JEMBER – Kepolisian Resor (Polres) Jember Polda Jatim berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite bersubsidi di wilayah Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

Dalam pengungkapan tersebut, Polisi mengamankan dua tersangka berinisial S.P.R. (40) dan A.R. (28) karena diduga kuat terlibat praktik penimbunan serta penjualan kembali BBM bersubsidi secara ilegal.

Kapolres Jember, AKBP Alaiddin, S.H., S.I.K., M.H., dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa kasus ini terungkap berawal dari penindakan aparat di wilayah Kecamatan Silo pada Rabu (4/11/2026) sekitar pukul 15.30 WIB.

Dari hasil pemeriksaan, para pelaku diketahui menggunakan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi serta memanfaatkan barcode MyPertamina untuk membeli Pertalite bersubsidi dalam jumlah besar secara berulang.

“BBM tersebut kemudian ditimbun dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi untuk meraup keuntungan pribadi. Praktik ini dinilai sangat merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi energi,” ujar AKBP Alaiddin, pada Rabu (11/11).

Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti meliputi unit kendaraan bertangki modifikasi, beberapa jeriken berkapasitas puluhan liter, tangkapan layar barcode MyPertamina, telepon genggam, serta uang tunai hasil penjualan ilegal.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Keduanya terancam hukuman pidana penjara paling lama enam tahun serta denda paling tinggi Rp 60 miliar.

Kapolres Jember menegaskan bahwa penindakan ini merupakan wujud komitmen kepolisian dalam menjaga distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi pendistribusian BBM di lingkungan masing-masing dan segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan.

“Apabila menemukan aktivitas pengisian yang tidak wajar atau penimbunan mencurigakan, segera laporkan kepada pihak kepolisian melalui call center 110 bebas pulsa untuk langsung kami tindak,” pungkas AKBP Alaiddin. (Hms/DON)

BLITAR – Polres Blitar melaksanakan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) melalui razia minuman keras (miras) di wilayah Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, pada Rabu (11/11).

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Razia gabungan tersebut melibatkan personel Polres Blitar, Satpol PP Kabupaten Blitar, Pemerintah Kecamatan Wlingi, serta TNI dari Koramil Wlingi. Petugas melakukan pemeriksaan di Gerai Miras Outlet 23 yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Wlingi.

Kegiatan itu merupakan tindak lanjut atas laporan informasi dari masyarakat terkait dugaan peredaran dan penjualan minuman keras di wilayah Kecamatan Wlingi.

Dari hasil razia, petugas berhasil mengamankan sebanyak 83 botol minuman keras dari berbagai merek sebagai barang bukti.

Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Blitar untuk dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerimaan dan pengamanan barang bukti dituangkan dalam Surat Tanda Penerimaan (STP), kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Cepat (BAPC) sesuai mekanisme penanganan tindak pidana ringan (tipiring).

Kapolres Blitar AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution, S.I.K., M.H., melalui Kabag Ops AKP Sony Suhartanto, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Polres Blitar berkomitmen terus melakukan upaya pemberantasan peredaran minuman keras di wilayah Kabupaten Blitar.

“Kegiatan ini merupakan bentuk respons cepat kepolisian atas informasi dan laporan masyarakat. Kami akan terus bersinergi dengan instansi terkait untuk menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif,” ungkapnya.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui atau menemukan aktivitas peredaran maupun penjualan minuman keras yang diduga melanggar ketentuan.

Laporan dapat disampaikan melalui kantor kepolisian terdekat maupun layanan Call Center Polri 110 yang siap melayani masyarakat selama 24 jam.

Melalui kegiatan KRYD ini, Polres Blitar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman, tertib, dan kondusif. (Hms/Jef)

SURABAYA – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jawa Timur mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di sebuah restoran di kawasan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menetapkan seorang warga negara asing (WNA) berinisial FD (57), yang merupakan pemilik restoran sekaligus pemegang KITAS investor, sebagai tersangka atas dugaan eksploitasi terhadap 19 orang, termasuk satu anak.

Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers di Gedung Bidhumas Polda Jatim, pada Rabu (11/11/2026).

Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan wujud komitmen Polda Jawa Timur dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari berbagai bentuk eksploitasi.

“Polda Jawa Timur berkomitmen menindak tegas setiap praktik perdagangan orang dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum kami lakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap para korban,” ujar Kombes Pol Abast.

Ia menegaskan, penanganan perkara TPPO tidak hanya berorientasi pada proses hukum terhadap tersangka, tetapi juga memastikan para korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang diperlukan.

“Bagi kami, perlindungan korban merupakan bagian penting dalam penanganan perkara ini. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar hak-hak korban, termasuk pendampingan dan pemulihan kondisi psikologisnya, dapat terpenuhi,” tambahnya.

Sementara itu, Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Dr. Ganis Setyaningrum menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan, praktik eksploitasi terhadap para pekerja tersebut berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026.

Tersangka merekrut para pekerja melalui media sosial dan mengikat mereka dengan perjanjian kerja.

Berdasarkan keterangan para korban dan alat bukti yang diperoleh penyidik, meskipun restoran tersebut belum beroperasi, para korban dipaksa melakukan pekerjaan dengan beban kerja yang tidak sebanding dengan upah yang diterima.

Para pekerja diketahui menerima upah berkisar antara Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.

Selain itu, para korban juga diancam dengan pengenaan denda sebesar Rp5 juta hingga Rp15 juta apabila mengundurkan diri sebelum masa kerja tiga bulan.

“Berdasarkan keterangan para korban yang telah kami periksa dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menemukan adanya praktik eksploitasi terhadap para pekerja. Temuan tersebut menjadi bagian dari dasar proses penyidikan dan penetapan tersangka,” jelas Kombes Pol Ganis.

Dalam pengembangan perkara, penyidik juga mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap dua korban laki-laki.

Pendalaman dilakukan dengan tetap mengutamakan perlindungan identitas, privasi, serta kondisi psikologis para korban.

Penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain telepon genggam, pakaian, akta kelahiran, serta dokumen kontrak kerja yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait perdagangan orang, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan sesuai hasil penyidikan.

Untuk ketentuan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan memperhatikan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.

“Polda Jawa Timur memastikan proses penyidikan terus berjalan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga berkomitmen memastikan para korban mendapatkan perlindungan serta pendampingan yang dibutuhkan,” ujar Kombes Pol Ganis.

Sementara itu, dalam rangka memberikan perlindungan kepada para korban, Polda Jatim telah berkoordinasi dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan rumah aman serta layanan pendampingan psikologis sesuai kebutuhan para korban.

Polda Jatim juga berkoordinasi dengan pihak Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda terkait status keimigrasian tersangka. Adapun langkah administratif keimigrasian selanjutnya menjadi kewenangan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kombes Pol Ganis kembali mengimbau kepada masyarakat, agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan untuk menjadi tenaga kerja terutama yang akan ditempatkan di negara – negara yang sedang konflik.

“Polda Jatim mengimbau agar masyarakat tidak mudah tergiur untuk bekerja diluar negeri dengan gaji besar,” pungkas Kombes Pol Ganis.(Hms/DON)