Manokwari— Persiapan pengamanan VVIP bergerak cepat di Kota Manokwari menjelang kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, B.Sc., bersama Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka.

Kesiapan tersebut diwujudkan melalui Apel Gelar Pasukan Pengamanan VVIP yang dipimpin langsung oleh Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, bertempat di Lapangan Makodam XVIII/Kasuari, Manokwari, Papua Barat, Senin (3/11).

Dalam arahannya, Pangdam menegaskan bahwa kesigapan penuh adalah kunci bagi seluruh prajurit dan aparat gabungan dalam menjamin keamanan dan kelancaran kunjungan kenegaraan tersebut.

“Situasi seperti ini sangat membutuhkan kesigapan dari seluruh personel. Kesiapan kita adalah bentuk komitmen TNI-Polri bersama unsur terkait dalam menjaga stabilitas keamanan selama kegiatan penting ini berlangsung,” ujar Pangdam dengan tegas.

Pada kesempatan ini, ia menjelaskan bahwa rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden akan berlangsung selama dua hari, dengan pembagian tugas pengamanan yang lebih kompleks karena terdapat dua agenda terpisah antara Wapres dan Ibu Selvi Gibran.

“Kegiatan kita besok sudah akan dimulai. Akan ada dua rangkaian kegiatan, yaitu kegiatan Bapak Wakil Presiden dan kegiatan Ibu, sehingga terdapat dua objek utama di wilayah Manokwari yang harus diamankan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pangdam menyoroti bahwa hari kedua akan menjadi titik krusial dalam pelaksanaan tugas pengamanan.

“Pada hari kedua ini diperlukan perhatian ekstra karena ada beberapa lokasi yang akan ditinjau baik oleh Bapak maupun Ibu,” tambahnya.

Menghadapi tantangan pengamanan di wilayah yang luas dengan jumlah personel terbatas, Pangdam memberikan arahan yang menekankan keseimbangan antara ketelitian teknis dan pendekatan humanis.

“Dengan keterbatasan personel, saya harapkan agar setiap unsur memperhatikan secara detail seluruh aspek pengamanan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar,” tegasnya.

Pangdam juga menekankan pentingnya koordinasi antar satuan dan respons cepat di lapangan.

“Dalam waktu yang singkat ini, seluruh satuan harus segera menyesuaikan dengan tugas pokok masing-masing. Koordinasi yang baik adalah kunci agar kegiatan ini dapat berjalan aman dan tertib,” tandasnya.

Sebagai penutup apel, Pangdam mengajak seluruh pasukan untuk berdoa bersama demi kelancaran dan keselamatan tugas. Momen tersebut menggambarkan sisi humanis dan spiritual di balik ketegasan militer.

“Kita harapkan seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Mari kita panjatkan doa bersama agar apa yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan sempurna, serta memberikan kesan positif kepada para pejabat yang berkunjung ke Papua Barat,” pungkasnya.

Dengan semangat, disiplin, dan koordinasi terpadu, Kodam XVIII/Kasuari bersama TNI-Polri dan instansi terkait memastikan bahwa Manokwari siap menyambut tamu negara dengan jaminan keamanan terbaik.

(Tim/Red)

TULUNGAGUNG— Proyek infrastruktur senilai Rp 200 juta di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, kini menjadi sorotan tajam publik setelah mengalami kerusakan parah sebelum genap setahun beroperasi.

Jalan Usaha Tani (JUT) yang dibangun dari dana Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) 2025 itu kini penuh retakan, patahan, dan amblesan di berbagai titik.

Kerusakan dini ini menimbulkan pertanyaan besar soal kualitas pekerjaan, pengawasan, dan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari uang rakyat tersebut.

Kepala Desa Sobontoro, Sodik Afandi, tak menampik kondisi memprihatinkan proyek itu.

Pihaknya menjelaskan bahwa dana Rp 200 juta bersumber dari BKK Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2025 yang diajukan melalui proposal desa pada 2024.

“Untuk masalah hasil pekerjaan akan kita evaluasi kembali karena ini juga masih anggaran berjalan,” ujar Sodik melalui pesan singkat kepada 90detik.com, pada Selasa (4/10).

Sodik menambahkan, proyek tersebut tidak dikerjakan oleh kontraktor (CV), melainkan oleh masyarakat desa dengan pengawasan dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa tidak ada pembangunan dinding penahan tanah (TPT) karena tidak tercantum dalam spesifikasi teknis proposal.

Namun, penjelasan itu belum menjawab pertanyaan publik, jika proyek diawasi langsung oleh TPK dan pemerintah desa, bagaimana mungkin kualitas pekerjaan bisa sedemikian buruk?

Dan apakah standar teknis pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) memang membolehkan hasil kerja serapuh itu?

Menanggapi temuan ini, Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Masyarakat Peduli Negeri (GMPN) menyatakan siap bertindak.

Ketua GMPN, Wahyudi, menyebut kerusakan dini tersebut sebagai indikasi kuat adanya dugaan pelanggaran dalam proses pelaksanaan proyek.

“Kami tidak akan diam. Dalam waktu dekat, kami akan melayangkan laporan resmi ke Inspektorat dan APIP untuk meminta audit menyeluruh, baik secara teknis maupun administratif,” tegas Wahyu.

Wahyu menambahkan, bila audit menemukan unsur pidana, GMPN akan mendorong aparat penegak hukum turun tangan.

“Kalau ada unsur korupsi, harus diproses secara hukum. Jangan ada lagi proyek abal-abal yang mengorbankan uang rakyat,” cetusnya.

Lebih jauh, Wahyudi mengungkap informasi dari sumber internal bahwa proyek JUT di Sobontoro merupakan bagian dari 16 pokok pikiran (Pokir) yang disampaikan oleh Ahmad Baharuddin, anggota DPRD Tulungagung yang kini menjabat Wakil Bupati Tulungagung.

“Kalau benar proyek ini termasuk dalam Pokir pejabat yang kini duduk di eksekutif, patut diduga ada konflik kepentingan dan kongkalikong. Aparat hukum harus segera melakukan penyelidikan,” pintanya.

Ia menegaskan GMPN akan melakukan pengawasan terhadap seluruh proyek BKK, terutama yang bersumber dari Pokir anggota DPRD.

“Kami menuntut agar proyek bantuan keuangan benar-benar memberikan manfaat nyata, bukan sekadar catatan pembangunan di atas kertas yang gagal total,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharuddin, belum memberikan klarifikasi terkait dugaan keterlibatan namanya dalam proyek JUT Desa Sobontoro.

Publik kini menanti langkah tegas pemerintah daerah, Inspektorat, dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas proyek bernilai ratusan juta rupiah yang rusak sebelum sempat dinikmati masyarakat. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Trenggalek — Kasus dugaan pemukulan terhadap guru SMP Negeri 1 Trenggalek memicu gelombang kemarahan publik setelah diketahui bahwa pelaku penganiayaan diduga merupakan suami salah satu anggota DPRD Kabupaten Trenggalek.

Aktivis Pendidikan dan Pergerakan, Paijo Parikesit, mendesak Kepolisian Resor Trenggalek segera menetapkan tersangka tanpa pandang bulu. Insiden terjadi pada Jumat (31/10).

Korban, Eko Prayitno, guru sekaligus alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Malang, dianiaya saat menegakkan disiplin di kelas.

Ia menyita ponsel salah satu siswa yang ketahuan menggunakan perangkat itu di tengah proses belajar.

Tindakan edukatif tersebut justru berujung petaka ketika keluarga siswa mendatangi sekolah dan melakukan penyerangan disertai ancaman pembakaran rumah serta fasilitas sekolah.

Akibat serangan itu, Eko mengalami luka fisik dan trauma mendalam.

Dalam pernyataannya, Paijo Parikesit menilai insiden ini sebagai bentuk penghinaan terhadap profesi pendidik dan integritas moral bangsa.

“Kami tidak bisa menerima tindakan biadab terhadap seorang guru yang hanya menjalankan tugasnya. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi pelecehan terhadap profesi guru. Kalau polisi Trenggalek tidak segera menetapkan tersangka, kami akan gelar aksi besar di beberapa titik Polres se-Indonesia,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Selasa(4/11).

Dia menuntut Kapolres Trenggalek bertindak profesional tanpa intervensi politik.

“Jangan ada kesan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kasus ini harus menjadi bukti bahwa keadilan masih hidup di Trenggalek,” tambahnya.

Selain mendesak penegakan hukum, Paijo juga menyoroti lemahnya perlindungan bagi tenaga pendidik.

“Guru bukan musuh masyarakat. Mereka garda depan moral bangsa. Kekerasan terhadap guru berarti kekerasan terhadap masa depan anak-anak kita,” ujarnya.

Paijo Parikesit, Aktivis Pendidikan dan Pergerakan. Foto: (dok/DON).

Dukungan terhadap korban juga datang dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Trenggalek.

Organisasi ini mengecam keras tindakan pelaku dan menegaskan bahwa penyitaan ponsel merupakan bagian dari kebijakan disiplin sekolah. Ketua PGRI Trenggalek, Drs. Catur Winarno, MM pun ikut angkat bicara.

“Kami berdiri di belakang guru Eko. Ia bertindak profesional sesuai aturan sekolah. Kami menuntut pelaku segera ditangkap dan diproses hukum,” tegas Ketua PGRI Trenggalek.

Sementara itu, Kapolres Trenggalek – Kepala Kepolisian Resor Trenggalek AKBP Ridwan Maliki, S.H., S.I.K., M.I.K., membenarkan bahwa laporan telah diterima dan penyelidikan sedang berjalan.

“Beberapa saksi sudah diperiksa dan barang bukti dikumpulkan. Kami akan menindaklanjuti kasus ini sesuai prosedur hukum,” ujarnya singkat.

Namun, hingga empat hari pascakejadian, belum ada penetapan tersangka. Kondisi ini memicu kritik tajam dari kalangan aktivis dan akademisi.

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Malang, Dr. Suyanto, menilai peristiwa ini memperlihatkan lemahnya sistem perlindungan hukum bagi guru di Indonesia.

“Negara harus hadir memastikan rasa aman bagi pendidik. Apalagi jika pelaku memiliki kekuasaan politik, penegakan hukum tidak boleh gentar,” tegasnya.

Paijo menegaskan pihaknya bersama jaringan pendidikan dan alumni PMII akan terus mengawal kasus ini sampai ke meja hukum.

“Empat hari berlalu tanpa penetapan tersangka adalah bentuk kelalaian aparat. Kasus ini harus diusut tuntas, dan pelaku wajib meminta maaf secara terbuka agar tidak ada lagi kekerasan terhadap guru di masa depan,” tutupnya dengan nada tegas.

Kasus ini menambah daftar panjang kekerasan terhadap guru di Indonesia. Publik menanti langkah tegas Polres Trenggalek untuk membuktikan bahwa hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan. (DON/Red)