Timbul Polemik Istri Siri, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kab Blitar Tegaskan Hal Ini

BLITAR, – Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Blitar mendorong penyelesaian damai atas polemik yang melibatkan salah satu anggota Fraksi PDIP di DPRD Kabupaten Blitar terkait laporan tidak terpenuhinya nafkah oleh seorang perempuan yang mengaku sebagai istri sirinya.

Sekretaris DPC PDI P Blitar, Supriadi, menegaskan pentingnya menjaga nama baik partai.

“Kami berharap masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik oleh kedua belah pihak. Jangan sampai persoalan ini mencoreng marwah partai dan kepercayaan masyarakat terhadap PDI Perjuangan,” tegas Supriadi, yang akrab disapa Kuat, dalam keterangan resminya di Gedung DPRD Kabupaten Blitar, pada Sabtu (19/7).

Supriadi menyampaikan hal itu menanggapi laporan yang telah masuk ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Blitar. Perempuan pelapor mengklaim sebagai istri siri anggota dewan dari Fraksi PDIP tersebut dan menyatakan tidak menerima nafkah secara layak.

Pihaknya lebih menekankan pentingnya penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah. Selain itu, ia meminta agar laporan ke BK dipertimbangkan kembali untuk digantikan dengan jalur mediasi langsung antara pihak yang bersangkutan.

“Kalau bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, kami kira itu lebih baik. Kami juga berharap pihak terlapor segera menemui pelapor untuk membicarakan solusi terbaik, agar masalah tidak berkepanjangan,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa semangat musyawarah merupakan prinsip yang dipegang PDI Perjuangan dalam menyelesaikan masalah.

Meskipun BK DPRD Kabupaten Blitar berwenang menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan, Supriadi berharap upaya damai menjadi prioritas. Serta meminta agar polemik ini tidak menjadi konsumsi publik yang tidak sehat.

“Kami meminta semua pihak untuk menahan diri sembari memberi kesempatan kepada para pihak menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, anggota DPRD Kabupaten Blitar yang dilaporkan belum memberikan pernyataan resmi.

Sementara itu, pihak BK DPRD Blitar juga belum memutuskan apakah akan memproses laporan tersebut lebih lanjut atau menunggu perkembangan upaya mediasi. (JK/Red)