Kota Sorong PBD — Komitmen penuh terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat kembali ditegaskan oleh Kasat Reskrim Polresta Sorong Kota, AKP Afriangga U. Tan, S.Tr.K, S.Ik, saat ditemui awak media di Mako Polresta Sorong Kota, Jalan Ahmad Yani, Distrik Sorong, Selasa (30/9/2025).

Dalam pernyataannya, Afriangga menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah lengah dalam menjaga stabilitas wilayah, bahkan aktif melakukan pemantauan hingga dini hari.

“Saya sendiri monitor langsung 110 hingga pukul 04.00 pagi. Kadang saya belum tidur demi memastikan setiap laporan masyarakat cepat tertangani,” ungkap Afriangga.

Ia menambahkan bahwa media sosial kini menjadi salah satu alat bantu dalam deteksi awal tindak kriminal. Namun, ada tantangan yang harus dihadapi.

Banyak warga lebih memilih mengunggah kejadian ke media sosial ketimbang langsung melapor ke pihak kepolisian.

Hal ini kerap memperlambat penanganan karena viralnya video sering kali baru terjadi setelah pelaku meninggalkan TKP (Tempat Kejadian Perkara).

“Masyarakat masih beranggapan polisi hanya merespons jika video viral, padahal kami selalu siaga. Tapi memang ketika video beredar duluan, pelapor baru datang setelahnya, ini yang bikin pelaku bisa kabur duluan,” jelasnya.

Bersama Wakasat Reskrim, Iptu Beslia Lingga, S.Sos, AKP Afriangga juga menyampaikan bahwa setiap konten viral yang berisi dugaan tindak kriminal langsung ditindaklanjuti dengan penelusuran akun yang memposting untuk segera mengetahui lokasi kejadian.

“Begitu kami lihat ada video tindak kejahatan, kami langsung kontak akun tersebut, cari tahu TKP-nya di mana, kemudian tim langsung ke lokasi. Ini salah satu bentuk respons cepat kami,” ujar Afriangga.

Data dari Satreskrim menunjukkan bahwa sejak Januari hingga September 2025, terdapat sekitar 27 perkara pidana, dengan lonjakan tertinggi terjadi pada bulan April yang mencatat sekitar 20 kasus.

Namun pada bulan September ini, grafik tindak pidana menunjukkan penurunan yang signifikan.

“Penurunan ini bisa jadi dampak positif dari peningkatan patroli malam yang kami lakukan selama dua bulan terakhir,” ujar Afriangga.

Ia juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menciptakan rasa aman bersama, dengan cara segera melaporkan kejadian kejahatan ke pihak kepolisian secara langsung melalui layanan 110 atau datang ke kantor polisi terdekat, bukan hanya mengandalkan unggahan media sosial.

“Kami bekerja 1×24 jam. Sesuai instruksi langsung dari Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Amry Siahaan, S.Ik, MH, kami tidak boleh lengah sedikit pun dan selalu melayani dengan humanis,” tegas Afriangga.

Mengakhiri keterangannya, AKP Afriangga mengajak seluruh masyarakat Kota Sorong untuk terus membangun kemitraan yang solid bersama Polri dalam menjaga keamanan wilayah.

Menurutnya, deteksi dan penindakan dini terhadap tindak kejahatan akan lebih cepat dan efektif apabila masyarakat aktif melapor, bukan hanya sekadar mendokumentasikan. (Timo)

Kota Sorong PBD— Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi, Jhoni Way, S.Hut, M.Si, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) PBD, Irma Riyani Soelaiman, S.Sos, M.Si, mewakili gubernur provinsi Papua Barat daya, Elisa Kambu, S.Sos, secara resmi membuka kegiatan penginputan dan pengelolaan Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang dilaksanakan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Belagri, Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Selasa (30/9/25).

Kepala Dinas Kominfo PBD, Irma Riyani Soelaiman, dalam sambutannya menjelaskan bahwa penginputan data statistik sektoral daerah ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait tata kelola data berbasis prinsip Satu Data Indonesia.

“Kami telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Satu Data Papua Barat Daya sebagai landasan pelaksanaan kegiatan ini,” ujar Irma.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi kolaborasi erat antara Dinas Kominfo, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Baperda) sebagai sekretariat yang bertanggung jawab mengelola dan mengawal data.

Irma juga menegaskan pentingnya pembentukan tim penginput data yang terdiri dari sekretaris dinas, kasubag program, dan staf pengantar data untuk menjamin data yang masuk akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sekretaris dipilih karena posisinya sebagai penanggung jawab administrasi di dinas yang memahami betul data masuk dan keluar,” imbuhnya.

Selain itu, dinas terkait diharapkan dapat aktif mendukung dan memperbarui data agar sesuai dengan aplikasi sistem informasi perencanaan daerah (SIPD) yang terintegrasi di tingkat nasional.

Dalam sambutannya, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat Daya, Jhoni Way, menekankan bahwa data merupakan fondasi utama bagi pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Tanpa data yang akurat, mutakhir, dan terpadu, arah pembangunan akan sulit diukur dan dievaluasi,” ujarnya.

Jhoni menyampaikan bahwa pengelolaan data yang baik akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sekaligus memudahkan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap perangkat daerah wajib mendukung kelengkapan dan kualitas data sesuai standar yang ditetapkan, serta meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah agar data yang dihasilkan saling terintegrasi dan tidak bertentangan.

Menurut Jhoni, data sektoral mencakup berbagai sektor seperti pertanian, kehutanan, kelautan, dan lainnya yang harus dihimpun secara sistematis dan terstandardisasi.

“Kita harus memastikan data yang diolah dapat diandalkan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang efektif dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.

Lebih jauh, Jhoni menguraikan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengelola data.

Karena data sektoral di tingkat kabupaten/kota merupakan sumber utama yang harus terintegrasi ke provinsi dan pusat.

Ia menyebutkan, program-program strategis seperti Dana Program Prioritas Pemerintah Daerah (DPD) dan berbagai program ekonomi memerlukan basis data yang valid agar dana dapat berputar dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal.

Sementara itu, pemateri dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat Daya, Yedi Apriansyah, SST, M.Ling, memberikan materi teknis terkait penginputan data statistik sektoral daerah.

Ia menekankan bahwa pengelolaan data yang berkualitas memerlukan keterampilan dan pemahaman teknis dari para petugas pengelola data agar sesuai dengan standar nasional dan prinsip Satu Data Indonesia.

Kegiatan ini juga diisi dengan sesi coaching clinic yang bertujuan membekali perangkat daerah dengan pengetahuan praktis dalam penginputan dan pengelolaan data sektoral secara optimal.

Harapannya, sinergi antara perangkat daerah dan BPS dapat menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan dapat diakses secara mudah oleh seluruh stakeholder pembangunan di Papua Barat Daya.

Dengan dilaksanakannya kegiatan penginputan dan statistik sektoral daerah berbasis Satu Data Indonesia ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan komitmen kuat untuk membangun budaya data yang kuat dan mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya secara keseluruhan. (Timo)

Kota Sorong PBD— Pemerintah Kota Sorong menunjukkan keseriusannya dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dalam program prioritas 100 hari kerja, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM menjadi salah satu fokus utama Pemkot Sorong demi membangun fondasi ekonomi lokal yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 6.662 UMKM tersebar di seluruh wilayah Kota Sorong. Namun, Wali Kota mengakui bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan usaha, pemasaran, hingga akses terhadap modal dan teknologi.

“Bangsa yang menguasai ilmu dan teknologi akan cepat maju. Demikian pula dalam ekonomi. Siapa yang menguasai ekonomi, dialah yang menguasai dunia. Oleh karena itu, kita harus membangun kekuatan ekonomi lokal dengan meningkatkan kapasitas UMKM kita,” ujar Wali Kota Septinus Lobat dalam wawancara eksklusif bersama TribunSorong.com, Selasa (30/9/2025).

Untuk itu, Pemkot Sorong terus menggulirkan berbagai program strategis, termasuk pemberian bantuan modal, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, hingga penyuluhan teknis yang menyasar sektor-sektor potensial.

Tidak hanya itu, pemerintah juga tengah menyiapkan lokasi khusus untuk sentra UMKM lokal agar para pelaku usaha dapat beroperasi secara lebih tertib dan mudah diawasi.

“Selama ini pelaku usaha masih berserakan dan tidak terkoordinir dengan baik. Ke depan, kita siapkan tempat usaha yang layak dan terintegrasi. Ini bukan hanya soal bantuan modal, tapi kita dampingi mereka dari awal hingga mampu mandiri. Kalau mereka gagal, kita evaluasi dan perbaiki bersama,” tegas Septinus.

Upaya ini merupakan bagian dari visi besar Pemkot Sorong untuk mewujudkan ekosistem UMKM yang sehat dan kompetitif, serta mendorong transformasi ekonomi berbasis kerakyatan.

Selain penguatan UMKM, program prioritas lainnya meliputi penataan birokrasi, digitalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pendidikan gratis demi mencetak Sumber Daya Manusia Papua yang unggul dan berdaya saing global.

Lebih jauh, Wali Kota menekankan pentingnya perubahan pola pikir (mindset), terutama bagi masyarakat asli Papua, agar lebih percaya diri dan berani bersaing di dunia usaha.

“Kita ingin Orang Papua tidak lagi bergantung pada keluarga atau orang lain. Mereka harus bisa berdiri sendiri, punya usaha, dan punya masa depan. Dengan inovasi dan kerja keras, saya yakin UMKM lokal Sorong bisa naik kelas dan menembus pasar nasional, bahkan internasional,” ujarnya penuh semangat.

Langkah konkret Pemerintah Kota Sorong ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan pelaku usaha, yang melihat inisiatif ini sebagai momentum kebangkitan ekonomi lokal pasca-pandemi.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan komitmen kuat dari pelaku usaha, diharapkan UMKM Kota Sorong tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga meningkat secara kualitas, sehingga mampu menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. (Timo)