Hukum Kriminal
Kampanye “Rise and Speak” di Pondok Pesantren Kempek: Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual bagi Santri

CIREBON – Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak (Dittipid PPA) serta Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri menggelar sosialisasi dan kampanye #RiseAndSpeak: Berani Bicara Selamatkan Sesama di Pondok Pesantren Kempek, Kabupaten Cirebon, pada Kamis (6/2/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada santriwan dan santriwati mengenai pencegahan serta penanganan tindak pidana kekerasan seksual, khususnya di lingkungan pesantren. Acara dihadiri langsung oleh Dirtipid PPA dan PPO, Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si., beserta jajaran pejabat kepolisian Polresta Cirebon dan para pengasuh pesantren.
Dalam sambutannya, Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah menegaskan bahwa santri sebagai generasi muda harus berani bersuara dan tidak takut melaporkan apabila mengalami atau mengetahui tindak kekerasan seksual.
“Santriwan dan santriwati harus menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Jika mengalami atau mengetahui kekerasan seksual, jangan diam! Berani bicara adalah langkah pertama untuk menyelamatkan diri sendiri dan orang lain,” ujar Brigjen Pol. Nurul Azizah.
Kampanye ini mendapatkan respon positif dari para santri. Mereka menyambut ajakan untuk berani berbicara dan saling melindungi guna memastikan lingkungan pesantren tetap aman. Dalam diskusi interaktif, santri diberikan edukasi tentang kategori kekerasan seksual, baik secara fisik maupun non-fisik.
Beberapa poin penting yang disampaikan dalam sosialisasi ini meliputi:
- Pentingnya keberanian berbicara jika mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan seksual.
- Pemahaman tentang hak-hak anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
- Bentuk pelecehan seksual fisik dan non-fisik, termasuk sentuhan yang tidak pantas, siulan, serta tatapan ke bagian tubuh sensitif yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual.
- Pentingnya membangun empati dan solidaritas antar-santri untuk menciptakan lingkungan yang aman.
- Saluran pengaduan resmi, seperti call center 110, Layanan SAPA 129, dan Layanan TePSA 1500771, bagi korban atau saksi kekerasan.
Kapolresta Cirebon, KBP Sumarni, S.I.K., S.H., M.H., juga menambahkan bahwa upaya pencegahan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk pesantren.
“Pesantren adalah tempat pendidikan moral yang harus menjadi zona aman bagi santri. Kami berharap dengan sosialisasi ini, kesadaran tentang bahaya kekerasan seksual semakin meningkat, sehingga pesantren tetap menjadi tempat yang nyaman untuk belajar dan berkembang,” ujar KBP Sumarni.
Selain membahas pencegahan kekerasan seksual, sosialisasi ini juga mendorong santri untuk menjadi generasi santri milenial yang cerdas, religius, dan berani berbicara. Para pemateri memberikan motivasi kepada santri untuk fokus belajar dan beribadah, serta membangun mentalitas yang kuat dalam menghadapi tantangan zaman.
Kegiatan ini ditutup dengan doa bersama dan komitmen santri untuk menjadi pelopor lingkungan aman di pesantren. Para santri berjanji untuk tidak takut bersuara, melaporkan jika terjadi kekerasan, serta saling menjaga satu sama lain.
“Kami berharap santri-santri ini bisa menjadi pemimpin masa depan yang berakhlak mulia, berwawasan luas, dan membawa perubahan positif dalam masyarakat serta berani melawan ketidakadilan dan segala bentuk kekerasan,” pungkas Brigjen Pol. Nurul Azizah. (DON-red)
Hukum Kriminal
Polda Jatim Ungkap Kasus TPPO di Sidoarjo, WNA Pemilik Restoran Jadi Tersangka

SURABAYA – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jawa Timur mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di sebuah restoran di kawasan Taman, Kabupaten Sidoarjo.
Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menetapkan seorang warga negara asing (WNA) berinisial FD (57), yang merupakan pemilik restoran sekaligus pemegang KITAS investor, sebagai tersangka atas dugaan eksploitasi terhadap 19 orang, termasuk satu anak.
Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers di Gedung Bidhumas Polda Jatim, pada Rabu (11/11/2026).
Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan wujud komitmen Polda Jawa Timur dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari berbagai bentuk eksploitasi.
“Polda Jawa Timur berkomitmen menindak tegas setiap praktik perdagangan orang dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum kami lakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap para korban,” ujar Kombes Pol Abast.
Ia menegaskan, penanganan perkara TPPO tidak hanya berorientasi pada proses hukum terhadap tersangka, tetapi juga memastikan para korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang diperlukan.
“Bagi kami, perlindungan korban merupakan bagian penting dalam penanganan perkara ini. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar hak-hak korban, termasuk pendampingan dan pemulihan kondisi psikologisnya, dapat terpenuhi,” tambahnya.
Sementara itu, Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Dr. Ganis Setyaningrum menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan, praktik eksploitasi terhadap para pekerja tersebut berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026.
Tersangka merekrut para pekerja melalui media sosial dan mengikat mereka dengan perjanjian kerja.
Berdasarkan keterangan para korban dan alat bukti yang diperoleh penyidik, meskipun restoran tersebut belum beroperasi, para korban dipaksa melakukan pekerjaan dengan beban kerja yang tidak sebanding dengan upah yang diterima.
Para pekerja diketahui menerima upah berkisar antara Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.
Selain itu, para korban juga diancam dengan pengenaan denda sebesar Rp5 juta hingga Rp15 juta apabila mengundurkan diri sebelum masa kerja tiga bulan.
“Berdasarkan keterangan para korban yang telah kami periksa dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menemukan adanya praktik eksploitasi terhadap para pekerja. Temuan tersebut menjadi bagian dari dasar proses penyidikan dan penetapan tersangka,” jelas Kombes Pol Ganis.
Dalam pengembangan perkara, penyidik juga mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap dua korban laki-laki.
Pendalaman dilakukan dengan tetap mengutamakan perlindungan identitas, privasi, serta kondisi psikologis para korban.
Penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain telepon genggam, pakaian, akta kelahiran, serta dokumen kontrak kerja yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait perdagangan orang, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan sesuai hasil penyidikan.
Untuk ketentuan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan memperhatikan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.
“Polda Jawa Timur memastikan proses penyidikan terus berjalan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga berkomitmen memastikan para korban mendapatkan perlindungan serta pendampingan yang dibutuhkan,” ujar Kombes Pol Ganis.
Sementara itu, dalam rangka memberikan perlindungan kepada para korban, Polda Jatim telah berkoordinasi dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan rumah aman serta layanan pendampingan psikologis sesuai kebutuhan para korban.
Polda Jatim juga berkoordinasi dengan pihak Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda terkait status keimigrasian tersangka. Adapun langkah administratif keimigrasian selanjutnya menjadi kewenangan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kombes Pol Ganis kembali mengimbau kepada masyarakat, agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan untuk menjadi tenaga kerja terutama yang akan ditempatkan di negara – negara yang sedang konflik.
“Polda Jatim mengimbau agar masyarakat tidak mudah tergiur untuk bekerja diluar negeri dengan gaji besar,” pungkas Kombes Pol Ganis.(Hms/DON)
Hukum Kriminal
Polres Lumajang Amankan Dua Tersangka Pengedar dan 15 Pengguna Sabu di Gubuk Klakah

LUMAJANG – Kepolisian Resor (Polres) Lumajang Polda Jatim berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba dalam operasi senyap pada Jumat (6/11/2026).
Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka pengedar utama dan 15 orang yang tengah asyik pesta sabu di sebuah gubuk.
Kapolres Lumajang, AKBP Riki Yariandi, menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari penangkapan tersangka AB (26) di Dusun Darungan Kidul, Desa Curahpetung, Kecamatan Kedungjajang. Dari tangan AB, Polisi menyita 0,28 gram sabu beserta sebuah ponsel.
“Setelah menginterogasi AB, tim langsung bergerak cepat melakukan pengembangan ke wilayah Kecamatan Klakah,” ujar AKBP Riki Yariandi di Mapolres Lumajang, Senin (9/11/2026).
Polisi kemudian menggerebek lokasi kedua di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, dan menangkap pengedar kedua berinisial RA.
Di lokasi ini, petugas menyita paket sabu, timbangan digital, perangkat CCTV, alat isap (bong), serta uang tunai hasil transaksi sebesar Rp7.100.000.
Mengejutkannya, saat menggeledah gubuk milik RA, petugas mendapati belasan orang sedang mengonsumsi narkoba secara massal.
“Selain mengamankan dua pengedar utama, di gubuk milik RA kami juga mengamankan 15 orang yang kedapatan sedang menggunakan sabu,” tegas AKBP Riki Yariandi.
Kedua pengedar kini dijerat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar.
Sementara itu, 15 pengguna yang ikut terciduk akan diproses hukum lebih lanjut dan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi sesuai regulasi.
Polres Lumajang Polda Jatim mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan segala aktivitas mencurigakan terkait narkoba di lingkungan sekitar demi menjaga keamanan bersama.
“Masyarakat dapat melaporkan melalui layanan Call Center 110 bebas pulsa, dan kami akan segera tindaklanjuti,” pungkas AKBP Riki Yariandi. (Hms/DON)
Hukum Kriminal
Satreskrim Polres Blitar Berhasil Amankan Dua Terduga Pelaku Curanmor di Kademangan

BLITAR – Satreskrim Polres Blitar berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di pinggir jalan Desa Bendosari, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, pada Minggu (27/9/2026) sekitar pukul 01.00 WIB.
Kapolres Blitar AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution, S.I.K., M.H., melalui Kasatreskrim AKP Bayu Adjie Sudarmono, S.T.K., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan korban berinisial W (46), warga Desa Suruhwadang, Kecamatan Kademangan.
Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan dua orang terduga pelaku, yakni MMB (35), warga Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, dan SHK (17), warga Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.
Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa pencurian bermula pada Sabtu (26/9/2026) sekitar pukul 18.30 WIB. Kedua terduga pelaku mendatangi kegiatan karnaval di Desa Bendosari dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik istri MMB.
Saat berada di lokasi, keduanya diduga melakukan pencurian satu unit sepeda motor Honda GL Max 125 warna hitam bernomor polisi AG 6987 OAF. Modus yang digunakan yakni dengan memotong dan menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut.
Selanjutnya, sepeda motor hasil curian dibawa ke wilayah Srengat untuk dijual secara COD melalui media sosial Facebook dengan harga Rp3.700.000. Uang hasil penjualan kemudian dibagi dua, masing-masing sebesar Rp1.850.000, yang menurut hasil pemeriksaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menindaklanjuti laporan korban, Satreskrim Polres Blitar melakukan serangkaian penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta menelusuri petunjuk yang diperoleh hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan mengamankan kedua terduga pelaku untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Adapun barang bukti yang diamankan petugas antara lain:
– Satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah bernomor polisi AG 2950 KCO.
– Spedah motor merk Honda CB 125 Warna Merah
– Satu buah kunci sepeda motor (keyless) Honda Scoopy.
– Satu buah jaket warna hitam, Satu buah celana pendek warna hitam.
Kasatreskrim menegaskan bahwa Polres Blitar akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan saat memarkir kendaraan.
Masyarakat diharapkan menggunakan kunci pengaman tambahan, memarkir kendaraan di tempat yang aman, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana melalui Call Center 110.(Hms/Jef)
Redaksi1 minggu agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional2 minggu agoPKN Desak Presiden Kembalikan Hak Keuangan Daerah
Nasional14 jam agoDua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan
Investigasi21 jam agoHari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Opini3 minggu agoSantri Harus Siap Bela Negara, Bukan Sekadar Menjaga Tradisi
Investigasi2 hari agoDisebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?
Nasional3 minggu agoHari Santri Nasional 2026, Pengasuh Al Azhaar Tulungagung Tekankan Santri Siap Bela Negara
TNI & Polri2 minggu agoWujudkan Sekolah Ramah Anak, Polres Blitar Kota Resmi Siagakan Satgas Polisi Jogo Sekolah













