Harga Telur Anjlok, Peternak Blitar Bagi 1 Juta Telur Gratis dan Tuntut Perlindungan

BLITAR — Pemandangan tak biasa terlihat di depan Kantor Bupati Blitar, Kanigoro, pada Senin (1/6/2026). Di bawah terik matahari, ribuan warga rela mengantre panjang demi mendapatkan telur gratis. Dari kejauhan, suasana menyerupai pasar rakyat atau festival pangan murah.

Namun, di balik pembagian satu juta butir telur gratis, tersimpan suara protes yang lebih besar, jeritan peternak ayam petelur rakyat yang mengaku semakin terhimpit.

Aksi sosial bertajuk “Bagi-Bagi 1 Juta Telur” yang digelar peternak mikro kecil Blitar Raya itu bukan sekadar kegiatan berbagi kepada masyarakat.

Di saat warga pulang membawa telur, para peternak justru datang membawa keresahan tentang usaha mereka yang disebut sedang berada di ujung tanduk.

Ratusan peternak ayam petelur rakyat turun ke jalan dengan dua tuntutan utama, penegakan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur ayam dan penolakan investasi skala besar di sektor peternakan ayam petelur.

“Kami tinggalkan kandang bukan untuk jalan-jalan. Kami datang karena dapur kami terancam berhenti mengepul,” teriak seorang orator dari atas mobil komando, disambut sorak peserta aksi.

Kabupaten Blitar selama ini dikenal sebagai salah satu sentra telur nasional. Dari ribuan kandang peternak rakyat di wilayah tersebut, jutaan butir telur dipasok ke berbagai daerah di Indonesia.

Namun di tengah kontribusi besar itu, peternak merasa perlindungan terhadap keberlangsungan usaha mereka masih jauh dari harapan. Mereka menyoroti lemahnya implementasi HAP yang ditetapkan pemerintah.

Harga telur di tingkat peternak saat ini disebut hanya berada di kisaran Rp 21.000 per kilogram, angka yang dinilai jauh dari titik aman produksi.

Bagi peternak, persoalannya bukan semata harga turun, melainkan biaya produksi yang justru terus merangkak naik.

Harga jagung, konsentrat, hingga bahan baku pakan disebut terus mengalami kenaikan, membuat keuntungan usaha semakin menipis.

“Katanya ada aturan untuk melindungi peternak, tapi di lapangan kami tetap rugi setiap hari. HAP harus ditegakkan, jangan hanya jadi tulisan,” ujar salah satu peserta aksi.

Koordinator Aksi saat menyampaikan keterangan pers, (dok/JK).

Tolak Investor Besar, Khawatir Peternak Rakyat Tersingkir

Tak hanya menyoal harga telur, aksi tersebut juga menjadi panggung penolakan terhadap masuknya investasi skala besar di sektor peternakan ayam petelur.

Peternak mikro kecil secara terbuka menyuarakan kekhawatiran atas ekspansi perusahaan besar yang dinilai berpotensi menggerus ruang hidup usaha rakyat.

Mereka menilai persaingan antara peternak rakyat dan korporasi besar tidak berada pada posisi yang setara. Ketimpangan modal, kapasitas produksi, hingga akses pasar disebut dapat mempercepat tumbangnya peternakan skala kecil.

“Kami bukan anti investasi. Tapi jangan sampai peternak kecil mati di kandang sendiri. Kalau merugikan peternak rakyat, kami tolak investasi besar,” ujar salah satu peternak dalam aksi tersebut.

Sementara, Suyanto, peternak mikro kecil asal Blitar, mengatakan kondisi saat ini menjadi salah satu fase paling berat yang pernah dialami peternak rakyat. Menurut dia, hasil penjualan telur kini tak lagi sebanding dengan biaya operasional harian.

“Kalau terus seperti ini, banyak peternak kecil bisa berhenti. Yang kecil makin habis,” katanya.

Pemkab Blitar Janji Cari Solusi

Aspirasi peternak mendapat respons langsung dari Bupati Blitar Rijanto bersama Wakil Bupati Blitar Beky Hardiansah yang menemui massa aksi di depan kantor bupati.

Dalam dialog terbuka, Rijanto mengakui harga telur di kisaran Rp 21.000 per kilogram menjadi persoalan serius yang perlu segera dicarikan jalan keluar agar tidak mengancam keberlangsungan usaha peternak rakyat.

Pemerintah Kabupaten Blitar, kata dia, tengah menyiapkan sejumlah langkah penanganan. Salah satunya memperluas penyerapan telur melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, Pemkab juga berencana memanfaatkan jaringan Koperasi Merah Putih sebagai jalur distribusi telur rakyat agar pemasaran lebih luas dan harga lebih stabil.

Sementara terkait penolakan investasi skala besar, Rijanto menyatakan pemerintah daerah akan mengkaji ulang kebijakan perizinan usaha peternakan korporasi di wilayah Blitar.

Aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat keamanan. Namun pembagian satu juta butir telur gratis itu meninggalkan ironi yang sulit diabaikan, ketika peternak masih mampu berbagi kepada masyarakat.

Pada saat yang sama mereka sedang berjuang menyelamatkan kandang mereka sendiri dari ancaman gulung tikar. (JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo