilayahnya.

Maka, pembiayaan pelayanan dasar dan pembangunan daerah, perlu didukung dengan distribusi anggaran yang memadai. Pemerintah pusat diharapkan memperkuat sistem supervisi agar pengelolaan keuangan daerah semakin berkualitas, bukan semata-mata menarik kendali anggaran ke tingkat pusat.

“Pemerintah daerah itu perlu diberikan keleluasaan untuk merancang pembangunan sesuai karakteristik sosial, ekonomi, dan kebudayaan masing-masing, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan,” tutupnya. (By/Red)

BLITAR – Komisi III DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama perwakilan media untuk membahas keluhan terkait rendahnya alokasi anggaran kerja sama publikasi media dengan pemerintah daerah.

Dalam hearing tersebut, kalangan media mengusulkan agar anggaran publikasi pada APBD 2027 ditingkatkan menjadi Rp 1,5 miliar.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto, tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi III Aryo Nugroho, anggota Komisi III, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Blitar.

Dalam pertemuan itu, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Blitar, Prawoto Sadewo, menyampaikan aspirasi agar pemerintah daerah menambah alokasi anggaran publikasi media pada tahun anggaran 2027.

Usulan tersebut disampaikan menyusul penurunan anggaran kerja sama publikasi yang dinilai berdampak terhadap kesempatan media menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Aryo Nugroho, mengatakan pihaknya memahami keluhan yang disampaikan para wartawan dan pengelola media. Menurutnya, anggaran publikasi yang saat ini dibahas untuk 2027 berada di kisaran Rp 500 juta, jauh menurun dibandingkan alokasi pada 2025.

“Teman-teman media menyampaikan aspirasi bahwa anggaran terkait publikasi media pada 2027 mengalami penurunan yang signifikan. Per tahun hanya kisaran kurang lebih Rp 500 juta,” ujar Aryo seusai hearing.

Aryo menyebut, dalam hearing tersebut, kalangan media mengusulkan agar anggaran publikasi ditingkatkan menjadi Rp 1,5 miliar. Usulan itu akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam proses penyusunan APBD 2027.

Ia menjelaskan, kondisi keuangan daerah menjadi salah satu tantangan dalam pembahasan anggaran. Hal itu berkaitan dengan penurunan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang turut memengaruhi kemampuan fiskal Kabupaten Blitar.

Meski demikian, Aryo menegaskan pembahasan anggaran 2027 belum final. Karena itu, pihaknya akan membawa aspirasi media tersebut ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami yang duduk di Banggar dan TAPD untuk menyampaikan aspirasi ini dalam rapat pembahasan. Kami akan mendorong agar dilakukan penghitungan kembali apakah nilai yang dipasang sekarang, sekitar Rp 500 juta, sudah cukup memadai,” katanya.

Aryo juga menyoroti jumlah media yang selama ini menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Blitar. Berdasarkan penjelasannya, terdapat sekitar 122 media yang biasanya bermitra dengan pemerintah daerah.

Dengan jumlah tersebut, ia menilai besaran anggaran yang tersedia perlu dikaji kembali agar lebih proporsional dengan kebutuhan kerja sama publikasi.

“Kami dari legislatif juga pasti akan memperjuangkan teman-teman wartawan. Walaupun kita tahu APBD turun, nanti bisa dikaji pos-pos mana yang memungkinkan untuk digeser atau disesuaikan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Blitar menyatakan usulan penambahan anggaran publikasi media menjadi Rp 1,5 miliar akan disampaikan kepada Ketua TAPD untuk menjadi bahan pembahasan.

Ia menegaskan, besaran anggaran yang nantinya ditetapkan belum dapat dipastikan karena proses penyusunan APBD 2027 masih berjalan.

“Sekali lagi kita belum bisa Berasumsi itu tadi sudah menjadi masukan, nanti akan saya sampaikan kepada Ketua TAPD.  adaAnggota Komisi III yang di Banggar juga sudah menyampaikan bahwa ini akan dibahas,” ujarnya usai kegiatan kepada awak media.

Menurutnya, besaran akhir anggaran publikasi masih harus melalui tahapan pembahasan dan verifikasi bersama DPRD. Karena itu, usulan yang disampaikan kalangan media belum dapat dipastikan akan disetujui sesuai nominal yang diminta.

Ia juga menjelaskan bahwa pengalokasian anggaran harus mempertimbangkan ketentuan serta tahapan penyusunan anggaran yang berlaku.

Hearing tersebut menjadi ruang bagi kalangan media untuk menyampaikan aspirasi terkait keberlanjutan kerja sama publikasi dengan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Selanjutnya, usulan penambahan anggaran menjadi Rp 1,5 miliar masih menunggu pembahasan lebih lanjut antara Banggar DPRD dan TAPD dalam proses penyusunan APBD 2027.(JK/Red)