Bukti Baru Diburu; Usai OTT, KPK Obok-obok Kantor Bupati Tulungagung

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada pekan ini. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik untuk melengkapi alat bukti pascaoperasi tangkap tangan (OTT) yang digelar sebelumnya.

“Benar, pekan ini penyidik melakukan kegiatan penggeledahan secara bertahap di wilayah Tulungagung,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 April.

Budi belum merinci titik-titik lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan. Ia memastikan, perkembangan hasil kegiatan tersebut akan disampaikan secara berkala kepada publik.

“Kami akan terus memperbarui perkembangan dan hasil penggeledahannya,” tegasnya.

Menurut Budi, penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

“Penggeledahan di beberapa lokasi ini dibutuhkan penyidik untuk mencari bukti-bukti tambahan yang diperlukan dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di wilayah Kabupaten Tulungagung ini,” jelasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, sebagai tersangka bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Penetapan tersebut merupakan tindak lanjut dari OTT yang dilakukan pada Jumat malam, 10 April.

Dalam perkara ini, Gatut diduga menerima uang sebesar Rp2,7 miliar dari hasil pemerasan terhadap sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD). Jumlah tersebut disebut baru sebagian dari total permintaan yang mencapai Rp5 miliar.

Modus yang digunakan diduga dengan memaksa para pejabat OPD yang telah dilantik untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal dan tanpa salinan. Surat tersebut kemudian diduga menjadi alat kontrol untuk menekan para pejabat agar tetap loyal dan mengikuti perintah.

Pejabat yang tidak patuh disebut berisiko dicopot dari jabatan hingga status aparatur sipil negara (ASN).

Dana hasil dugaan pemerasan itu digunakan untuk berbagai keperluan pribadi, mulai dari pembelian barang seperti sepatu, biaya pengobatan, jamuan makan, hingga pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada sejumlah pihak di lingkungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Saat ini, Gatut Sunu Wibowo dan Dwi Yoga Ambal telah ditahan di Rumah Tahanan KPK. Keduanya disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (By/Red)

Editor: Joko Prasetyo