Kota Probolinggo— Upaya pencegahan bullying terhadap anak di bawah umur di lingkungan sekolah dilakukan anggota Polres Probolinggo Kota Polda Jatim.

Kali ini, edukasi yang juga melibatkan guru di masing – masing sekolah, dilakukan di SMPN 4 Kota Probolinggo, Kamis (5/2/26).

Sebanyak 768 murid dari kelas 7 sampai 9 serta seluruh dewan guru hadir dalam sosialisasi ini.

Kasi Humas Polres Probolinggo Kota, Iptu Zainullah mengatakan kegiatan edukasi dalam rangka cegah kenakalan remaja termasuk bullying itu melibatkan personel dari berbagai fungsi termasuk dari seksi hukum ( Sikum) Polres Probolinggo Kota.

“Tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan terhadap anak baik di lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah,” kata Iptu Zainullah.

Sosialisasi ini mencakup berbagai hal, seperti hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan pendidikan, serta larangan terhadap kekerasan dan eksploitasi.

“Selain itu juga agar lingkungan sekolah memahami bagaimana undang-undang sistem peradilan anak diterapkan”, kata Iptu Zainullah.

Sistem peradilan anak lanjut Iptu Zainullah untuk menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

“Sosialisasi ini sangatlah penting, karena agar anak-anak memahami apa itu bullying dan apa dampaknya terhadap korban dan juga seperti apa tindakan yang akan diterima pelaku Bullying,” tambahnya.

Iptu Zainullah mengingatkan, pentingnya peran orang tua dan guru dalam melakukan pengawasan dalam pergaulan anak.

Sebab, Bullying tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah saja, akan tetapi juga di luar saat anak lepas dari kegiatan belajar mengajar.

“Bullying ini bisa terjadi dimana saja, oleh karena itu peran orang tua dan guru menjadi penting untuk mengawasi pergaulan anak. Orang tua mengawasi di rumah dan guru mengawasi di sekolah,”pungkasnya. (DON/Red)

Nganjuk — Lembaga Dakwah (LD) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur kembali menggelar program Bina Desa Aswaja pada bulan Ramadhan 1447 Hijriah. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, dan akan berlangsung sejak awal Ramadhan hingga 20 Ramadhan, dengan pembukaan resmi pada Selasa, 17 Februari 2026.

Ketua LD PWNU Jawa Timur, Dr. KH. Syukron Djazilan Badri, menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk khidmat LD PWNU Jawa Timur dalam memperkuat ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) di tingkat desa.

“LD PWNU Jawa Timur akan menerjunkan para dai di bulan Ramadhan sebagai langkah untuk memperkuat ajaran Aswaja dan mempererat hubungan antara dai dengan masyarakat,” ujar KH. Syukron.

Sementara itu, Sekretaris LD PWNU Jawa Timur, Dr. KH. Khoirul Anwar, menjelaskan bahwa program Bina Desa Aswaja memiliki sejumlah tujuan strategis.

Di antaranya menguatkan pemahaman Aswaja agar nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin semakin membumi, meningkatkan kapasitas dai dalam mendampingi masyarakat, serta mewujudkan sinergi mahasantri dalam praktik dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, program ini juga diarahkan untuk membangun kaderisasi dai Aswaja dari berbagai Ma’had Aly agar siap terjun langsung dalam pembinaan masyarakat di tingkat desa.

Koordinator LD PWNU Jawa Timur wilayah Mataram, KH. Imam Mawardi Ridlwan, menambahkan bahwa rangkaian kegiatan akan difokuskan pada pendampingan masyarakat melalui pengajian, majelis taklim, serta kajian fiqh, akidah, dan akhlak Aswaja. Para dai juga diberi ruang untuk melakukan kaderisasi di tingkat desa, khususnya dalam mengokohkan pemuda dengan pemahaman Aswaja.

“Program Bina Desa Aswaja juga untuk memberdayakan masyarakat,” tutur Abah Imam Mawardi Ridlwan yang saat ini diamanahi sebagai Wakil Ketua LD PWNU Jawa Timur.

Menutup keterangannya, KH. Syukron berharap program strategis tersebut mampu mewujudkan model desa Aswaja di Kecamatan Ngluyu sekaligus memperkuat sinergi antara Ma’had Aly dan masyarakat.

“Mohon doa restu agar program ini mendapat berkah dan benar-benar berkhidmat di tengah masyarakat. LD PWNU Jawa Timur juga membuka kesempatan jariyah untuk mendukung program ini,” pungkasnya. (DON/Red)

JAKARTA – Program bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Blitar kembali menuai sorotan keras. Forum Masyarakat RT dan RW (FORMAT) Kabupaten Blitar menilai penyaluran Bansos masih semrawut, tidak tepat sasaran, dan tak kunjung dibenahi meski sudah memasuki awal 2026.

Ketua FORMAT Kabupaten Blitar, Swantantio Hani Irawan, menegaskan belum ada kejelasan rekomendasi maupun langkah konkret dari DPRD Kabupaten Blitar terkait pembenahan data Bansos yang selama ini dinilai bermasalah.

Kondisi itu mendorong FORMAT mengadu ke DPR RI Komisi VIII untuk meminta dukungan sekaligus mengusulkan persoalan Bansos Blitar dijadikan agenda nasional.

“Masalah Bansos ini bukan baru. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan dan tindakan nyata. Karena itu kami mengadu ke DPR RI agar persoalan ini mendapat atensi serius,” kata Tiok panggilan akrabnya di Jakarta, pada Kamis (05/02).

Pun, ia juga mengungkapkan pemberlakuan stiker atau penanda rumah penerima Bansos sebagai bentuk transparansi sekaligus sanksi moral sosial. Bilamana para keluarga penerima manfaat (KPM) yang menghapus akan dihapus dari data penerima manfaat.

Pihaknya juga meminta terkait perekrutan ketua RT/RW untuk menjadi mitra BPS untuk bisa dijadikan salah satu agenda rapat koordinasi dengan kementerian.

“Tadi juga saya sampaikan kepada Pak Endro, terkait pemasangan penanda rumah penerima Bansos untuk didorong menjadi peraturan menteri,“ tegasnya.

FORMAT berharap, dengan naiknya aduan ke tingkat DPR RI, pembenahan data Bansos di Kabupaten Blitar tidak lagi berjalan di tempat dan benar-benar menyentuh warga yang berhak menerima bantuan. Selain itu, enam tuntutan dari FORMAT bisa menjadi agenda nasional.

“Harapan kami, dengan naiknya aduan komisi VIII DPR RI, akan segera melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Kabupaten Blitar,“ pungkasnya.

Sebelumnya, FORMAT telah melakukan rapat dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Blitar pada Rabu (28/1) yang dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, di antaranya Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam forum tersebut, FORMAT menyampaikan enam tuntutan utama kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Pertama, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk membenahi data Bansos dengan melibatkan FORMAT.

Kedua, pelibatan RT dan RW sebagai mitra statistik BPS, karena dinilai paling memahami kondisi sosial ekonomi warga di lapangan.

Tuntutan ketiga adalah penutupan total data Bansos lama yang dinilai sudah tidak valid, disertai pendataan ulang secara menyeluruh atau revaluasi.

Keempat, sinkronisasi data lintas lembaga, mulai dari Kementerian Sosial, BPS, Dukcapil, BPJS, hingga instansi perpajakan, agar tidak terjadi tumpang tindih penerima.

FORMAT juga mendesak pemberlakuan stiker atau penanda rumah penerima Bansos sebagai bentuk transparansi sekaligus sanksi moral sosial.

Terakhir, peningkatan bimbingan teknis (bimtek) administrasi kependudukan dan pendataan sosial ekonomi bagi RT dan RW.

Swantantio menegaskan, FORMAT tidak akan berhenti pada penyampaian aspirasi semata. Organisasinya akan mengawal hasil hearing tersebut secara ketat.

“Jika sampai Juni 2026 tidak ada langkah nyata dari pemerintah daerah dan OPD terkait, kami pastikan akan mengambil langkah lanjutan,” tegasnya.(JK)