AJT Kritik Rancangan Perda Pajak Daerah: Perubahan Retribusi Parkir Dinilai Minim Pertimbangan untuk Masyarakat

TULUNGAGUNG, – Aliansi Jurnalis Tulungagung (AJT) menegaskan sikap kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranraperd) terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya mengenai perubahan retribusi parkir di tepi jalan umum dari sistem non-langganan menuju berlangganan.

AJT menilai langkah tersebut hanya berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung, tanpa memperhatikan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat.

Ketua AJT, Catur Santoso, memberikan beberapa masukan penting jika perubahan kebijakan parkir berlangganan tetap dilaksanakan.

“Pastikan pelayanan yang diberikan berkualitas, dengan peningkatan keamanan, fasilitas parkir yang memadai, dan kemudahan akses,” ungkapnya, Sabtu (19/4/2025).

Ia menekankan pentingnya transparansi dan sosialisasi yang efektif mengenai kebijakan baru tersebut.

“Masyarakat perlu diberi informasi yang jelas tentang tarif, cara pembayaran, dan manfaat yang diharapkan dari kebijakan ini,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti isu keadilan dalam penerapan kebijakan parkir berlangganan.

“Kebijakan ini harus adil untuk semua lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah dan memiliki keterbatasan mobilitas,” tegasnya.

Selain itu, ia merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk mempertimbangkan pengembangan alternatif transportasi umum yang efisien dan terjangkau.

“Masyarakat perlu memiliki pilihan lain selain kendaraan pribadi untuk mengurangi ketergantungan pada parkir,” cetusnya.

AJT juga menyerukan perlunya pengawasan ketat terhadap petugas parkir, serta penertiban praktik pungutan liar yang sering terjadi.

“Penting untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan parkir berlangganan ini terhadap masyarakat dan ekonomi lokal, serta siap untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan,” pungkasnya.

Dengan berbagai pertimbangan ini, AJT berharap pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan parkir berlangganan yang lebih adil, efektif, dan minim dampak negatif bagi warga Tulungagung. (DON-red)

Editor: Joko Prasetyo