Hukum

GPI Bawa Polemik Gus Iqdam ke Istana hingga Mabes Polri, Jaka Prasetya Desak Kepastian Penegakan Hukum

Published

on

BLITAR – Polemik dugaan pencemaran nama baik yang menyeret nama pendakwah Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam memasuki babak baru. Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional dengan menyerahkan surat pengaduan kepada sejumlah lembaga negara di Jakarta, pada Senin (16/11).

Penyerahan surat dilakukan dalam satu rangkaian kunjungan yang menyasar Istana Presiden, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), DPR RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Panglima TNI, hingga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ketua GPI, Jaka Prasetya, mengatakan langkah tersebut merupakan upaya meminta perhatian lembaga negara sekaligus mengawal proses penegakan hukum terkait dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan konten media sosial seorang konten kreator perempuan yang disebut bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di Taiwan.

Menurutnya, surat kepada Presiden Prabowo Subianto disampaikan melalui Istana Presiden, sedangkan surat kepada Kapolri diserahkan melalui Mabes Polri. Adapun lembaga lainnya turut menerima surat dari GPI sebagai bagian dari penyampaian aspirasi dan pengawasan masyarakat terhadap proses hukum.

“Kami mendatangi Istana Presiden, Mabes Polri, kemudian menyampaikan kepada Ketua DPR RI, Komnas HAM, Panglima TNI, dan PBNU. Intinya, kami ingin melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum,” kata Jaka kepada wartawan, pada Rabu (18/11) malam.

Ia menjelaskan, penyampaian surat kepada sejumlah lembaga tersebut merupakan tindak lanjut dari agenda yang sebelumnya telah diumumkan GPI. Organisasi ingin memastikan persoalan yang berkembang di media sosial tidak berhenti sebagai polemik, tetapi mendapatkan kejelasan melalui mekanisme hukum.

Meskipun membawa persoalan tersebut ke sejumlah lembaga negara, Jaka menegaskan GPI bukan pihak yang secara langsung membuat laporan pidana terhadap konten kreator yang dipersoalkan.

Ia menyebut posisi organisasinya sebatas melakukan pengawasan terhadap proses penanganan perkara yang dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Menurut Jaka, kepolisian perlu menjalankan tahapan hukum dengan memeriksa pihak yang mengaku menjadi korban, meminta keterangan saksi, serta mengumpulkan alat bukti sebelum menentukan kelanjutan perkara.

Pihaknya juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, penyidik kepolisian telah mengirimkan surat pemanggilan kepada pihak yang diduga membuat konten tersebut.

Namun, ia tidak menyebutkan nomor laporan polisi, identitas pelapor, satuan penyidik yang menangani perkara, maupun dokumen resmi yang dapat memastikan tahapan penanganan kasus tersebut.

Karena itu, informasi mengenai pemanggilan tersebut masih memerlukan konfirmasi langsung dari kepolisian.

“Kalau memang ada pihak yang merasa dirugikan dan sudah membuat laporan resmi, tentu prosesnya harus berjalan sesuai hukum acara. Penyidik harus meminta keterangan korban, memeriksa saksi-saksi, serta mengumpulkan alat bukti,” ujarnya.

Keberadaan Konten Kreator di Taiwan Jadi Sorotan

Persoalan lain yang disoroti GPI adalah keberadaan konten kreator tersebut yang disebut berada di Taiwan sebagai pekerja migran Indonesia.

Ia berpandangan, keberadaan seseorang di luar negeri tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum Indonesia apabila yang bersangkutan masih berstatus warga negara Indonesia dan perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana.

Pun, ia juga menyinggung asas nasional aktif atau asas personalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam Pasal 8 KUHP, hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah NKRI dengan sejumlah persyaratan.

Penerapannya tidak otomatis, karena harus memperhatikan ketentuan mengenai jenis tindak pidana, ancaman pidana, dan apakah perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat perbuatan dilakukan.

Dengan demikian, keberadaan seseorang di Taiwan bukan satu-satunya faktor penentu. Penyidik tetap harus menguji unsur perbuatan, yurisdiksi, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Jaka berharap persoalan tersebut mendapatkan perhatian aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan kesan bahwa keberadaan seseorang di luar negeri menjadi penghalang proses hukum.

Ia bahkan menyebut kemungkinan kerja sama internasional apabila nantinya terdapat kebutuhan penegakan hukum lintas negara.

Namun, mekanisme seperti penerbitan Red Notice melalui Interpol maupun tindakan deportasi tidak dapat dilakukan secara otomatis. Seluruhnya harus memenuhi persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku.

GPI Beri Tenggat untuk Meminta Tindak Lanjut

Jaka mengatakan, ketika mendatangi Istana Presiden pada Senin (16/11), pihaknya memperoleh informasi bahwa perkembangan surat dapat ditanyakan kembali dalam waktu sekitar tiga hingga empat hari.

Hal serupa, menurut dia, juga disampaikan saat menyampaikan surat ke Mabes Polri. GPI disebut dapat meminta informasi perkembangan melalui surat maupun surat elektronik.

Ia menegaskan organisasinya akan terus memantau tindak lanjut pengaduan tersebut. Jika tidak mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan, GPI berencana kembali meminta penjelasan kepada lembaga-lembaga yang telah menerima surat.

“Kami akan kawal terus. Harapan kami, masyarakat juga bersabar karena perkara yang sifatnya delik aduan harus melalui prosedur hukum acara yang benar,” katanya.

Pernyataan tersebut menunjukkan GPI ingin menempatkan persoalan ini sebagai bagian dari pengawasan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Namun, pengawasan publik juga perlu dibedakan dari kewenangan penyidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana.

Pada akhirnya, penentuan unsur pidana, penetapan tersangka, hingga tindakan hukum lainnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, klarifikasi dari Gus Iqdam atau perwakilannya serta pihak konten kreator yang disebut dalam polemik ini diperlukan untuk memberikan gambaran yang berimbang.

Sebab, dalam perkara yang menyangkut dugaan pencemaran nama baik dan kehormatan seseorang, pernyataan organisasi, klaim pihak yang merasa dirugikan, maupun konten yang beredar di media sosial tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti kesalahan pidana.

Hingga berita ini disiarkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari kepolisian mengenai status dan perkembangan laporan tersebut, termasuk tanggapan pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.

Karena prinsip praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(JK/Red)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

Exit mobile version