MBG di Karangwaru Bobrok: Menu Tak Layak Diduga Akibat Permainan Mitra dan Kontrol Mandul

TULUNGAGUNG— Kritik keras terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat. KH. Imam Mawardi Ridlwan, Penasehat Asosiasi MBG Indonesia, angkat suara terkait masih ditemukannya menu MBG di bawah standar yang disajikan sejumlah mitra Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kok masih ada mitra MBG yang kurang profesional dalam menjalankan amanah program MBG,” ujar pria yang akrab disapa Abah Imam itu dengan nada lirih, kepada 90detik.com, Jumat (22/5/2026).

Abah Imam yang juga menjabat Sekretaris IPHI Jawa Timur menegaskan, amanah Presiden Prabowo Subianto sudah sangat jelas: seluruh mitra BGN wajib menghadirkan program MBG terbaik untuk rakyat. Namun di lapangan, fakta yang muncul justru memantik sorotan tajam publik.

Presiden Prabowo sendiri sebelumnya telah mengakui masih carut-marutnya tata kelola MBG. Dalam pidato rapat paripurna DPR/MPR di Senayan, Rabu (20/5/2026), ia menyebut pemerintah bahkan telah menutup lebih dari 3.000 dapur MBG bermasalah.

“Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur,” kata Prabowo.

Menurut Abah Imam, buruknya kualitas menu MBG bukan sekadar persoalan anak-anak tidak mau makan. Ia menilai masalah utamanya justru terletak pada lemahnya tata kelola program di internal pelaksana MBG.

Ia membeberkan sedikitnya lima persoalan utama yang disebut menjadi akar amburadulnya menu MBG di sejumlah daerah:

* Rantai pasokan terlalu panjang, membuat harga bahan baku membengkak sehingga kualitas makanan turun drastis.
* Diduga ada permainan harga, di mana oknum mitra mengondisikan pihak tertentu untuk menaikkan harga bahan baku secara sistematis dan sulit terlacak.
* Monopoli suplier bahan baku, karena semua pengadaan diarahkan hanya melalui UD, PT, atau koperasi milik mitra tertentu.
* Pengawasan lemah, mulai tingkat korcam, korwil hingga satgas pangan dinilai belum bekerja maksimal.
* Sanksi dianggap terlalu lunak, sebab pelanggaran hanya berujung pengembalian dana ketika ditemukan auditor atau inspektorat.

“Publik menunggu tindakan tegas, bukan sekadar pengembalian uang,” tegasnya.

Abah Imam juga mendesak BGN segera membuat standar anggaran MBG senilai Rp10 ribu yang jelas dan rinci agar tidak lagi menjadi celah permainan di lapangan.

“Minimal harus menghasilkan menu seperti contoh dari BGN. Bahan bakunya minimal harus seperti ini,” tandasnya.

Ia berharap pemerintah memperketat pengawasan dan memperbaiki sistem distribusi agar program unggulan Presiden Prabowo itu benar-benar menjadi solusi gizi nasional, bukan justru berubah menjadi polemik berkepanjangan. (DON/Red)