Hukum Kriminal
Polres Probolinggo Kota Ungkap Penyebab Meninggalnya Perempuan di Kamar Kos, Satu Tersangka Diamankan

PROBOLINGGO – Gerak cepat Polres Probolinggo Kota Polda Jatim berhasil mengungkap misteri penyebab meninggalnya seorang perempuan berinisial VE (37) di sebuah kamar kos.
Dari hasil serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan saksi serta pengumpulan barang bukti, Polisi akhirnya mengamankan seorang pria berinisial AS (28) selang 10 jam sejak kejadian dilaporkan ke Polres Probolinggo Kota.
Kapolres Probolinggo Kota AKBP Lucky Permana Putra didampingi Wakapolres Kompol Wiwin Rusli dan Kasat Reskrim AKP Didik Hariyono, serta Plt Kasi Humas Iptu Zainullah mengatakan, AS diamankan karena diduga kuat telah melakukan pembunuhan terhadap VE.
AKBP Lucky menjelaskan, peristiwa tragis itu diketahui pada Minggu (15/11/2026) pukul 07.00 WIB di kamar Rumah Kost Kanigaran Kota Probolinggo dan pertama kali dilaporkan meninggal oleh DAP (27) yang merupakan adik korban .
“Setelah kami lakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan saksi, kami mengamankan saudara AS yang saat ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan kami lakukan penahanan,” ujar AKBP Lucky.
Menurut AKBP Lucky, insiden bermula saat tersangka yang sedang mabuk memesan jasa korban melalui aplikasi MiChat. Setelah menyepakati tarif, keduanya bertemu di kamar kos.
Akibat pengaruh alkohol, tersangka berhubungan badan dalam durasi lama hingga membuat korban kesal dan melontarkan makian dalam bahasa Jawa, “wes elek, suwe metune” (sudah jelek, keluarnya lama).
“Motifnya tersangka sakit hati dan emosi mendengar makian tersebut. Tersangka menyiasati korban dengan meminta berganti posisi tengkurap. Saat korban tengkurap, pelaku memiting leher serta membekap mulut dan hidung korban hingga tewas,” papar AKBP Lucky.
Selain mengamankan tersangka, Polisi juga menyita barang bukti berupa rekaman CCTV, pakaian korban, sepeda listrik merah muda, ponsel, pakaian tersangka, dan masker hitam.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 458 ayat (1) dan/atau Pasal 468 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. (Hms/DON)
Hukum Kriminal
Polres Malang Ungkap Jaringan Narkoba Amankan 5 Tersangka

MALANG – Satresnarkoba Polres Malang Polda Jatim mengamankan Lima orang yang diduga terlibat peredaran narkotika dan obat keras berbahaya tanpa izin edar.
Dari serangkaian pengungkapan di empat lokasi di wilayah Kabupaten dan Kota Malang tersebut, Polisi menyita 16 paket sabu, 3 paket ganja, serta ribuan butir berbagai jenis.
Kasatresnarkoba Polres Malang AKP Agus Yulianto mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran obat keras tanpa izin edar di wilayah Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.
Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan yang hasilnya petugas mengamankan HR (24) dan barang bukti sejumlah pil tramadol di Desa Parangargo, Kecamatan Wagir pada Senin (9/11) lalu .
“Dari hasil pengembangan, petugas menemukan dugaan keterlibatan pihak lain sehingga penyelidikan dilanjutkan ke sejumlah lokasi,”terang AKP Agus di Mapolres Malang, pada Selasa (17/11).
Penyelidikan kemudian mengarah ke Kota Malang. Petugas mengamankan RH (24) dan FF (31) di depan sebuah minimarket di Jalan Slamet Supriadi, Kecamatan Sukun.
Pengembangan berlanjut ke sebuah rumah kos di kawasan Gadang, Kecamatan Sukun. Di lokasi tersebut, Polisi mengamankan AP (20) yang berada di dalam kamar kos milik RH. Petugas juga menemukan sejumlah obat-obatan serta perlengkapan yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika.
Tak berheni disitu, petugas kembali bergerak ke Jalan S. Supriadi, Kecamatan Sukun. Di sana, Polisi mengamankan YDP (24) beserta sejumlah barang bukti di sebuah kios.
“Setelah mengamankan para terduga pelaku, anggota terus melakukan pengembangan berdasarkan keterangan dan temuan di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri asal-usul barang serta kemungkinan keterlibatan pihak lain,”tambah AKP Agus.
Dari penguasaan RH, Polisi menyita 16 paket sabu, 3 paket ganja, 759 butir pil LL, 474 butir alprazolam, dan 480 butir tramadol.
Sementara dari kamar kosnya, petugas menemukan tambahan 4.000 butir obat yang jenisnya masih dalam pendalaman, 100 butir alprazolam, serta 200 butir tramadol.
Polisi juga mengamankan 13 butir alprazolam dan 3 butir tramadol dari FF. Sementara itu, sebanyak 400 butir tramadol ditemukan pada YD. Berdasarkan keterangan dalam pemeriksaan awal, obat tersebut disebut sebagai milik RH.
Selain narkotika dan obat-obatan, petugas menyita sejumlah perlengkapan berupa timbangan digital, alat hisap sabu atau bong, pipet kaca, dua alat penakar sabu dari sedotan, plastik klip, serta telepon genggam.
AKP Agus menegaskan, penyidik masih mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri sumber barang dan kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat.
“Kami masih melakukan pendalaman untuk mengetahui sumber barang dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Pengungkapan ini tidak berhenti pada penangkapan, tetapi juga untuk memutus mata rantai peredarannya,” tegasnya.
Kelima orang beserta seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Malang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. (Hms/DON)
Hukum Kriminal
Bareskrim Polri Kembangkan Kasus BBM Ilegal di Sulsel, Telusuri TPPU dan Kerugian Negara Rp67,9 Miliar

JAKARTA – Bareskrim Polri mengembangkan penanganan perkara penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Sulawesi Selatan ke tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pengembangan tersebut dilakukan untuk menelusuri aliran dana, pihak-pihak yang menikmati hasil kejahatan, serta aset yang diduga berasal dari praktik ilegal tersebut.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa tindak pidana asal perkara tersebut sebelumnya ditangani Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan berdasarkan laporan polisi tertanggal 26 Februari 2026 terkait dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Berdasarkan hasil penyidikan, praktik penyalahgunaan BBM jenis biosolar tersebut dilakukan melalui rangkaian pemindahan dari sejumlah truk tangki ke kapal SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999. Selanjutnya, BBM dipindahkan kembali melalui mekanisme ship-to-ship ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.
Aktivitas tersebut diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026 dengan total volume pemindahan BBM bersubsidi sekitar 3.532 kiloliter (KL).
“Dalam proses penyidikan perkara pidana asal, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi, satu orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan tujuh orang tersangka. Perkiraan kerugian negara dari tindak pidana asal ini mencapai Rp67.904.375.000,” ujar Suhasto dalam konferensi pers di Lobby Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, pada Senin (16/11).
Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dua unit kapal SPOB, tujuh unit truk pengangkut BBM, dua unit mesin pompa beserta selang sepanjang kurang lebih 500 meter, satu unit kapal tanker MT Bakti 1, sekitar 120 KL BBM jenis biosolar, serta sejumlah dokumen transaksi.
Suhasto menambahkan, berkas perkara pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan melalui surat tertanggal 12 November 2026. Selanjutnya, penyidikan dikembangkan ke dugaan tindak pidana pencucian uang melalui laporan polisi yang diterbitkan pada 20 Oktober 2026 berdasarkan Pasal 607 KUHP.
Dalam pengembangan perkara TPPU tersebut, Bareskrim Polri akan menelusuri transaksi keuangan dan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan dengan menerapkan prinsip follow the money dan follow the asset.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, S.I.K., S.H., M.H., mengungkapkan bahwa salah satu modus operandi yang dilakukan pelaku adalah menggunakan dokumen pembelian BBM non-subsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU) untuk menyamarkan pengangkutan BBM dengan volume yang melebihi dokumen resmi.
Dalam praktiknya, BBM diangkut menggunakan truk tangki, kemudian dipindahkan ke kapal SPOB dan selanjutnya ke kapal tanker. Dokumen asal pengiriman diduga diubah menggunakan dokumen pengiriman lain sehingga aktivitas tersebut seolah-olah merupakan distribusi resmi.
“Dari bulan Oktober sampai Februari, total selisih volume yang tidak sesuai dengan dokumen asal mencapai kurang lebih 3.652 KL dari lima kali pengiriman. Dari kasus ini kami telah menetapkan tujuh orang tersangka, dan empat berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21 per tanggal 12 November,” ungkap Taufik.
Ia menegaskan, pengembangan perkara akan terus dilakukan bersama Bareskrim Polri guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM tersebut.
Di sisi lain, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Selatan atas upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Menurutnya, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu ketepatan sasaran penyaluran subsidi serta merampas hak masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi.
“Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa menggunakan BBM bersubsidi secara tepat sesuai peruntukannya karena subsidi tersebut menggunakan uang negara, serta tidak memperjualbelikannya secara ilegal,” ujar Chrisnawan.
Polri bersama BPH Migas berkomitmen memperkuat penegakan hukum dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran.
Pengembangan perkara TPPU ini diharapkan dapat mengungkap pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari praktik ilegal sekaligus mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara.(Hms/DON)
Hukum Kriminal
Bareskrim Polri Sita Rp28 Miliar dari 322 Rekening Terkait TPPU Judi Online

JAKARTA – Bareskrim Polri mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari aktivitas perjudian online dengan menyita aset senilai Rp28.010.228.458.
Dalam pengungkapan tersebut, penyidik telah memblokir sebanyak 322 rekening perbankan yang diduga digunakan untuk menampung dan menyamarkan aliran dana hasil perjudian online.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 26 Oktober 2026. Pengungkapan bermula dari patroli siber yang dilakukan penyidik Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri pada 2025 terhadap sebuah situs perjudian online.
Dari hasil penelusuran, penyidik menemukan bahwa situs tersebut menyediakan berbagai jenis permainan judi online, mulai dari slot, live casino, togel, olahraga, poker, hingga e-sport. Aktivitas perjudian tersebut didukung berbagai metode pembayaran, seperti QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik, dan transfer pulsa.
Sindikat tersebut diduga mengoperasikan situs perjudian online dengan memanfaatkan infrastruktur server yang berada di luar negeri, yakni Finlandia dan Amerika Serikat, untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum.
“Penyidik melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengetahui kegiatan website ini secara komprehensif, mulai dari sistem penawaran hingga metode pembayaran. Dari penelusuran tersebut, kami mengidentifikasi sejumlah rekening perorangan yang digunakan sebagai sarana penerimaan deposit,” ujar Suhasto dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, pada Senin (16/11).
Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dan mendalami pola transaksi yang diduga digunakan untuk menyamarkan hasil perjudian online. Penyidik juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengidentifikasi serta melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut melalui database Trust Positive.
Meski telah diblokir, situs perjudian online tersebut diduga masih dapat diakses menggunakan VPN karena server berada di luar negeri dan pengelola terus melakukan perubahan entitas.
Suhasto menegaskan, penyidik masih terus mendalami kepemilikan dan penerima manfaat atau beneficial owner dari rekening-rekening yang telah diblokir. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik pengelolaan serta menikmati hasil perjudian online.
Sementara itu, Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol. Alfret Jacob Tilukay menjelaskan bahwa sebagian rekening yang diblokir merupakan rekening nominee atau rekening yang menggunakan identitas orang lain.
“Modusnya, ada warga Indonesia yang diminta membuat rekening, kemudian dibayar berkisar Rp150.000 sampai Rp250.000. Rekening itulah yang digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan,” jelas Alfret.
Ia menambahkan, penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah pihak di Indonesia untuk mendalami keterlibatan mereka, khususnya terkait penerima manfaat dari aktivitas perjudian online tersebut.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 607 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyidik juga menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Suhasto menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberantas perjudian online, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kejahatan yang dapat merusak kondisi ekonomi dan kehidupan sosial.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam perjudian online dan tidak tergiur iming-iming kemenangan secara instan. Perjudian online dirancang untuk merugikan pemain. Awalnya mungkin menang, tetapi ketika sudah ketagihan, pada akhirnya akan mengalami kekalahan,” tegasnya.
Polri juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian online maupun dugaan tindak pidana pencucian uang.(Hms/DON)
Redaksi2 minggu agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional6 hari agoDua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan
Investigasi6 hari agoHari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Investigasi7 hari agoDisebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?
Peristiwa6 hari agoGeruduk Kantor Pemkot Kediri, Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Sampaikan Dugaan Harga Pupuk Subsidi Lebihi HET
Jawa Timur2 minggu agoPolemik Dana Hibah APBD, GPI Soroti Konten Kreator di Media Sosial
TNI & Polri3 minggu agoPolisi Peduli Pengangguran Kapolres Blitar melaksanakan Kegiatan Peduli pada Kepentingan Warga
TNI & Polri3 minggu agoWujudkan Hanpangan Nasional, Babinsa Sananwetan Turun Ke Lahan Bantu Petani













