Catatan Akhir Tahun Sonny Danaparamita: Ketika Gula Petani Tertahan, Pupuk Tak Sampai

PASURUAN — Menjelang akhir tahun, persoalan klasik sektor gula nasional kembali mengemuka. Produksi gula petani belum terserap secara optimal, sementara kebijakan impor masih terus berjalan. Kondisi ini menjadi cermin lemahnya konsistensi kebijakan pangan nasional yang seharusnya berpihak kepada petani.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPR RI Sonny T. Danaparamita saat melakukan kunjungan kerja ke Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Pasuruan.

Kunjungan ini tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan sebagai bentuk evaluasi langsung terhadap arah kebijakan gula nasional sepanjang tahun berjalan.

“Petani sudah berproduksi, tetapi gula mereka belum terserap maksimal. Di sisi lain, impor tetap berjalan. Ini ironi yang terus berulang dari tahun ke tahun,” ujar Sonny.

Menurut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu, persoalan gula nasional bukan semata-mata terletak pada kemampuan produksi, melainkan pada keberpihakan kebijakan.

Ketika impor lebih cepat masuk dibandingkan penyerapan hasil petani, maka semangat swasembada hanya berhenti sebagai jargon.

Tak hanya soal gula, Sonny juga menyoroti rendahnya serapan pupuk subsidi nasional sepanjang tahun ini.

Meski pemerintah telah menurunkan harga pupuk, manfaat kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan petani akibat lemahnya tata kelola distribusi dan pengawasan.

“Harga pupuk memang turun, tetapi serapannya rendah. Ini menandakan adanya persoalan serius dalam distribusi dan pengawasan. Jika dibiarkan, produktivitas pertanian akan terus terhambat,” tegasnya.

Dalam refleksi akhir tahun, Sonny mengingatkan kembali pesan ideologis Bung Karno tentang Marhaenisme, bahwa negara harus berdiri tegak di sisi kaum kecil petani, buruh, dan rakyat produsen bukan tunduk pada logika pasar semata. Bagi Bung Karno, keadilan sosial bukan sekadar slogan, melainkan keberpihakan nyata dalam kebijakan.

“Petani tebu adalah Marhaen masa kini. Jika hasil keringat mereka tidak dilindungi, maka negara telah menjauh dari cita-cita keadilan sosial,” ujarnya.

Ia menegaskan, tanpa keberanian politik untuk membenahi tata kelola pupuk, menata ulang kebijakan impor, serta memastikan hasil panen petani terserap secara adil, maka swasembada gula hanya akan menjadi ritual tahunan tanpa ruh ideologis. Di titik inilah negara diuji, hadir sebagai pelindung Marhaen, atau sekadar menjadi penonton atas ketimpangan yang terus berulang. (By/Red)