Hilirisasi Ekonomi: Menjaga Kedaulatan dan Keadilan Sosial

Jakarta — Politisi senior Partai Golkar, Ridwan Hisjam, menilai kebijakan hilirisasi perekonomian Indonesia tidak boleh dilepaskan dari akar peradaban bangsa. Tanpa pijakan ideologis yang kuat, hilirisasi berisiko sekadar menjadi agenda industrialisasi teknokratis yang minim dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Menurut Ridwan, sejak awal kemerdekaan, pengelolaan sumber daya alam telah ditegaskan dalam konstitusi sebagai instrumen untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam praktiknya, orientasi kebijakan ekonomi kerap bergeser dan lebih mengakomodasi kepentingan jangka pendek serta kelompok tertentu.

“Hilirisasi seharusnya menjadi alat kedaulatan ekonomi, bukan sekadar proyek bernilai besar yang manfaatnya tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat,” ujar Ridwan dalam keterangan tertulisnya.

Ia menegaskan, hilirisasi yang tidak berangkat dari nilai-nilai peradaban bangsa berpotensi melahirkan ketimpangan baru, khususnya di daerah penghasil sumber daya alam. Ridwan menyoroti masih terbatasnya keterlibatan masyarakat lokal dan pelaku UMKM dalam rantai industri hilir yang saat ini tengah dibangun pemerintah.

Menurutnya, menelusuri kembali peradaban bangsa berarti meneguhkan kembali Pancasila sebagai arah pembangunan ekonomi nasional. Prinsip keadilan sosial, kata Ridwan, harus menjadi indikator utama keberhasilan hilirisasi, bukan semata-mata peningkatan ekspor atau pertumbuhan industri.

“Pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan hanya akan memperlebar jurang sosial. Di sinilah negara harus hadir untuk memastikan hilirisasi memberikan nilai tambah bagi rakyat, bukan hanya bagi pemodal,” tegasnya.

Ridwan Hisjam merupakan politisi senior Partai Golkar dengan pengalaman panjang di parlemen. Ia telah lima periode menjabat sebagai anggota DPR RI dan aktif terlibat dalam perumusan berbagai kebijakan ekonomi nasional. Pengalaman tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh keberpihakan negara kepada rakyat.

Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi, memperluas transfer teknologi, serta memastikan industri hilir terintegrasi dengan ekonomi rakyat. Tanpa langkah-langkah tersebut, Ridwan mengingatkan, hilirisasi berpotensi kehilangan makna strategisnya sebagai instrumen transformasi ekonomi nasional.

Ridwan berharap, dengan menjadikan nilai-nilai peradaban bangsa sebagai pijakan utama, kebijakan hilirisasi dapat benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan. (Red)

Oleh: Ridwan Hisjam