Narasi “Ruwet” Jangan Dijadikan Vonis: Publik Diminta Cerdas Menyikapi Framing terhadap Pemerintahan Tulungagung

TULUNGAGUNG — Di tengah dinamika politik dan hukum yang terjadi di Tulungagung, berbagai kritik terhadap pemerintah daerah terus bermunculan. Kritik tersebut merupakan bagian sah dari kehidupan demokrasi dan kontrol sosial. Namun di balik derasnya opini yang beredar, publik diingatkan agar tidak terjebak pada framing sepihak yang berpotensi menggiring persepsi tanpa landasan data yang utuh.

Ahmad Dardiri Syafi’i menegaskan bahwa kritik terhadap birokrasi, tata kelola APBD, maupun stabilitas pemerintahan merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. Akan tetapi, kritik menurutnya harus dibedakan dengan narasi yang dibangun secara emosional tanpa indikator objektif.

“Stabilitas pemerintahan tidak bisa diukur hanya dari opini personal atau potongan narasi media. Harus dilihat dari indikator nyata seperti pelayanan publik, jalannya pembangunan, realisasi program, dan keberlangsungan administrasi pemerintahan,” ujarnya, Kamis(7/5).

Menurutnya, pasca dinamika politik yang terjadi, muncul berbagai pemberitaan bernada keras yang dengan mudah melabeli kondisi pemerintahan daerah sebagai “ruwet”, “tidak stabil”, bahkan “kacau”.

Padahal, kata dia, birokrasi pemerintahan memiliki mekanisme yang kompleks dan tidak dapat disederhanakan hanya melalui asumsi atau persepsi.

Dalam konteks penyerapan APBD misalnya, kritik terhadap lambatnya realisasi anggaran memang sah disampaikan. Namun publik juga perlu memahami bahwa proses penganggaran melibatkan tahapan panjang mulai dari perencanaan, harmonisasi regulasi, evaluasi administrasi, hingga pengawasan internal maupun eksternal.

“Tidak semua keterlambatan atau kehati-hatian birokrasi bisa langsung dimaknai sebagai kegagalan pemerintahan,” jelasnya.

Pihaknya mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan kritik, tetapi juga membutuhkan kedewasaan publik dalam menerima informasi. Narasi yang terlalu dramatis tanpa data pembanding berisiko membentuk opini yang bias dan memperkeruh situasi sosial-politik daerah.

Dalam tulisannya, Ahmad Dardiri juga menyoroti peran media massa yang dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk tetap menjaga objektivitas pemberitaan.

Menurutnya, pers tidak seharusnya hanya mengejar sensasi, klik, atau membangun persepsi tertentu melalui judul dan narasi yang provokatif.

“Media yang sehat harus menghadirkan ruang dialog yang adil. Kritik perlu dimuat, tetapi klarifikasi dan penjelasan pemerintah juga wajib diberikan ruang yang seimbang,” tegasnya.

Dirinya menilai prinsip cover both sides bukan sekadar formalitas jurnalistik, melainkan fondasi etika agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh sebelum menarik kesimpulan.

Tanpa keberimbangan informasi, media dikhawatirkan justru berubah menjadi alat pembentuk opini sepihak yang memperbesar ketegangan politik di tengah masyarakat.

Di akhir pandangannya, Ahmad Dardiri mengajak masyarakat Tulungagung untuk tetap menjaga suasana yang kondusif dan rasional dalam menyikapi berbagai dinamika pemerintahan.

Menurutnya, transparansi dan kritik tetap penting, tetapi stabilitas sosial serta optimisme terhadap pembangunan daerah juga harus dijaga bersama.

“Jangan sampai perbedaan pandangan politik atau kepentingan tertentu justru memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap daerahnya sendiri,” pungkasnya. (DON/Red)