MBG di SDN 1 Ketanon Disorot: Cara Penyajian Tak Layak Hingga Menu Minim Gizi Picu Kekecewaan Wali Murid

TULUNGAGUNG — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tulungagung kembali menuai sorotan tajam. Program yang sejatinya bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah justru memunculkan keluhan serius dari masyarakat.

Kali ini, polemik terjadi di SDN 1 Ketanon, Kecamatan Kedungwaru. Sejumlah wali murid mengecam pelaksanaan program tersebut yang dinilai jauh dari standar kelayakan, baik dari sisi penyajian maupun kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.

Para wali murid mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap cara pendistribusian makanan yang dianggap tidak manusiawi dan mengabaikan aspek kebersihan. Anak-anak disebut harus mengambil makanan secara bergantian dari wadah besar menyerupai ember, tanpa sistem pembagian yang tertata maupun alat saji yang layak.

Kondisi ini dinilai tidak hanya melanggar prinsip higienitas, tetapi juga mencederai nilai edukatif serta martabat anak sebagai penerima manfaat program pemerintah.

“Sambal siomainya, anak-anak disuruh ambil sendiri di ember secara bergantian,” ujar salah satu wali murid dengan nada kecewa, Kamis(9/4).

Tak hanya soal penyajian, menu makanan yang diberikan juga menjadi sorotan serius. Wali murid menyebut makanan yang disajikan sangat minim, hanya terdiri dari siomai dan kentang tanpa adanya lauk berprotein seperti ikan atau ayam.

“Isinya cuma siomai dua, kentang dua. Ikan tidak ada, ayam tidak ada. Ini gizinya dari mana? Terus kalau sambal ambil sendiri, apa dijamin kebersihannya?” ungkapnya.

Padahal, program MBG dirancang untuk mendukung tumbuh kembang anak melalui asupan nutrisi yang cukup, seimbang, dan berkualitas. Ketimpangan antara tujuan program dan realitas di lapangan pun memicu kekecewaan yang meluas di kalangan orang tua siswa.

Keluhan lain juga datang dari wali murid yang menyoroti penurunan kualitas dibanding sebelumnya.

“Mengenai SPPG Ketanon 2, menu MBG nya sekarang tidak layak dikonsumsi anak-anak karena tidak sesuai standar ahli gizi. Dulu anak saya dan teman-temannya mau makan, sekarang justru minta dibawakan bekal dari rumah karena menunya tidak sesuai,” imbuhnya.

Situasi ini memunculkan dugaan lemahnya pengawasan serta kurangnya tanggung jawab dari pihak penyelenggara, termasuk SPPG. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan distribusi makanan kini menjadi pertanyaan besar di tengah masyarakat.

Desakan evaluasi menyeluruh pun semakin menguat. Masyarakat meminta pemerintah daerah dan instansi terkait segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan serta memastikan program MBG dijalankan sesuai standar dan tidak disalahgunakan.

Kasus ini menjadi peringatan serius bahwa program pemerintah, khususnya yang menyasar anak-anak, tidak boleh dijalankan sekadar formalitas. Diperlukan komitmen, pengawasan ketat, serta akuntabilitas dari seluruh pihak agar tujuan mulia program benar-benar tercapai.

Jika tidak, program yang seharusnya menjadi solusi justru berpotensi berubah menjadi persoalan baru yang merugikan generasi penerus bangsa.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Tulungagung dan pihak SPPG Ketanon 2 belum memberikan keterangan resmi. (DON/Red)