Opini
Dana BOS Jatim Rp 4.089 Triliun Diadukan ke KPK, Kewenangan , Klasifikasi Swakelola dan Aliran Dipertanyakan
SURABAYA – Pengelolaan anggaran Hibah BOS Pendidikan SD dan SMP Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 senilai Rp4.089.159.160.000 atau sekitar Rp4,089 triliun menjadi sorotan.
Menurut sumber A1 dari aktivis di Tulungagung, persoalan ini telah diadukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi hingga informasi diperoleh, belum ada tindak lanjut yang diketahui oleh sumber tersebut.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), tercatat alokasi BOS SD sebesar Rp2,649 triliun (Kode RUP 24985720) dan BOS SMP sebesar Rp1,439 triliun (Kode RUP 24985754).
Keduanya ditampilkan sebagai paket Swakelola Tipe I, dengan Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara, volume masing-masing satu paket, dan lokasi pekerjaan di Jalan Gentengkali 33, Surabaya.
Persoalan kewenangan menjadi salah satu titik penting investigasi
Berdasarkan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, pengelolaan pendidikan dasar merupakan kewenangan kabupaten/kota, sedangkan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan provinsi.
Memang, Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 memberikan dasar bagi provinsi untuk menganggarkan hibah BOS bagi SD dan SMP. Namun, kewenangan menganggarkan hibah tidak serta-merta berarti mengambil alih kewenangan pengelolaan pendidikan dasar.
Pertanyaan berikutnya, apakah seluruh penerima memang sesuai kategori yang diperbolehkan?
Mengapa nomenklatur paket mencantumkan Bidang PK-PLK, sementara uraian paket menyebut hibah BOS SD dan SMP?
Apakah penerimanya sekolah khusus, sekolah reguler negeri, atau swasta?
Di mana daftar penerima dan dasar penetapan alokasinya?
Klasifikasi Anggaran Juga Patut Diperiksa
Mengapa hibah BOS berupa transfer uang dicatat sebagai Swakelola Tipe I, padahal FAQ resmi SiRUP LKPP mengategorikan hibah transfer uang yang tidak melalui proses pengadaan sebagai non-pengadaan?
Mengapa masing-masing anggaran triliunan rupiah hanya dicatat dalam satu paket?
Lebih jauh, bagaimana aliran dan pertanggungjawaban dananya?
Pada 2021, penyaluran BOS dilakukan langsung dari RKUN ke rekening sekolah melalui KPPN. Lantas, bagaimana pencatatan penerimaan, pengesahan belanja, rekonsiliasi, dan pertanggungjawabannya dalam administrasi APBD Provinsi Jawa Timur? Apakah seluruh pagu dapat direkonsiliasi dengan jumlah sekolah, peserta didik, dana yang disalurkan, realisasi penggunaan, serta sisa dana?
Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 juga mengatur NPHD, kewajiban pelaporan, pengawasan, dan tanggung jawab pejabat pengelola dana BOS.
Karena itu, dokumen DPA, NPHD, daftar penerima, RKAS, bukti penyaluran, SP2B, laporan realisasi, serta hasil pemeriksaan BPK menjadi penting untuk dibuka.
Jika benar telah diadukan kepada KPK, sudah sejauh mana penanganannya?
Publik juga berhak mengetahui apakah persoalan ini telah diregistrasi, ditelaah, atau ditindaklanjuti.
Rp4,089 triliun bukan angka kecil. Yang harus dijelaskan bukan hanya berapa uang dianggarkan, tetapi siapa yang berwenang, siapa penerimanya, bagaimana klasifikasinya, ke mana dana disalurkan, dan siapa yang bertanggung jawab.
Uang Pendidikan adalah amanah publik jangan biarkan triliunan rupiah hanya menjadi angka dalam dokumen tanpa pertanggungjawaban yang terbuka.
Oleh : Ahmad Dardiri Syafi’i, Aktivis dan Pengamat Kebijakan Publik