Suga Sapu-Sapu Apresiasi Pidato Prabowo: Penutupan 700–800 BUMN Merugi Harus Segera Diwujudkan

Jakarta— Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmennya menata ulang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui penutupan ratusan entitas yang terus merugi mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya serius membangun tata kelola BUMN yang lebih sehat, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Komitmen itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan pada Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa, 23 Juni 2026.

Dalam pidatonya, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup sekitar 240 entitas BUMN yang selama ini terus mengalami kerugian. Bahkan, hingga akhir tahun pemerintah menargetkan penataan yang diperkirakan akan mencapai 700 hingga 800 entitas.

“Kalau tidak salah ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700-lah,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga mengungkapkan keheranannya ketika mengetahui jumlah perusahaan negara yang mencapai lebih dari seribu entitas, namun banyak di antaranya tidak mampu menghasilkan keuntungan.

“Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus,” kata Prabowo.

Menurut Presiden, penutupan perusahaan-perusahaan yang tidak sehat bukan hanya mengurangi beban keuangan negara, tetapi juga menghemat anggaran hingga triliunan rupiah karena negara tidak lagi menanggung biaya operasional, gaji direksi dan komisaris, serta berbagai insentif pada perusahaan yang terus merugi.

“Saudara-saudara, sudah kita tutup. Kita menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar,” tegas Presiden.

Menanggapi pidato tersebut, aktivis antikorupsi Suga Sapu-Sapu menyatakan bahwa langkah Presiden Prabowo patut diapresiasi karena menunjukkan keberanian politik untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola BUMN.

“Saya mengapresiasi pidato Presiden Prabowo. Ini merupakan sinyal kuat bahwa negara tidak boleh lagi membiarkan perusahaan-perusahaan yang terus membebani keuangan negara tanpa memberikan manfaat bagi rakyat. Pidato tersebut harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang terukur, transparan, dan akuntabel,” ujar Suga Sapu-Sapu.

Menurutnya, reformasi BUMN tidak cukup hanya berhenti pada penutupan perusahaan yang merugi, tetapi juga harus dibarengi dengan audit menyeluruh terhadap pengelolaan aset negara, evaluasi kinerja direksi dan komisaris, serta penegakan hukum apabila ditemukan penyimpangan.

“Apabila kerugian perusahaan disebabkan oleh praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau tata kelola yang buruk, maka aparat penegak hukum harus menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab. Reformasi BUMN harus menjadi momentum membersihkan perusahaan negara dari praktik yang merugikan negara,” katanya.

Suga juga mengingatkan agar pemerintah memastikan proses restrukturisasi tetap memperhatikan kepentingan para pekerja dan menjaga keberlangsungan perusahaan-perusahaan strategis yang memiliki peran penting bagi pelayanan publik dan perekonomian nasional.

Menurutnya, keberhasilan program ini akan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo dalam membangun tata kelola ekonomi nasional yang lebih efisien, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Publik tentu akan mendukung langkah Presiden apabila seluruh proses dilakukan secara terbuka, berdasarkan audit yang objektif, serta benar-benar menghasilkan BUMN yang sehat, kompetitif, dan mampu memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” pungkasnya. (By/Red)