Menjelang Muktamar VIII IPHI di Bali, PW Jatim Ingatkan Regenerasi Bukan Berarti Rebutan Kursi

SURABAYA – Menjelang pelaksanaan Muktamar VIII Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Bali pada 15 –16 Juni 2026, muncul sejumlah spekulasi terkait pergantian kepengurusan di tingkat pusat.

Salah satu yang ramai diperbincangkan adalah kemungkinan Ketua PW IPHI Jawa Timur, Emil Dardak, naik ke jajaran pengurus pusat.

Namun, isu tersebut segera diluruskan oleh Sekretaris PW IPHI Jawa Timur, KH. Imam Mawardi Ridlwan. Pada Kamis (28/5), pria yang akrab disapa Abah Imam itu menegaskan bahwa Emil Dardak saat ini masih fokus menjalankan khidmat di tingkat provinsi.

“Yang mengusulkan agar Mas Emil naik ke pusat, kayaknya orang yang tidak memahami PW IPHI Jawa Timur,” tegas Abah Imam.

Bahkan, ia mempertanyakan motif di balik usulan tersebut. “Mungkinkah yang usul itu justru ingin jadi ketua umum, tapi tidak punya kemampuan dan jalan?” imbuhnya.

Abah Imam mengingatkan bahwa muktamar seharusnya tidak dimaknai sebagai ajang perebutan kursi. Menurutnya, forum nasional ini merupakan wadah untuk memperkuat ukhuwah dan sinergi antar pengurus IPHI di seluruh Indonesia.

“Konsolidasi IPHI akan efektif manakala para pengurus saling menguatkan peran masing-masing. Tidak ada yang jadi benalu,” tegasnya.

Tiga Bidang Strategis yang Perlu Diperkuat

Sebagai wakil ketua Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur, Abah Imam berharap Muktamar VIII IPHI di Bali mampu membahas arah gerak dakwah yang lebih strategis, khususnya di era digital.

Ia menilai para pengurus wilayah memiliki peluang untuk merumuskan program-program yang relevan dengan kebutuhan jamaah haji.

Abah Imam merinci tiga bidang prioritas yang harus diperkuat ke depan, yaitu dakwah, sosial, dan pemberdayaan ekonomi.

“IPHI ditata untuk berkhidmat pada jamaah, masyarakat, dan bangsa,” ucapnya.

Jaga IPHI dari Politik Praktis

Di akhir pernyataannya, Abah Imam mengajak seluruh elemen IPHI untuk menjaga persatuan bangsa serta mengedepankan akhlakul karimah dalam setiap pelaksanaan muktamar. Ia menekankan pentingnya memberikan kontribusi nyata, bukan justru sibuk dengan urusan kursi.

“Berkhidmat di IPHI itu ibadah. Sebaiknya tulus ikhlas. Dan kita jaga IPHI jangan diseret ke ranah politik praktis. Tapi boleh menjalankan strategi politik kebangsaan,” tutupnya.

Muktamar VIII IPHI di Bali rencananya akan digelar pada pertengahan Juni 2026. Seluruh pengurus wilayah diharapkan dapat hadir untuk merumuskan program kerja nasional yang lebih berpihak pada pemberdayaan jamaah haji dan masyarakat luas.(DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo