LUMAJANG – Kinerja penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2026 memasuki Triwulan IV menjadi perhatian publik.

Pasalnya, berdasarkan data dalam materi evaluasi APBD 2026 yang beredar, realisasi belanja daerah hingga Triwulan III baru mencapai 52,48 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp2.346,72 miliar.

Dari total anggaran tersebut, realisasi belanja tercatat sebesar Rp1.231,51 miliar. Artinya, masih terdapat anggaran sekitar Rp1.115,21 miliar atau 47,52 persen yang belum terealisasi.

Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan, terutama terkait efektivitas perencanaan, pelaksanaan program, serta sejauh mana anggaran yang telah disusun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu catatan paling mencolok adalah rendahnya realisasi belanja modal yang baru mencapai 11,58 persen.

Berdasarkan rincian data yang di himpun DPD Jatim Pemuda Solidaritas Merah Putih ( PSMP, ) terdapat empat kelompok belanja daerah dengan capaian sebagai berikut:

1.Belanja Operasional Pagu Rp1.731,39 miliar, realisasi Rp998,98 miliar atau 57,70 persen.

2. Belanja Modal: Pagu Rp210,48 miliar, realisasi Rp24,36 miliar atau 11,58 persen.

3. Belanja Transfer: Pagu Rp393,87 miliar, realisasi Rp205,34 miliar atau 52,14 persen.

4. Belanja Tak Terduga: Pagu Rp10,96 miliar, realisasi Rp2,81 miliar atau 25,67 persen.

PSMP: Jangan Hanya Melihat Angka, Tetapi Ukur Dampaknya bagi Masyarakat

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPD Jatim Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP), Didik Sofyan Arif, berpandangan bahwa rendahnya realisasi belanja APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan administrasi keuangan pemerintah daerah.

Menurutnya, persoalan yang jauh lebih penting adalah bagaimana anggaran publik yang telah direncanakan dapat diterjemahkan menjadi pembangunan nyata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PSMP menilai, capaian realisasi belanja sebesar 52,48 persen hingga Triwulan III perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya perangkat daerah yang memiliki program pembangunan fisik dan pengadaan aset.

“Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan instrumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, publik berhak mengetahui apakah anggaran yang telah dialokasikan benar-benar berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata.”

Belanja Modal 11,58 Persen Menjadi Catatan Paling Serius

Menurut kajian PSMP, rendahnya realisasi belanja modal menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Sebab, belanja modal pada umumnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan fasilitas pelayanan publik, peralatan, serta aset daerah yang memiliki manfaat jangka panjang.

Dengan realisasi baru 11,58 persen, terdapat sekitar Rp186,12 miliar anggaran belanja modal yang belum terealisasi.

Apabila kondisi tersebut disebabkan keterlambatan proses perencanaan, pengadaan barang dan jasa, tender proyek, persoalan teknis maupun lemahnya koordinasi antar-OPD, maka dampaknya berpotensi langsung dirasakan masyarakat.

Beberapa kemungkinan dampaknya antara lain:

– Pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat mengalami keterlambatan.

– Perbaikan jalan, fasilitas umum, dan sarana pelayanan publik berpotensi tidak selesai sesuai target.

– Pengadaan sarana pendidikan, kesehatan, maupun fasilitas pemerintahan dapat tertunda.

– Perputaran ekonomi masyarakat yang bergantung pada kegiatan konstruksi dan pengadaan barang berpotensi melambat.

– Kesempatan kerja bagi tenaga lokal dan peluang usaha bagi pelaku UMKM yang terkait dengan kegiatan pembangunan dapat ikut tertunda.

Dengan demikian, rendahnya realisasi belanja modal bukan semata-mata persoalan angka dalam laporan keuangan, tetapi juga berpotensi berkaitan dengan tertundanya manfaat pembangunan yang seharusnya diterima masyarakat.

Sisi Positif dan Negatif Penyerapan Anggaran.

Meski demikian, PSMP berpandangan bahwa rendahnya penyerapan anggaran tidak boleh langsung disimpulkan sebagai bentuk kegagalan pemerintah daerah. Ada sisi positif yang juga harus dilihat secara objektif.

Apabila rendahnya realisasi disebabkan oleh upaya efisiensi, penghematan anggaran, proses seleksi proyek yang lebih hati-hati, atau pembayaran pekerjaan yang memang disesuaikan dengan progres fisik, maka hal tersebut justru dapat mencerminkan kehati-hatian dalam mengelola keuangan daerah.

Pemerintah tidak harus menghabiskan seluruh anggaran hanya demi mengejar persentase realisasi. Kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, serta manfaat yang diterima masyarakat harus menjadi ukuran utama.

Namun, persoalannya menjadi berbeda apabila rendahnya realisasi disebabkan oleh buruknya perencanaan, lambatnya pelaksanaan program, ketidakmampuan OPD menjalankan kegiatan, atau hambatan birokrasi yang sebenarnya dapat diantisipasi sejak awal.

Jika hal tersebut terjadi, maka pemerintah daerah berpotensi kehilangan momentum pembangunan.

Bahkan, percepatan belanja yang terlalu dipaksakan pada akhir tahun anggaran juga memiliki risiko tersendiri, seperti pekerjaan yang terburu-buru, lemahnya pengawasan, kualitas konstruksi yang tidak optimal, hingga potensi keterlambatan penyelesaian proyek.

Karena itu, PSMP mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan tingginya angka penyerapan sebagai satu-satunya target tanpa memperhatikan kualitas dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat.

Belanja Transfer dan Operasional Juga Perlu Dievaluasi. 

Selain belanja modal, realisasi belanja transfer sebesar 52,14 persen juga patut dicermati.

Pemerintah perlu menjelaskan apakah keterlambatan realisasi tersebut berkaitan dengan persyaratan administrasi, jadwal penyaluran, kesiapan penerima, atau faktor lainnya.

Sebab, apabila transfer yang menjadi hak pemerintah atau pihak penerima belum tersalurkan sesuai jadwal, program dan kegiatan yang bergantung pada dana tersebut juga berpotensi mengalami keterlambatan.

Sementara itu, belanja operasional yang telah mencapai 57,70 persen menunjukkan bahwa penyerapan anggaran untuk kebutuhan rutin pemerintahan relatif lebih tinggi dibandingkan belanja modal.

Kondisi ini tidak serta-merta salah, mengingat operasional pemerintahan tetap dibutuhkan agar pelayanan publik berjalan.

Namun, pemerintah perlu memastikan keseimbangan antara pembiayaan kegiatan rutin dan anggaran yang secara langsung mendorong pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Memasuki Triwulan IV, Pemkab Lumajang Harus Membuka Evaluasi Secara Transparan.

Memasuki penghujung tahun anggaran 2026, PSMP mendorong Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab belum optimalnya realisasi belanja daerah.

Ada beberapa hal yang dinilai penting untuk disampaikan kepada masyarakat.

Pertama, OPD mana saja yang memiliki tingkat realisasi anggaran paling rendah?

Kedua, apa penyebab utama rendahnya penyerapan belanja modal, apakah karena persoalan perencanaan, pengadaan, administrasi, teknis pekerjaan, atau faktor lainnya?

Ketiga, bagaimana progres fisik proyek-proyek pembangunan yang telah dianggarkan dalam APBD 2026?

Keempat, berapa anggaran yang sudah terikat kontrak, berapa yang telah dibayarkan, serta berapa kegiatan yang masih belum dilaksanakan?

Kelima, bagaimana strategi pemerintah daerah dalam menyelesaikan program yang belum terealisasi tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan dan akuntabilitas keuangan?

Menurut PSMP, keterbukaan informasi tersebut penting agar masyarakat tidak hanya disuguhi angka persentase penyerapan anggaran, tetapi juga mendapatkan gambaran mengenai hasil dan manfaat penggunaan APBD.

PSMP: Uang Rakyat Harus Kembali dalam Bentuk Manfaat Nyata. 

Didik Sofyan Arif menegaskan melalui rumusan sikap PSMP bahwa APBD bukan sekadar dokumen perencanaan dan angka-angka dalam laporan keuangan. Di dalamnya terdapat harapan masyarakat terhadap pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan.

PSMP berharap Bupati dan Wakil Bupati Lumajang bersama seluruh jajaran OPD dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyerapan anggaran.

Pengawasan juga perlu diperkuat oleh DPRD dan Inspektorat Daerah agar setiap hambatan dapat diketahui sejak dini dan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang perlu kita kawal bukan hanya berapa besar anggaran yang sudah dibelanjakan, melainkan apakah uang rakyat tersebut benar-benar menghasilkan pembangunan dan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.”

PSMP juga mengingatkan bahwa rendahnya realisasi anggaran tidak boleh dibiarkan menjadi persoalan berulang setiap tahun. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat waktu, pengawasan yang kuat, serta transparansi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah daerah bukan diukur dari seberapa besar APBD yang dimiliki atau seberapa tinggi angka penyerapannya, melainkan dari seberapa besar anggaran tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lumajang.(DD/Red)

BANDUNG- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengintervensi persoalan ketenagakerjaan daerah melalui peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran).

Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk pendekatan preventif hukum, mengingat tingginya angka pengangguran berbanding lurus dengan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Peluncuran nasional program tersebut dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, pada Rabu (11/11), dengan dihadiri pejabat lintas kementerian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI).

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional berada di angka 4,75 persen atau setara 7,38 juta jiwa. Namun, Provinsi Jawa Barat masih mencatatkan angka pengangguran sebesar 6,67 persen, berada di atas rata-rata nasional.

“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat,” papar Suyudi di Bandung.

Suyudi menjelaskan, program Poliran diinisiasi berdasarkan pengalaman keberhasilan penguatan jaringan pelatihan kerja saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Banten. Skema tersebut kini diekspansi menjadi kebijakan nasional yang berfokus pada penyelarasan potensi tematik tiap-tiap daerah.

Untuk wilayah Jawa Barat, Poliran mengawali langkahnya melalui uji kompetensi dan penyaluran sertifikasi kredibel bagi profesi Satuan Pengamanan (Satpam). Penguatan legalitas dan kompetensi ini ditargetkan mampu meningkatkan daya saing pencari kerja di pasar industri Jawa Barat yang masif.

Ke depan, Kapolri meminta seluruh jajaran kepolisian untuk mengawal keberlanjutan program Poliran dengan membangun basis data (database) pencari kerja yang akurat serta terhubung langsung dengan balai latihan kerja (BLK) dan dunia usaha.

“Saya berharap program Poliran memberikan manfaat yang berkelanjutan serta dampak nyata. Jangan berhenti pada agenda seremonial. Ukur dampak program ini terhadap stabilitas kamtibmas secara berkala di tiap wilayah,” pungkasnya.(DON/Hms)

TULUNGAGUNG,— Soliditas dan keutuhan organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) kembali ditegaskan oleh Pengurus Wilayah (PW) IPHI Jawa Timur. Sekretaris PW IPHI Jawa Timur, KH. Imam Mawardi Ridlwan, memastikan bahwa kepengurusan IPHI tetap utuh dan tidak terdapat dualisme kepemimpinan yang sah.

Penegasan tersebut disampaikan KH. Imam Mawardi Ridlwan di Pesantren Al Azhaar, Kedungwaru, Tulungagung, Kamis (12/11/2026). Ia sekaligus mengajak seluruh jajaran IPHI untuk menyikapi dinamika organisasi secara bijak dengan berpedoman pada fakta dan keputusan hukum.

Menurutnya, informasi mengenai adanya dualisme kepengurusan IPHI yang berkembang di tengah masyarakat perlu diluruskan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima penjelasan dari Ketua Umum PP IPHI, H. Erman Suparno, dan Sekretaris Jenderal, H. Bambang Irianto, mengenai perkembangan proses hukum terkait kepengurusan organisasi tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima, PP IPHI telah memperoleh salinan resmi dari Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai perkara kasasi Nomor 4624 K/PDT/2026. Perkara tersebut merupakan kelanjutan dari perkara Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 413/Pdt.G/2025/PN Bks, dengan surat pengantar Nomor 3814/PAN.W11.U5/HK.02/VII/2026.

Perkara kasasi yang diputus pada Senin (9/11/2026) tersebut berakhir dengan amar putusan DITOLAK.

Erman Suparno menjelaskan, permohonan kasasi diajukan oleh Yani dan pihak lainnya yang mengatasnamakan Pengurus Pusat IPHI. Sementara itu, pihak termohon dalam perkara tersebut adalah dirinya bersama H. Anshori dan Ir. H. Bambang Irianto.

Menyikapi putusan tersebut, Imam menilai bahwa hasil proses hukum itu merupakan fakta yang harus dihormati dan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran organisasi.

“Fakta hukum ini semakin memperkokoh keabsahan kepengurusan IPHI hasil Muktamar Bali,” tegas Abah Imam.

Pihaknya juga menegaskan bahwa seluruh Pengurus Daerah (PD) IPHI kabupaten dan kota di Jawa Timur tetap meneguhkan kepemimpinan PP IPHI di bawah Ketua Umum H. Erman Suparno dan Sekretaris Jenderal H. Bambang Irianto.

Sebagai bentuk konsistensi terhadap garis organisasi, PW IPHI Jawa Timur akan melakukan pembinaan terhadap kepengurusan daerah yang dinilai tidak sejalan dengan kepemimpinan PP IPHI hasil Muktamar Bali.

“Apabila di tingkat kota maupun kabupaten se-Jawa Timur terdapat kepengurusan PD IPHI yang tidak segaris dengan PP IPHI hasil Muktamar Bali, maka akan diberikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis,” ujarnya.

Di luar persoalan dinamika kepengurusan, Imam mengingatkan bahwa esensi keberadaan IPHI sejatinya terletak pada pengabdian kepada umat, khususnya pelayanan dan pembinaan jamaah haji.

Ia mengajak seluruh pengurus IPHI di Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas khidmah organisasi dengan mengedepankan ketulusan, kerendahan hati, serta semangat persaudaraan. Menurutnya, jabatan dalam organisasi hendaknya dipandang sebagai amanah untuk melayani, bukan sekadar kedudukan yang harus dipertahankan.

Imam menekankan bahwa nilai kemabruran haji seharusnya tercermin dalam kehidupan sehari-hari melalui terpeliharanya ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah.

Nilai-nilai tersebut perlu diwujudkan dalam sikap saling menghormati, kebersamaan, kepedulian, serta semangat gotong royong di tengah masyarakat.

“Bukti kemabruran haji adalah kehidupan yang penuh ukhuwah Islamiyah dan wathaniyah, terwujud dalam kebersamaan, bergandengan tangan, serta membangun semangat gotong royong melalui IPHI. IPHI adalah organisasi persaudaraan, maka IPHI itu satu dan bersaudara,” pungkasnya.

Penegasan PW IPHI Jawa Timur tersebut menjadi ajakan agar seluruh elemen organisasi kembali merapatkan barisan, menjaga persatuan, dan menempatkan semangat persaudaraan sebagai landasan utama dalam menjalankan amanah organisasi. (DON/Red)