Keracunan Siswa di Tulungagung, LMP Desak Penghentian Sementara Total Program MBG

TULUNGAGUNG— Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang Tulungagung mendesak penghentian sementara program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Desakan ini disampaikan menyusul insiden keracunan yang dialami sejumlah siswa setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.

Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang Tulungagung, Hendri Dwiyanto, menegaskan bahwa penghentian sementara bukanlah bentuk penolakan kebijakan, melainkan langkah darurat untuk melindungi siswa.

“Sebelum ada kejelasan apa yang sebenarnya terjadi, sementara MBG harus dihentikan total. Jangan ada satu pun makanan dibagikan ke sekolah sebelum sistem ini dibenahi dari hulu ke hilir,” ujar Hendri dalam pernyataan resminya, pada Kamis (16/10).

Dalam pernyataannya, LMP menyampaikan tiga tuntutan utama yang harus dipenuhi sebelum program MBG dapat dijalankan kembali:

1. Transparansi Publik: LMP mendesak pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN), Bupati Tulungagung, serta jajaran dinas terkait, untuk memberikan klarifikasi dan permintaan maaf terbuka kepada publik.

2. Kejelasan Hukum: LMP meminta Kapolres Tulungagung untuk menyampaikan perkembangan penyelidikan, termasuk hasil uji laboratorium, untuk mengungkap penyebab pasti insiden keracunan.

3. Penyelidikan Legislatif: LMP mendorong DPRD Tulungagung untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki pelaksanaan program MBG secara menyeluruh.

“Jangan tunggu ada korban jiwa baru bergerak. Fungsi pengawasan legislatif harus dijalankan,” tegas Hendri.

LMP menilai insiden ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh sistem MBG, mulai dari proses pengadaan, pengolahan, hingga distribusi makanan.

Pihaknya juga mengkritik lemahnya pengawasan teknis dalam pelaksanaan program. Ia juga menekankan pentingnya standar penyajian gizi dan keberadaan ahli gizi bersertifikasi di setiap penyedia MBG.

“Kalau pemerintah tidak berani bertindak tegas pada penyedia yang abai, keracunan seperti ini akan terus berulang,” ujarnya.

LMP berkomitmen untuk mengawal proses investigasi dan mendampingi korban. Mereka menegaskan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah tindakan nyata dan perbaikan sistem yang konkret, bukan sekadar klarifikasi.

“Kami tidak butuh klarifikasi kosong. Kami ingin tindakan. Mulai dari penghentian sementara, penyelidikan tuntas, hingga reformasi total sistem MBG,” tutup Hendri.

Insiden keracunan ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat pada program yang menyentuh hajat hidup banyak orang, terutama ketika yang menjadi sasaran adalah anak-anak sekolah. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo