Connect with us

Jawa Timur

Kritik Tajam: Perubahan Retribusi Parkir Berlangganan di Tulungagung Berisiko Tinggi bagi Masyarakat

Published

on

TULUNGAGUNG, – Sujanarko, mantan Direktur KPK yang kini berperan sebagai Pemerhati Kebijakan Publik, mempertanyakan langkah pemerintah Tulungagung dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ia khususnya mengkritik perubahan sistem retribusi parkir di tepi jalan umum dari non-langganan menjadi berlangganan.

Menurut Sujanarko, kebijakan ini tampak lebih fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung, tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin terjadi bagi masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa estimasi pendapatan dari parkir konvensional mencapai Rp 9 miliar per tahun, sementara pemerintah berharap parkir berlangganan dapat menghasilkan Rp 12 miliar per tahun.

Namun, ia menilai potensi kebocoran pendapatan bisa mencapai Rp 3 miliar jika jumlah kendaraan tetap.

“Apakah selisih PAD yang mencapai 3 miliar rupiah sebanding dengan risiko masalah yang mungkin muncul? Apakah ada kajian mendalam yang dapat dibagikan kepada publik sehingga masyarakat bisa memberikan masukan?” tanyanya, Senin (21/4).

Lebih lanjut, Sujanarko mempertanyakan apakah parkir berlangganan benar-benar merupakan solusi, mengingat banyak masalah baru yang dapat timbul dari kebijakan ini.

Ia menyampaikan beberapa potensi permasalahan yang perlu diwaspadai, antara lain:

  1. Kemungkinan konflik antara juru parkir konvensional dan parkir berlangganan yang dapat mengganggu ketertiban.
  2. Peningkatan angka pengangguran di kalangan juru parkir yang terdampak oleh kebijakan ini.
  3. Ketidakjelasan aturan mengenai sepeda motor dengan plat nomor luar kota atau yang bersifat sementara di Tulungagung.
  4. Ancaman penyalahgunaan wewenang di lapangan, seperti pungutan liar pada kendaraan yang beroperasi di perumahan.
  5. Pertanyaan mengenai kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam pengawasan dan penertiban, serta efektivitas sistem monitoring dan evaluasi yang ada.

Sujanarko juga menekankan pentingnya belajar dari pengalaman masa lalu, ketika Tulungagung pernah menerapkan sistem parkir berlangganan yang berakhir gagal.

“Pemerintah perlu mencari tahu penyebab kegagalan tersebut agar tidak terulang kembali,” pintanya.

Dengan pernyataan ini, Sujanarko menyerukan agar kebijakan pemerintah lebih inklusif dan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat daripada sekadar angka-angka PAD.

“Semua pihak diminta untuk berpikir kritis dan tidak terburu-buru dalam mengimplementasikan kebijakan yang berpotensi berdampak luas,” pungkasnya.

Sementara itu, dr. Meidyan Ricca Alvinca, anggota DPRD Komisi C Kabupaten Tulungagung menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan hasil hearing.

“Saya sebagai pansus 3 akan rapat finalisasi, tentunya juga mempertimbangkan dari hasil publik hearing kemarin sebagai bahan masukan. Saya rasa juga ada baiknya berlangganan untuk mengurangi kebocoran sehingga PAD yang dihasilkan tidak turun drastis. Yang penting, hasil dari perda ini nanti ke depanya benar-benar untuk kepentingan rakyat, khususnya infrastruktur dan PJU. Nanti akan dikawal dalam implementasinya, karena masih banyak yang perlu dibenahi dan didukung untuk menjalankan perda ini,” jelasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung belum memberikan keterangan. (DON-red)

Editor: Joko Prasetyo

Jawa Timur

Dakwah Tak Boleh Bikin Gaduh, LD PWNU Jatim Serukan Jalan Wasathiyah

Published

on

TUBAN — Suasana berbeda terasa di Hall Utama Yayasan Bina Insan Kamil (Yabika) Tuban, Sabtu pagi (26/9/2026). Bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena ratusan dai dan daiyah berkumpul membawa satu semangat: membangun dakwah yang ramah, damai, dan menyejukkan.

Sebanyak 250 peserta dari Tuban, Bojonegoro, Babat, hingga Lamongan hadir dalam Halaqah Dakwah Islam Wasathiyah yang digelar Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur bersama Yayasan Bina Insan Kamil Tuban.

Para peserta berasal dari unsur Lembaga Dakwah NU, Fatayat NU, dan Muslimat NU. Mereka tidak sekadar menghadiri forum, tetapi juga bertukar gagasan mengenai tantangan dakwah di tengah masyarakat yang semakin beragam.

Ketua Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur, Dr. KH. Syukron Djazilan Badri, menegaskan bahwa halaqah tersebut merupakan bagian dari amanah PWNU Jawa Timur untuk memperkuat dakwah yang moderat dan membumi.

Menurutnya, dakwah tidak cukup hanya dilakukan dari atas mimbar. Dakwah juga harus hadir dalam kehidupan sehari-hari dan mampu menjawab persoalan masyarakat tanpa memancing kemarahan maupun memperlebar perbedaan.

“Dakwah itu ramah, bukan memancing kemarahan atau menyuburkan perpecahan,” tegasnya.

Pesan serupa disampaikan Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Dr. KH. M. Ali Azis. Ia menekankan pentingnya para dai memperluas wawasan dan membangun cara pandang keagamaan yang moderat.

Salah satu kuncinya, kata Prof. Azis, adalah memperbanyak membaca dan terus belajar. Halaqah menjadi ruang bagi para dai untuk saling bertukar pengetahuan, mengoreksi, sekaligus memperkuat kapasitas dakwah.

“Da’i wajib gemar membaca agar punya karya,” jelas Prof. Azis.

Ia menjelaskan, dakwah wasathiyah yang dikembangkan NU menempatkan keseimbangan sebagai pijakan. Tradisi yang baik tetap dijaga, sementara perubahan yang membawa kemaslahatan dapat diterima secara terbuka.

Karena itu, para dai memiliki peran penting dalam menjaga ruang keberagamaan masyarakat agar tetap teduh. Dakwah diharapkan tidak berhenti pada penyampaian pesan keagamaan, tetapi juga ikut merawat harmoni sosial.

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Bina Insan Kamil Tuban, KH. Imam Mawardi Ridlwan, menegaskan kesiapan Yabika untuk terus berkhidmat dan mendukung berbagai kegiatan PCNU Kabupaten Tuban.

“Kami siap berkhidmat untuk kegiatan PCNU Kabupaten Tuban,” ujarnya.

Halaqah tersebut diikuti sekitar 250 peserta. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Insan Kamil Tuban.

Kegiatan itu menjadi penanda bahwa dakwah wasathiyah bukan sekadar wacana. Ia diharapkan hadir dalam bentuk gerakan, penguatan komunitas, dan pembangunan ruang-ruang keagamaan yang membawa kesejukan bagi masyarakat. (DON/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Buka Ekspresi Santri 2026, Bupati Kediri Minta Santri Implementasikan Nilai Resolusi Jihad

Published

on

KEDIRI – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menyerukan kepada seluruh santri untuk tidak hanya mengenang sejarah, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai Resolusi Jihad dalam kehidupan bermasyarakat di era modern.

Pesan ini disampaikan dalam pembukaan acara Ekspresi Santri 2026 yang dilaksanakan di Taman Hijau Simpang Lima Gumul (SLG), pad Jumat (25/9).

Pesan tersebut disampaikan secara langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Sonny Subroto Maheri Laksono, yang membacakan sambutan tertulis Bupati.

Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu menegaskan bahwa semangat perjuangan para pendahulu harus menjadi landasan bagi generasi muda Nahdliyin dalam menjawab tantangan zaman.

“Pesan saya untuk para santri, warisi terus gelora semangat resolusi jihad ini di dalam dada panjenengan,” ujar Sonny saat membacakan sambutan Bupati di hadapan para santri dan tamu undangan.

Mas Dhito menekankan bahwa nilai-nilai Resolusi Jihad tidak boleh berhenti sebatas catatan sejarah. Menurutnya, spirit perjuangan tersebut harus ditransformasikan menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat luas. Hal ini dinilai penting agar santri mampu menjadi agen perubahan yang membawa manfaat di lingkungan sekitarnya.

“Tidak boleh berhenti sebatas catatan sejarah. Spirit perjuangan para pendahulu harus mentransformasi menjadi landasan bagi generasi muda Nahdliyin untuk menjawab berbagai tantangan zaman dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan doa dan harapannya agar para santri senantiasa diberikan kesehatan serta kemudahan dalam menuntut ilmu dan mengabdi.

“Doa saya semoga para santri senantiasa sehat, dimudahkan, dan dilancarkan di setiap langkah,” tambahnya.

Acara Ekspresi Santri 2026 ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional (HSN) 2026. Kegiatan ini akan berlangsung selama sepuluh hari, mulai tanggal 25 September hingga 4 Oktober 2026.

Selain menjadi panggung ekspresi bagi para santri, agenda ini juga dirancang sebagai wadah kolaborasi antara pondok pesantren, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta masyarakat luas.

Pemerintah Kabupaten Kediri berharap ajang ini dapat memacu kreativitas sekaligus mendorong kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada potensi pesantren.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai kepahlawanan dan kemandirian yang diajarkan di pesantren dapat terus hidup dan memberikan dampak positif bagi perekonomian serta sosial masyarakat Kabupaten Kediri.
(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

Tak Ada Kericuhan, Aksi PSHT di Madiun Berakhir Damai, Kapolres Layangkan Apresiasi

Published

on

Kota Madiun— Kapolres Madiun Kota, AKBP Rizki Pratama W.P., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh massa Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang menggelar aksi damai di wilayah Kota Madiun pada Selasa (22/9/2026).

Berkat komunikasi dua arah yang efektif antara peserta aksi dan petugas keamanan gabungan, seluruh massa membubarkan diri dengan tenang tanpa ada keributan.

“Terima kasih atas kerja sama seluruh peserta. Kami sangat mengapresiasi karena kegiatan dapat berlangsung dengan damai, tertib, dan kondusif,” ujar AKBP Rizki.

Kapolres Madiun Kota menegaskan bahwa kegiatan layanan pengamanan yang dilakukan Polres Madiun Kota Polda Jatim tersebut merupakan wujud nyata komitmen Polri bersama unsur terkait dalam mewujudkan situasi yang kondusif.

“Fokus utama petugas adalah menjaga ketertiban umum sekaligus memastikan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dapat berjalan dengan aman dan terlindungi,” terang AKBP Rizki.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Rizki juga meluruskan informasi keliru terkait video viral di media sosial yang menarasikan adanya bentrokan antara Polisi dan massa pesilat.

“Tidak ada bentrok. Itu hanya dinamika di lapangan,” tegas AKBP Rizki.

Ia menjelaskan, situasi sempat diwarnai aksi saling dorong yang mengakibatkan tameng salah satu petugas terjatuh. Meski demikian, ketegangan sesaat itu langsung mereda dan situasi kembali kondusif setelah dialog dilakukan.

Kapolres Madiun Kota juga memastikan tidak ada satu pun peserta aksi yang diamankan oleh pihak kepolisian.

“Tidak ada yang diamankan. Mereka membubarkan diri secara sukarela. Bahkan, petugas kami memfasilitasi kepulangan mereka menggunakan truk menuju lokasi parkir, mengingat jarak antara titik aksi dan tempat parkir kendaraan mereka cukup jauh,” ungkap AKBP Rizki.

Sebagai informasi, aksi massa ini dipicu oleh dinamika internal terkait dualisme kepemimpinan di dalam organisasi PSHT.

Ketegangan berhasil diredam sepenuhnya setelah Kapolres Madiun Kota turun langsung melakukan negosiasi intensif bersama perwakilan massa aksi. (DON)

Continue Reading

Trending