Kadis DKP2B PBD Resmi Tutup Bimtek Pusdalops 2025, Tegaskan Penguatan Komando Darurat Bencana

Sorong — Kepala Dinas DKP2B sekaligus Kasatpol PP Papua Barat Daya, Vicente Campana Baay, S.IP, mewakili Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos, resmi menutup Bimbingan Teknis (Bimtek) Pusdalops Penanggulangan Bencana terkait aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Rilys Panorama, Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, pada Kamis (04/12/25).

Dalam sambutannya, Vicente menegaskan pentingnya penguatan Pusdalops sebagai pusat kendali informasi kebencanaan yang menjadi fondasi utama dalam sistem komando darurat. Menurutnya, kecepatan dan akurasi informasi sangat menentukan berhasil atau tidaknya penanganan bencana di lapangan.

“Pusdalops adalah ujung tombak. Tanpa data yang cepat dan akurat, kita akan tertinggal dalam merespons situasi darurat. Bimtek ini menjadi bekal penting bagi para peserta agar mampu menjalankan tugas secara efisien,” ujar Vicente.

Ia menambahkan bahwa ilmu yang diperoleh peserta tidak boleh berhenti saat pelatihan saja, tetapi harus diterapkan secara nyata di wilayah kerja masing-masing. Vicente juga menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan dan memastikan sistem Pusdalops dapat bekerja nonstop 24 jam, baik pada fase pra-bencana, tanggap darurat, maupun pasca-bencana.

“Kita membutuhkan komitmen bersama untuk membangun ketangguhan daerah. Kolaborasi setiap pemangku kepentingan adalah kunci dalam menghadapi potensi bencana di Bumi Papua Barat Daya,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Penanggulangan Bencana Provinsi Papua Barat Daya, Joshua Homer, menjelaskan bahwa bimtek ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman dasar terkait tugas dan fungsi Pusdalops. Ia menilai pentingnya peningkatan SDM aparatur daerah karena masih terdapat daerah yang belum memiliki pusat operasi yang berfungsi optimal.

“Belum semua daerah di Papua Barat Daya memiliki Pusdalops yang lengkap. Bahkan di tingkat provinsi, sistem ini masih sedang kita bangun. Karena itu, peningkatan kapasitas melalui bimtek sangat dibutuhkan,” jelas Joshua

Pemateri bimtek, juga memberikan gambaran menarik bahwa Pusdalops berperan layaknya sebuah dapur yang mengolah informasi sebelum disajikan kepada publik secara sederhana dan mudah dipahami. Menurutnya, Pusdalops tidak hanya bekerja saat bencana terjadi, tetapi juga pada fase sebelum dan sesudahnya.

Pada tahap pra-bencana, Pusdalops melakukan konsolidasi data dan pelaporan. Sedangkan pada tahap tanggap darurat, personel terjun sebagai tenaga lapangan untuk mengkaji kebutuhan, menyiapkan data lapangan, hingga memastikan bantuan yang tepat diterima para pengungsi.

Ia menekankan pentingnya peran teknologi seperti drone, Jaringan Informasi Spasial (JIS), serta penggunaan platform seperti Google Earth untuk memetakan keterpaparan wilayah yang sulit dijangkau.

“Kalau kita tidak bisa menjangkau daerah tertentu karena keterbatasan, teknologi inilah yang membantu membaca situasi secara cepat. Dari situlah pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat,” jelas Ustad Lopini.

Bimtek ini menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, di antaranya:

• 2 narasumber dari Pusdalops BNPB Pusat dan
• 1 narasumber dari Pusdalops BPBD Papua Barat,
• Aktivis lingkungan,
• Serta ahli Jaringan Informasi Spasial dan drone.

Kehadiran para narasumber ini diharapkan memperluas wawasan peserta mengenai mekanisme penanganan bencana berbasis data dan teknologi mutakhir.

Joshua menambahkan bahwa penguatan SDM ini diharapkan melahirkan analis kebencanaan profesional yang mampu membantu daerah dalam mengekspos, mengelola, dan mendiseminasikan informasi bencana kepada publik serta stakeholder terkait. Sistem peringatan dini seperti yang dikeluarkan BMKG nantinya akan terhubung dengan Pusdalops dan diteruskan kepada masyarakat secara cepat dan akurat.

Dengan ditutupnya Bimtek Pusdalops 2025 ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyatakan komitmen penuh untuk memperkuat sistem komando darurat bencana, meningkatkan kesiapsiagaan daerah, dan memastikan bahwa seluruh aparatur memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola informasi kebencanaan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah konkret menuju pembangunan Provinsi Papua Barat Daya yang tangguh, responsif, dan siap menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang. (Tim/Red))