PISPI Tetapkan Achmad Tjachja sebagai Ketua Umum, Soroti Keberlanjutan Swasembada Pangan

Jakarta— Keberhasilan Indonesia menjaga swasembada pangan tidak cukup diukur dari tingginya produksi beras maupun besarnya cadangan pangan nasional. Tantangan yang lebih mendasar adalah memastikan capaian tersebut dapat dipertahankan secara berkelanjutan di tengah perubahan iklim, menurunnya regenerasi petani, disrupsi teknologi, serta dinamika ekonomi dan geopolitik global.

Pandangan tersebut mengemuka dalam Musyawarah Nasional (Munas) IV Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) yang digelar di Hotel Artotel Senayan, Jakarta, Jumat (17/7).

Forum yang dihadiri pengurus PISPI dari berbagai daerah di Indonesia itu menetapkan Prof. Dr. Achmad Tjachja Nugraha, M.P. sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) PISPI periode 2026–2031 melalui mekanisme musyawarah mufakat.

Munas diawali Seminar Nasional bertema “Langkah Strategis Menjaga Swasembada Pangan Indonesia yang Berkelanjutan”. Diskusi dipandu Dr (C). Jan Prince Permata selaku moderator yang juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) PISPI periode 2020–2025.

Seminar menghadirkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Prof. R. Nunung Nuryartono, Senior Vice President Strategi Penjualan Pelanggan PT Pupuk Indonesia Asep Saepul Muslim, Pelaksana Tugas Deputi II Kantor Staf Presiden Prof. Popy Rufaidah, serta Zainul Azmi dari Biro Perencanaan Kementerian Pertanian.

Dalam paparannya, Rahmat Pambudi menegaskan bahwa keberlanjutan swasembada pangan hanya dapat dicapai melalui sinergi antarlembaga, penguatan kualitas sumber daya manusia pertanian, percepatan inovasi dan transformasi teknologi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.

Para narasumber juga menekankan bahwa ketahanan pangan nasional pada masa mendatang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan meningkatkan produksi, tetapi juga oleh keberhasilan membangun sistem pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim, memperkuat kelembagaan petani, mengembangkan riset, serta mempercepat hilirisasi sektor pertanian.

Dalam forum tersebut dipaparkan capaian sektor pangan nasional sepanjang 2026. Produksi beras pada Januari–April mencapai 14,03 juta ton dan diproyeksikan bertambah 7,92 juta ton hingga Juli 2026.

Cadangan Beras Pemerintah telah mencapai 5,19 juta ton atau sekitar 129 persen dari target semester pertama, sementara serapan gabah oleh Perum Bulog mencapai 3,4 juta ton atau sekitar 85 persen dari target tahun berjalan.

Pemerintah juga menyampaikan bahwa sepanjang 2026 Indonesia tidak melakukan impor beras maupun gula konsumsi. Sementara itu, produksi Gabah Kering Giling (GKG) ditargetkan mencapai 56,05 juta ton, yang diproyeksikan menghasilkan sekitar 33,80 juta ton beras.

Target tersebut didukung melalui optimalisasi lahan pertanian, pembangunan sawah baru, peningkatan alokasi pupuk bersubsidi, digitalisasi pertanian, pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence), serta penerapan teknologi pertanian presisi sebagai bagian dari transformasi menuju pertanian modern.

Sebelum agenda pemilihan Ketua Umum, Presidium BPP PISPI Agus Ambo Djiwa bersama Sekretaris Jenderal Kamhar Lakumani menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2020–2025 sebagai bentuk akuntabilitas organisasi kepada seluruh peserta Munas.

Melalui mekanisme musyawarah yang berlangsung demokratis, peserta Munas kemudian menetapkan Prof. Achmad Tjachja Nugraha sebagai Ketua Umum BPP PISPI periode 2026–2031.

Dalam pidato perdananya, Achmad menegaskan bahwa tantangan terbesar Indonesia bukan lagi sekadar mencapai swasembada pangan, melainkan memastikan keberhasilan tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

“Swasembada pangan bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan sehingga kesinambungan harus menjadi fondasi pembangunan sektor pangan,” ujarnya.

Menurut Achmad, pembangunan pertanian harus berpijak pada empat prinsip utama, yakni keberlanjutan, keberpihakan kepada petani, keseimbangan lingkungan, dan kolaborasi lintas sektor. Keempat aspek tersebut dinilai menjadi prasyarat agar Indonesia mampu menjaga kedaulatan pangan di tengah ketidakpastian global.

Ia menilai penguatan sumber daya manusia merupakan faktor yang tidak kalah penting dibanding peningkatan produksi.

“Sarjana pertanian harus menjadi penggerak inovasi, riset, pengabdian kepada masyarakat, dan pendampingan petani agar transformasi pertanian terus berjalan,” katanya.

Achmad juga mengingatkan bahwa peningkatan produktivitas tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan.

“Produktivitas dan pelestarian lingkungan harus berjalan bersama agar ketahanan pangan tetap terjaga secara berkelanjutan,” tegasnya.

Munas IV PISPI dihadiri pengurus dari Riau, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, serta diikuti secara daring oleh perwakilan Papua.

Melalui kepemimpinan baru, PISPI menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemitraan dengan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghasilkan inovasi, mempercepat regenerasi petani, mengembangkan agripreneur muda, mendorong hilirisasi hasil pertanian, serta memperkuat kebijakan menuju sistem pangan nasional yang tangguh, modern, dan berkelanjutan.

Di tengah meningkatnya tantangan global terhadap sektor pangan, PISPI diharapkan tidak hanya menjadi organisasi profesi bagi para sarjana pertanian, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.

Dengan demikian, swasembada pangan tidak berhenti sebagai capaian statistik tahunan, melainkan menjadi fondasi kedaulatan pangan nasional yang mampu diwariskan kepada generasi mendatang. (By/Red)