Pengangkatan Anak dan Kepastian Hukum: Saatnya Negara Menjamin Hak Konstitusional Anak

Jakarta — Sistem pengangkatan anak di Indonesia dinilai masih menyisakan persoalan mendasar mengenai kepastian hukum bagi anak yang diangkat. Selama ini perhatian lebih banyak tertuju pada orang tua angkat sebagai pemohon di pengadilan, sementara anak yang akan menanggung konsekuensi hukum sepanjang hidup justru tidak memperoleh jaminan informasi yang memadai mengenai status hukumnya.

Gagasan tersebut disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik, Ahmad Dardiri Syafi’i sebagai bahan refleksi akademik terhadap sistem pengangkatan anak di Indonesia.

Menurutnya, negara hukum tidak cukup hanya menetapkan status hukum seseorang, tetapi juga wajib memastikan setiap konsekuensi hukumnya dipahami sejak awal oleh pihak yang akan menjalaninya.

“Ukuran negara hukum bukan hanya kemampuan mengeluarkan putusan, tetapi juga kemampuan memberikan kepastian hukum kepada seluruh subjek hukum yang terdampak oleh putusan tersebut,” ujarnya, Jumat(17/7).

Dalam praktik pengangkatan anak, permohonan diajukan oleh orang tua angkat ketika anak masih bayi atau masih berusia sangat kecil. Pada fase tersebut, anak belum memiliki kemampuan memahami, apalagi menentukan, akibat hukum yang akan melekat pada dirinya hingga dewasa.

Padahal, ketika memasuki usia dewasa, persoalan mengenai identitas hukum dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari nasab, kewarisan, perwalian nikah, hingga hubungan kekeluargaan. Persoalan-persoalan tersebut kerap baru disadari ketika telah menimbulkan sengketa.

Menurut Ahmad, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan yang layak dikaji dari perspektif konstitusi.

“Apakah negara telah memenuhi kewajibannya memberikan perlindungan hukum yang utuh kepada anak sejak penetapan pengangkatan anak dilakukan?” jelasnya.

Indonesia menganut sistem hukum yang plural. Dalam perkara pengangkatan anak, hukum nasional berinteraksi dengan hukum keluarga Islam bagi warga negara yang beragama Islam.

Di tengah masyarakat, istilah “anak angkat” dan “anak adopsi” sering dipahami memiliki makna yang sama. Namun, dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak menghapus hubungan nasab dengan orang tua biologis. Konsekuensinya, persoalan nasab, kewarisan, maupun perwalian nikah tetap mengikuti ketentuan hukum Islam.

Perbedaan konsekuensi hukum tersebut, menurut Ahmad, sering kali tidak dipahami sejak awal oleh para pihak, bahkan baru diketahui ketika anak telah dewasa.

Sebagai langkah pembaruan hukum, Ahmad mengusulkan agar setiap penetapan pengangkatan anak memuat penjelasan eksplisit mengenai akibat hukumnya.

Misalnya, bagi pemohon yang beragama Islam, pertimbangan hukum atau amar penetapan dapat memberikan penjelasan bahwa pengangkatan anak tidak mengubah nasab menurut hukum Islam serta tidak secara otomatis menimbulkan hak kewarisan ataupun akibat hukum lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Menurutnya, penjelasan tersebut bukan untuk membatasi hak siapa pun, melainkan untuk menghadirkan transparansi, mencegah kesalahpahaman, dan memberikan kepastian hukum sejak awal.

Ahmad menegaskan bahwa prinsip the best interests of the child atau kepentingan terbaik bagi anak semestinya tidak berhenti ketika hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak.

Negara, kata dia, harus memastikan perlindungan hukum tetap berlangsung hingga anak dewasa, termasuk ketika menghadapi berbagai akibat hukum yang berasal dari keputusan yang dibuat oleh orang dewasa atas nama dirinya.

“Anak berhak mengetahui identitas hukumnya secara utuh. Kepastian hukum merupakan bagian dari perlindungan hak konstitusional setiap warga negara,” tegasnya.

Dalam tulisannya, Ahmad mengajukan sejumlah gagasan yang dinilai layak menjadi agenda pembaruan hukum nasional.

Pertama, mewajibkan pemberian penjelasan secara eksplisit mengenai seluruh akibat hukum pengangkatan anak kepada para pemohon.

Kedua, memperkuat mekanisme edukasi hukum sebelum pengadilan menjatuhkan penetapan pengangkatan anak.

Ketiga, mengevaluasi harmonisasi kewenangan antarlingkungan peradilan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum yang lebih jelas.

Keempat, melakukan kajian akademik mengenai apakah sistem yang berlaku saat ini telah sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan hak anak sebagaimana dijamin dalam Konstitusi.

Menurutnya, pembaruan tersebut tidak dimaksudkan mempertentangkan hukum nasional dengan hukum Islam. Sebaliknya, upaya itu diarahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum keluarga yang hidup dalam sistem hukum Indonesia.

“Pertanyaan yang patut dijawab adalah sederhana tetapi mendasar: apakah negara telah memberikan kepastian hukum yang memadai kepada seorang anak yang seluruh masa depannya ditentukan melalui keputusan yang dibuat ketika ia belum mampu memilih?” imbuhnya.

Ahmad menilai, jika kajian ilmiah maupun pengujian konstitusional di masa depan menemukan adanya ruang penyempurnaan, maka pembaruan hukum perlu diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum, perlindungan hak anak, dan keadilan bagi seluruh warga negara. (DON/Red)