Hari Nusantara 2025, Anas Urbaningrum Dorong Perubahan Haluan Maritim

Jakarta — Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, melontarkan kritik keras terhadap arah pembangunan nasional yang dinilainya gagal membaca geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan.

Ia menegaskan, Indonesia selama ini masih menjalankan politik pembangunan ala negara daratan, padahal secara historis, geografis, dan strategis, Indonesia adalah poros maritim dunia.

Pernyataan tersebut disampaikan Anas dalam momentum Hari Nusantara 2025, yang berakar pada Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 dokumen geopolitik monumental yang menegaskan laut, pulau, dan udara Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah kedaulatan.

“Indonesia adalah archipelagic state. Tapi pembangunan kita masih berpikir seperti negara kontinental. Ini bukan sekadar salah arah, ini kesalahan geopolitik,” tegas Anas, dikutip dari akun X pribadinya, Minggu (14/12/2025).

Menurut Anas, orientasi pembangunan yang terlalu mengeksploitasi daratan hutan, pegunungan, dan wilayah hulu tanpa perspektif maritim dan ekologis telah melahirkan krisis multidimensi, mulai dari kerusakan lingkungan, bencana berulang, hingga melemahnya daya tawar geopolitik Indonesia.

Banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, lanjut Anas, bukan semata bencana alam, melainkan alarm geopolitik atas kegagalan negara mengelola ruang hidup Nusantara secara utuh.

“Bencana itu akibat kebijakan. Ketika darat dieksploitasi dan laut diabaikan, alam akan menagih dengan cara paling kejam,” ujarnya.

Anas secara khusus menyoroti Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai jantung geopolitik Indonesia yang selama ini dinilai tidak dikelola secara serius sebagai instrumen kedaulatan dan kekuatan nasional.

ALKI I, II, dan III merupakan jalur vital perdagangan global sekaligus lalu lintas militer internasional.

Namun, menurut Anas, negara justru absen dalam membangun arsitektur keamanan maritim, industri maritim nasional, serta kekuatan logistik laut yang memadai.

“ALKI itu bukan sekadar jalur lalu lintas kapal asing. Itu urat nadi geopolitik dunia yang melintas di rumah kita. Tapi kita bertindak seolah-olah itu hanya halaman belakang,” kata Anas.

Dalam konteks kawasan Indo-Pasifik yang kian memanas akibat rivalitas Amerika Serikat dan China, Anas menilai posisi Indonesia sangat strategis, namun sekaligus berisiko jika tidak ditopang oleh visi maritim yang kuat dan berdaulat.

Laut Natuna Utara, jalur perdagangan energi global, serta posisi Indonesia di antara dua samudra besar menjadikan Indonesia sebagai aktor kunci, bukan sekadar penonton dalam percaturan geopolitik dunia.

“Tanpa strategi maritim yang berdaulat, Indonesia bisa tergelincir menjadi sekadar buffer zone atau wilayah lintasan kepentingan kekuatan besar,” tegasnya.

Anas juga mengingatkan, kegagalan mengonsolidasikan kekuatan laut mulai dari pelabuhan, galangan kapal, hingga ekonomi pesisir akan membuat Indonesia rapuh secara politik dan bergantung secara ekonomi.

Ia bahkan menyebut Indonesia telah kehilangan Doktrin Nusantara, yakni pandangan strategis yang memosisikan laut sebagai pemersatu, bukan pemisah; sebagai pusat kekuatan nasional, bukan sekadar pelengkap pembangunan darat.

“Menyia-nyiakan potensi negara kepulauan adalah kepandiran strategis. Ini harus diakhiri, atau Indonesia akan terus membayar mahal dari bencana ekologis hingga hilangnya pengaruh geopolitik,” tandasnya.

Menutup pernyataannya, Anas menyerukan perubahan haluan politik pembangunan nasional: dari darat ke laut, dari eksploitatif ke ekologis, serta dari reaktif ke strategis.

“Hari Nusantara bukan sekadar seremoni. Ini pengingat bahwa Indonesia hanya akan berdaulat dan sejahtera jika kembali pada jati dirinya sebagai bangsa maritim,” pungkasnya.

“Selamat Hari Nusantara, 13 Desember 2025.” (By/Red)