MALUKU — Praktisi hukum Fredi Moses Ulemlem mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku segera menuntaskan penanganan tiga perkara yang disebutnya belum selesai, yakni dugaan penyimpangan terkait Covid-19, pembangunan jalan di Pulau Wetar, serta dugaan gratifikasi yang dikaitkan dengan Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas Noach.

Fredi meminta Kapolda Maluku beserta jajaran pejabat yang baru memberikan perhatian serius terhadap perkembangan ketiga perkara tersebut. Ia juga meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mendorong pengawasan agar penanganan perkara berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.

Menurut Fredi, pihaknya telah dua kali menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dan Penyidikan (SP2HP2) dari Propam Polda Maluku.

Ia menyebut pemberitahuan tersebut memuat rencana koordinasi dengan unsur tindak pidana korupsi Kortas Polri untuk gelar perkara dan pemeriksaan lanjutan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dalam perkara gratifikasi.

Namun, Fredi menilai belum terdapat kejelasan yang memadai mengenai tindak lanjut perkara tersebut.

“Kami meminta agar penanganan perkara ini segera memperoleh kejelasan. Penyidik perlu menyampaikan perkembangan secara transparan agar tidak menimbulkan pertanyaan dan spekulasi di tengah masyarakat,” ujar Fredi.

Ia mendesak Ditreskrimsus Polda Maluku menindaklanjuti setiap perkara berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mengambil langkah hukum apabila persyaratan untuk meningkatkan status perkara dan menetapkan tersangka telah terpenuhi.

Fredi juga mengingatkan agar kewenangan penyidik tidak disalahgunakan dalam penanganan perkara. Menurutnya, integritas aparat penegak hukum merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Ia menolak anggapan bahwa pejabat atau kepala daerah dapat kebal hukum karena memiliki kekuatan finansial maupun dukungan politik.

“Jangan sampai berkembang persepsi bahwa hukum bisa dipengaruhi uang, kekuasaan, atau jaringan politik. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana harus diproses sesuai hukum. Negara tidak boleh kalah dalam pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Fredi kembali meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan perhatian terhadap penanganan ketiga perkara tersebut dan memastikan jajarannya bekerja sesuai prosedur.

Menurutnya, kepastian perkembangan perkara penting untuk menjawab pertanyaan publik sekaligus memastikan bahwa setiap laporan dugaan tindak pidana ditangani secara serius.(By/Red)

BLITAR – Kepolisian Resor (Polres) Blitar resmi memperketat pengawasan terhadap penggunaan sound system berkapasitas besar atau yang dikenal dengan sound horeg dalam berbagai ajang karnaval warga. Langkah ini diambil guna menindaklanjuti Peraturan Bupati (Perbup) demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Salah satu aturan krusial yang ditegaskan adalah batas waktu operasional. Seluruh kegiatan karnaval dan pertunjukan sound system diwajibkan berhenti total pada pukul 23.00 WIB.

“Batasannya sampai pukul 23.00 WIB. Kita selesai, ya. Sudah saya sampaikan kepada seluruh Kapolsek jajaran, tidak ada yang melebihi batas waktu. Kita tindak tegas apabila ada yang nekat melewati batas,” ujar Kapolres Blitar, AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution, pada Rabu (23/9).

Selain jam operasional, tingkat kebisingan atau desibel (dB) juga diatur ketat sesuai ketentuan dalam Perbup. Pihak kepolisian menekankan pentingnya rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral yang melibatkan jajaran Polsek, perangkat desa, hingga panitia penyelenggara sebelum izin kegiatan diterbitkan.

Terkait mekanisme perizinan, kepolisian tidak segan menunda atau menolak permohonan izin apabila rancangan acara dinilai tidak sesuai standar aturan yang ditetapkan. Panitia diminta melakukan penyesuaian teknis terlebih dahulu sebelum mengantongi izin keramaian.

Pengetatan aturan ini juga merespons perhatian publik terkait dinamika di lapangan, termasuk adanya insiden penonton karnaval yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa korban memiliki riwayat penyakit bawaan saat menonton bersama suaminya. Meski demikian, kejadian tersebut tetap menjadi evaluasi mendalam agar keselamatan penonton senantiasa terjamin.

Di sisi lain, kepolisian menyadari keberadaan karnaval sound system memiliki dampak ganda. Di satu sisi, agenda tahunan warga ini menjadi penggerak roda ekonomi lokal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di perdesaan. Namun di sisi lain, potensi gangguan kenyamanan dan keluhan masyarakat tidak boleh diabaikan.

“Kita membantu masyarakat untuk memutar roda perekonomian, khususnya UMKM desa yang sangat terbantu. Tetapi sebagai aparat penegak hukum, kita harus memberikan batasan tegas agar tidak memicu keributan maupun komplain dari warga,” tegasnya.

Hingga saat ini, pihak kepolisian terus melakukan pemantauan ketat di seluruh wilayah hukum Blitar. Jajaran Polsek dikerahkan untuk memonitor jalannya setiap acara agar tetap kondusif dan patuh aturan. (Jef/Red)

Editor: Joko Prasetyo

BLITAR – Polrestabes Makassar kembali memanggil Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, untuk menjalani pemeriksaan terkait perkara yang masih dalam penanganan penyidik.

Pemanggilan tersebut merupakan yang ketiga, dengan pemeriksaan direncanakan berlangsung di Kota Blitar. Dua penyidik Polrestabes Makassar dijadwalkan datang langsung ke Kota Blitar untuk melakukan pemeriksaan terhadap Elim.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Blitar, Nina Indrayanti, saat ditemui di Rumah Dinas Wali Kota Blitar, pada Selasa (22/9).

Nina membenarkan adanya pemanggilan kembali terhadap Elim oleh penyidik Polrestabes Makassar. Menurutnya, pemanggilan tersebut berkaitan dengan perkara yang telah ditangani sebelumnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan terdapat dua penyidik dari Polrestabes Makassar yang dijadwalkan datang ke Blitar untuk menjalankan proses pemeriksaan tersebut.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan masih dalam tahap klarifikasi. Pihaknya juga menyebut status Elim dalam perkara tersebut masih sebagai saksi, bukan tersangka.

“Masih klarifikasi saja. Masih klarifikasi, saksi,” katanya.

Nina mengungkapkan, pemanggilan terhadap Elim sebelumnya telah dilakukan pada tahun lalu, sekitar akhir tahun.

Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci perkara yang sedang ditangani Polrestabes Makassar, termasuk dugaan tindak pidana yang menjadi dasar pemeriksaan.

Ketika ditanya mengenai substansi perkara tersebut, Nina memilih untuk tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

“Itu kurang tahu ya, Mas. Kalau itu saya, karena sudah masuk ranah pribadi,” ujarnya.

Ia juga membenarkan adanya pemberitahuan dari pihak penyidik terkait pemanggilan terhadap Elim. Kendati demikian, Nina tidak merinci bentuk koordinasi maupun substansi informasi yang disampaikan kepada instansi terkait.

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan lebih lanjut dari penyidik Polrestabes Makassar mengenai materi pemeriksaan terhadap Elim Tyu Samba maupun perkembangan perkara yang dimaksud.

Informasi mengenai perkara tersebut masih berdasarkan keterangan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Blitar.

Sementara itu, status Elim sebagai saksi dalam tahap klarifikasi merupakan keterangan dari Nina Indrayanti, bukan penjelasan langsung dari penyidik Polrestabes Makassar.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum diketahui secara rinci dugaan tindak pidana yang menjadi dasar pemanggilan maupun hasil pemeriksaan terhadap Elim Tyu Samba.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo