KPK Periksa Empat Direktur Perusahaan Swasta, Dalami Aliran Dana Kasus Korupsi Bupati Tulungagung

Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo.

Kali ini, penyidik memanggil empat direktur perusahaan swasta sebagai saksi untuk mendalami dugaan aliran dana dan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan empat saksi yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan yakni LUT selaku Direktur PT Has Putra Indonesia, MAL selaku Direktur CV Karya Remaja, ED selaku Direktur CV Bumi Mitra Sejahtera, dan BS selaku Direktur CV Mitra Karya Sejati.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi atas nama LUT selaku Direktur PT Has Putra Indonesia, MAL selaku Direktur CV Karya Remaja, ED selaku Direktur CV Bumi Mitra Sejahtera, dan BS selaku Direktur CV Mitra Karya Sejati,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, pada Senin (13/7), melangsir dari Antara.

Menurut Budi, seluruh saksi akan diperiksa di Markas Polda Jawa Timur. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperkuat alat bukti sekaligus menelusuri dugaan aliran dana serta hubungan para saksi dengan perkara yang sedang diusut.

Pemanggilan empat direktur perusahaan swasta ini menunjukkan penyidikan tidak hanya menyasar pihak internal Pemerintah Kabupaten Tulungagung, tetapi juga pihak eksternal yang diduga mengetahui atau memiliki informasi penting terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Tulungagung pada 10 April 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 18 orang, termasuk Gatut Sunu Wibowo.

Sehari kemudian, tepatnya pada 11 April 2026, KPK menetapkan Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka atas dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tulungagung pada tahun anggaran 2025–2026.

Berdasarkan konstruksi perkara yang dipaparkan KPK, Gatut diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan meminta sejumlah kepala perangkat daerah menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan sekaligus status sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Surat yang telah ditandatangani dan dibubuhi meterai itu sengaja tidak diberi tanggal. Dokumen tersebut diduga digunakan sebagai alat tekanan agar para pejabat menyerahkan sejumlah uang demi mempertahankan jabatan mereka.

Dari praktik tersebut, KPK menduga Gatut menerima uang sekitar Rp2,7 miliar, yang merupakan bagian dari target pungutan sebesar Rp 5 miliar kepada 16 kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Hingga kini, KPK masih terus mengembangkan penyidikan dengan menelusuri peran setiap pihak yang diduga mengetahui mekanisme pengumpulan dana maupun pihak-pihak yang diduga turut menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Pemeriksaan terhadap empat direktur perusahaan swasta diharapkan dapat memperkuat pembuktian sekaligus memperjelas konstruksi perkara yang sedang dikembangkan penyidik. (By/Red)

Editor: Joko Prasetyo