Darurat Independensi PB PMII Jadi Alat Kekuasaan, PC PMII Jakpus Desak Copot Sekjend dan Evaluasi Total Shofiyullah Cokro

Jakarta— Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta Pusat melayangkan kritik keras terhadap kepemimpinan Pengurus Besar (PB) PMII yang dinilai telah keluar dari prinsip independensi organisasi. Dalam pernyataan sikap yang dirilis pada Jumat (22/5), PC PMII Jakarta Pusat menyebut organisasi saat ini berada dalam kondisi “darurat independensi” akibat dugaan kedekatan elite PB PMII dengan kekuasaan politik.

PC PMII Jakarta Pusat menilai independensi organisatoris yang selama ini menjadi ruh perjuangan PMII sebagaimana tertuang dalam konstitusi organisasi dan Nilai Dasar Pergerakan (NDP), kini mulai terdegradasi oleh praktik politik pragmatis.

Menurut mereka, di tengah kader PMII di tingkat cabang dan komisariat yang terus bergerak menyuarakan penolakan terhadap komersialisasi pendidikan, mengkritisi Undang-Undang Cipta Kerja, hingga mengadvokasi berbagai persoalan ketidakadilan hukum, PB PMII justru dinilai sibuk melakukan manuver politik dan membangun kedekatan dengan lingkar kekuasaan.

Kritik paling tajam diarahkan pada penunjukan seorang kader partai politik yang disebut berasal dari Partai Gerindra sebagai Sekretaris Jenderal PB PMII. Langkah tersebut dinilai bertentangan dengan semangat independensi organisasi serta mencederai aturan AD/ART PMII yang melarang rangkap jabatan struktural dengan partai politik.

“Menjadikan kader partai sebagai Sekjen sama saja dengan menyerahkan ruang mesin organisasi kepada kepentingan politik praktis. PMII bukan underbouw partai, dan ruang PB PMII bukan balai lelang jabatan,” tulis PC PMII Jakarta Pusat dalam pernyataannya.

Atas dasar itu, PC PMII Jakarta Pusat menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan PB PMII dan mengajukan sejumlah tuntutan. Pertama, mereka meminta evaluasi total serta pertanggungjawaban Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyullah Cokro, yang dinilai gagal menjalankan mandat organisasi dan lemah dalam merespons isu-isu kerakyatan maupun keberlanjutan kaderisasi.

Kedua, mereka mendesak agar surat keputusan pengangkatan Sekretaris Jenderal PB PMII segera dicabut dan yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan tersebut. Penunjukan kader partai politik sebagai Sekjen dianggap cacat formil dan mencederai independensi organisatoris PMII.

Selain itu, PC PMII Jakarta Pusat juga meminta PB PMII menghentikan praktik politik elitis yang dinilai menjadikan organisasi sebagai alat tawar politik dan kepentingan kekuasaan. Mereka mendesak agar PMII kembali fokus menjadi organisasi perjuangan yang berpihak kepada rakyat.

Dalam pernyataan tersebut, PC PMII Jakarta Pusat juga memberikan ultimatum kepada PB PMII untuk merespons tuntutan mereka dalam waktu 1×24 jam. Jika tidak ada langkah konkret, mereka mengancam akan memboikot seluruh instruksi dari pusat dan membangun konsolidasi gerakan bersama cabang-cabang lain.

Pernyataan sikap itu ditutup dengan seruan perjuangan khas PMII: “Tangan terkepal dan maju ke muka! Dzikir, Fikir, Amal Sholeh!” (By/Red)