JLS: Jalan Persatuan, Jalan Peradaban Yang Menertawakan Rivalitas Elektoral

Jakarta – Proyek Jalan Lintas Selatan (JLS) membuktikan satu hal penting di republik ini, pertarungan elektoral boleh saja sengit, tapi pembangunan tetap berjalan melampaui sekat rivalitas.

JLS adalah bukti konkret bahwa Indonesia hanya punya tiga arus besar nasionalisme: sipil–marhaenisme ala GmnI, militer, dan birokrasi.

Praktisi hukum dan politik Fredi Moses Ulemlem menilai, perjalanan JLS adalah cermin bagaimana representasi nasionalis berganti-ganti rezim namun tetap menyatu dalam pembangunan.

“Megawati lewat PDIP mewakili nasionalis sipil–marhaenis dengan memberi gagasan. SBY lewat Demokrat sebagai nasionalis militer-birokrasi memulai pekerjaan. Jokowi, juga PDIP, mempercepat dengan kerja nyata. Dan Prabowo hari ini sebagai representasi militer-birokrasi menargetkan penyelesaian. Inilah bukti pembangunan bisa melampaui rivalitas elektoral,” tegas Fredi Moses Ulemlem.

Dari Marhaenisme ke Birokrasi.

1. Megawati (2001–2004, PDIP) → Pemberi gagasan. PDIP melalui Megawati, yang berakar pada tradisi nasionalis sipil ala GmnI dan marhaenisme, memberi gagasan awal JLS. Pada fase ini, JLS masih berupa konsepsi ideologis: mengoreksi ketimpangan pembangunan utara–selatan Jawa.

2. SBY (2004–2014, Demokrat) → Memulai pengerjaan. Demokrat mewakili nasionalis militer-birokrasi. SBY memulai pembangunan JLS dalam kerangka birokrasi yang sistematis. Inilah fase birokrat bekerja—menyusun anggaran, menggerakkan proyek, meski dengan tempo lambat.

3. Jokowi (2014–2024, PDIP) → Mempercepat realisasi. Jokowi, sebagai Presiden dari PDIP, melanjutkan tradisi nasionalis sipil–marhaen. Dengan gaya “kerja sat set”, Jokowi mempercepat pembangunan JLS. Fase ini adalah pembuktian nyata PDIP sebagai representasi nasionalis sipil Marhaenisme yang mengedepankan keadilan sosial melalui percepatan kerja nyata.

4. Prabowo (2024–sekarang, Gerindra) → Menargetkan penyelesaian. Gerindra mengambil posisi nasionalis militer-birokrasi. Prabowo menargetkan penyelesaian JLS secara tuntas, dengan pendekatan birokratis–administratif yang ketat. Fokus utamanya adalah memastikan proyek ini selesai sebagai legacy pemerintahannya.

Bagi Fredi Moses Ulemlem, JLS adalah ironi politik elektoral. Sementara para elit saling bertarung di kotak suara, rakyat di selatan Jawa melihat jalan mereka akhirnya dibangun secara berkelanjutan.

“JLS ini seakan menertawakan rivalitas elektoral. Dari sipil sampai militer-birokrasi, semua akhirnya harus tunduk pada kebutuhan rakyat. Itulah wajah nasionalisme Indonesia yang sesungguhnya,” ungkap Fredi.

Pada akhirnya, JLS bukan sekadar beton dan aspal. Ia adalah jalan persatuan, sebuah laboratorium politik kebangsaan, tempat marhaenisme dan birokrasi militer saling silang, tapi tidak saling meniadakan. (By/Red)